Masih Tentang Jaminan Penawaran Asli, Ikut SE PU atau Perka?

Suatu malam di inbox saya masuk sebuah case menarik masih tentang Jaminan Penawaran Asli. Berikut email ini berbunyi : Sebelumnya kami ingin konfirmasi, apakah menurut pa Samsul Surat Jaminan Penawaran Asli harus diterima PokJa sebelum pembukaan penawaran? Begitu banyaknya aturan Selengkapnya …

Prakualifikasi, HPS dan Pengadaan Langsung

Pasal 55 ayat 1, 2,3,4,5 (1)      Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a.      bukti pembelian; b.     kuitansi; c.      Surat Perintah Kerja (SPK); dan d.     surat perjanjian Perubahan krusial pada pasal ini adalah perubahan batas atas penggunaan masing-masing bukti perjanjian terkait Selengkapnya …

Swakelola dan Persiapan Pemilihan Penyedia

Pasal 26  (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: a.     pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I; Pasal ini memasukkan klausul pekerjaan operasi dan pemeliharaan baik yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat setempat Selengkapnya …

Rencana Umum Pengadaan

Pasal 22 ayat 3 huruf c angka 4 (3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: c. menetapkan kebijakan umum tentang: 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 4) penetapan penggunaan produk dalam Selengkapnya …

Organisasi Pengadaan dan Tentang PPK

Pasal 7 ayat 2.b1, 2a, 4 b1.   ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan (2a)    Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran (4)   Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Ayat Selengkapnya …

Updating Tentang Ketentuan Jaminan Penawaran Asli

    Dari pesan BBM salah seorang teman menanyakan tentang kewajiban penyampaian jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran, saya baru sadar bahwa ada yang perlu dicermati lagi dalam ketentuan Perka 18/2012 tentang E-Tendering. Selain soal Lampiran Perka 18/2012 romawi III Selengkapnya …

Jaminan Penawaran Tidak Wajib Lagi

    Perka 18/2012 tentang E-Tendering tergolong mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah tentang Jaminan Penawaran. Selama ini diakui memang permasalahan Jaminan Penawaran menjadi “beban” pengadaan baik disisi penyedia apalagi disisi pokja ULP. Terkhusus bagi pokja ULP yang wajib melakukan klarifikasi dan konfirmasi Selengkapnya …

Kapan Perpres 70/2012 dapat Diterapkan?

Pertanyaan menggelitik dan mendasar diungkapkan seorang teman sekaligus trainer Pengadaan B/J tentang sejak kapan Perpres 70/2012 (P70/2012), tentang Perubahan Kedua Perpres 54/2010 (P54/2010), dapat dilaksanakan. Pertanyaan ini tentu sangat penting dan jawabannya ditunggu banyak penggiat pengadaan pemerintah. Beberapa trainer pengadaan Selengkapnya …

Dokumen Penawaran itu Rahasia?

Sebuah pertanyaan dan pernyataan menarik masuk melalui forum diskusi oleh seorang anggota pokja dan juga via japri oleh penyedia. Ini memicu keinginan untuk menelusuri lebih jauh. Pertanyaan dari pokja ini adalah bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang diberikan langsung kepada penyedia Selengkapnya …

Gugur Jaminan Penawaran Asli?

Karena pertanyaan tentang jaminan penawaran asli ini sangat sering dipertanyakan, khususnya pengadaan yang menggunakan sistem elektronik atau eProcurement. Maka perlu dilengkapi artikel tentang jaminan selain (Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli? dan Apa Perlu Jaminan dalam Pengadaan?) yang menukik langsung pada Selengkapnya …