Masih Tentang Jaminan Penawaran Asli, Ikut SE PU atau Perka?

Suatu malam di inbox saya masuk sebuah case menarik masih tentang Jaminan Penawaran Asli. Berikut email ini berbunyi : Sebelumnya kami ingin konfirmasi, apakah menurut pa Samsul Surat Jaminan Penawaran Asli harus diterima PokJa sebelum pembukaan penawaran? Begitu banyaknya aturan Selengkapnya …

Updating Tentang Ketentuan Jaminan Penawaran Asli

    Dari pesan BBM salah seorang teman menanyakan tentang kewajiban penyampaian jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran, saya baru sadar bahwa ada yang perlu dicermati lagi dalam ketentuan Perka 18/2012 tentang E-Tendering. Selain soal Lampiran Perka 18/2012 romawi III Selengkapnya …

Jaminan Penawaran Tidak Wajib Lagi

    Perka 18/2012 tentang E-Tendering tergolong mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah tentang Jaminan Penawaran. Selama ini diakui memang permasalahan Jaminan Penawaran menjadi “beban” pengadaan baik disisi penyedia apalagi disisi pokja ULP. Terkhusus bagi pokja ULP yang wajib melakukan klarifikasi dan konfirmasi Selengkapnya …

Dokumen Penawaran itu Rahasia?

Sebuah pertanyaan dan pernyataan menarik masuk melalui forum diskusi oleh seorang anggota pokja dan juga via japri oleh penyedia. Ini memicu keinginan untuk menelusuri lebih jauh. Pertanyaan dari pokja ini adalah bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang diberikan langsung kepada penyedia Selengkapnya …

Gugur Jaminan Penawaran Asli?

Karena pertanyaan tentang jaminan penawaran asli ini sangat sering dipertanyakan, khususnya pengadaan yang menggunakan sistem elektronik atau eProcurement. Maka perlu dilengkapi artikel tentang jaminan selain (Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli? dan Apa Perlu Jaminan dalam Pengadaan?) yang menukik langsung pada Selengkapnya …

PA/KPA Tidak Perlu Sertifikasi

Perdebatan panjang tentang sertifikasi pengadaan barang/jasa untuk PA/KPA yang melaksanakan langsung wewenang ke-PPK-an mengemuka, utamanya ditingkat daerah. Fenomena ini semakin santer dengan dimasukinya tahun 2012 dimana P54/2010 pasal 127 mengamanatkan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Selengkapnya …

Perkuat ULP, Serahkan Pengadaan Pada Ahlinya

Kisruh pengadaan barang/jasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus mengemuka dengan trend yang sama layaknya pelakon dunia entertainment. Mulai kasus renovasi gedung hingga pengadaan kalender. Siklus berulang tanpa perbaikan. Kasus lama tertutup kasus baru sehingga hanya menjadi tumpukan tanpa Selengkapnya …

Sadar Hukum atau Taat Peraturan

    Dalam sebuah diskusi muncul pemikiran menarik berasal dari pertanyaan yang menarik pula. Awalnya hanya sekedar tentang mengapa dalam Perpres 54/2010 ketentuan tidak pernah terlibat KKN hanya pada Pejabat pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan pihak lain seperti Pokja, Pejabat Pengadaan maupun PPHP Selengkapnya …

Waspada Swakelola DAK Pendidikan

“Sekolah Kembali Kelola DAK Pendidikan”, headline yang cukup menarik. Besarnya alokasi dana pendidikan dalam anggaran belanja pembangunan membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI harus memutar otak menerapkan strategi yang efektif. Termasuk soal Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK). Pada tahun anggaran Selengkapnya …