Catatan Kontrak: Sanksi versus Kompensasi

    Diakhir tahun ini topik tentang kontrak kayanya semakin hangat. Dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, jelas sekali masih banyak yang kurang berminat untuk memahami, bahwa kontrak adalah tentang kesepakatan definisi/klausul antara para pihak. Sehingga banyak yang membicarakan kontrak dengan pendekatan Selengkapnya …

Siapa Bilang Uang Muka dan Terlambat Hak Penyedia?

    Dipenghujung tahun memang ladang ilmu. Alhamdulillah silaturrahmi kepelosok nusantara membuat mata, hati dan pikiran menjadi terbuka. Banyak teman, saudara dan sahabat yang mau berbagi kisah tentang pengadaan barang/jasa.     Dari puluhan kisah diantaranya tentang asumsi pemberian Uang Muka dan Masa Keterlambatan Selengkapnya …

Kontrak dan Tahun Anggaran

    Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara terdapat dua wilayah pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang. Dalam menilai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan meneliti dari sisi akuntabilitas proses dan pencapaian kinerja. Sehingga dengan itu PPK sebagai penegak amanat UUD wajib menyusun Selengkapnya …

Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran

    Pada kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akhir tahun, jaminan pembayaran menjamin penggunaan anggaran tetap pada tahun anggaran bersangkutan, atau dengan kata lain tahun tunggal. Seperti disebutkan dalam UU 17/2003 pasal 4 dan UU 1/2004 pasal 11, bahwa Tahun anggaran meliputi Selengkapnya …

PPK Penegak Amanat UUD

Mengerucut kepada solusi akhir tahun. Tugas dari PA/KPA yang dapat didelegasikan kepada PPK adalah melaksanakan pengadaan dalam ruang lingkup paket pekerjaan. PPK memiliki tanggungjawab dan wewenang yang besar untuk mengadakan perikatan perjanjian dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Tujuannya adalah pencapaian Selengkapnya …

Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Keterlambatan diakhir tahun dalam ruang lingkup masalah pengadaan memerlukan solusi akhir tahun. Solusi akhir tahun membawa implikasi yang mendalam terhadap pasal-pasal yang membahas kontrak dan pelaksnaan kontrak di Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Termasuk juga kaitannya dengan Pasal 93 dan Selengkapnya …

Menyoal Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pemerintah (Lagi)

    Seperti catatan berulang. Desember 2012 berita di media massa menyangkut proyek pemerintah ditaburi cerita tentang keterlambatan pelaksanaan. Cerita ini kemudian menjadi sorotan dari berbagai pihak baik itu kelompok masyarakat, pengamat, auditor dan juga aparat hukum. Banyaknya pihak yang menyoroti membuat Selengkapnya …

Terlambat Hak Penyedia??

Banyak fenomena menarik diseputar pelaksanaan pekerjaan akhir tahun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu fenomena menarik tersebut adalah soal keterlambatan. Ini utamanya muncul dari tanggapan dan diskusi mengenai solusi akhir tahun yang dipublish oleh para pendiri P3I termasuk dalam blog Selengkapnya …

P70/2012: Melepaskan Keterlambatan dari Perangkap Denda

Ada hal baru yang sangat menarik ketika mencoba memperdalam pemahaman melalui buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang saya susun. Hal ini dikaitkan dengan ketertarikan membahas langkah-langkah akhir tahun dari berbagai versi.     Temuan ini tentang essensi dari “denda” dan Selengkapnya …

Apa Perlu Jaminan dalam Pengadaan?

Artikel ini boleh dibilang sekuel dari artikel Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli yang dipancing Kang Heldi melalui artikel Jaminan Penawaran L-4 (Kalrifikasi Lagi… Lagi… Lagi & Lagi…) . Ini tidak lain dari sebuah upaya value analysis dan value engineering dari Selengkapnya …