Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tidak Ngikut Perpres 54/2010?

Pelimpahan anggaran memunculkan kewajiban pengelolaan anggaran. Ketika kewajiban pengelolaan anggaran ditanggung maka pada saat itulah kewajiban merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran muncul, sebagaimana essensi swakelola. Pembahasan ini berkesesuaian dengan pasal 4 dan 5 Perka LKPP 13/2013 bahwa Pengadaan barang/jasa Selengkapnya …

Swakelola bukan Swalaksana

[ Serial Swakelola ] Pasal 1 ayat 20 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menyebutkan bahwa Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab Selengkapnya …

Mengukur Progress Fisik Pekerjaan

    Dalam proses pengelolaan anggaran dan barang kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertindak sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. Hal ini diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 6. Kemudian dalam pasal ini diatur tentang tugas Pengguna Anggaran (PA) yaitu Selengkapnya …

Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010

(Bagian 1 dari 2 Tulisan) “Swakelola DAK Pendidikan bertentangan dengan P54/2010,” demikian salah satu artikel berita online.Sejak artikel Waspada DAK Sekolah terus terang potensi kontradiksi dua aturan, yang seharusnya saling melengkapi ini, menjadi bahan pelajaran yang menarik. Pertanyaan besar yang Selengkapnya …

Waspada Swakelola DAK Pendidikan

“Sekolah Kembali Kelola DAK Pendidikan”, headline yang cukup menarik. Besarnya alokasi dana pendidikan dalam anggaran belanja pembangunan membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI harus memutar otak menerapkan strategi yang efektif. Termasuk soal Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK). Pada tahun anggaran Selengkapnya …