Menggugat Larangan Merek dalam Spesifikasi Barang/Jasa

Dikusi tentang judul artikel ini selalu muncul dalam kelas Penyusunan Spesifikasi yang saya laksanakan. Diskusi ini kemudian juga menghangat ketika bertemu dengan teman-teman dari Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan atau pernyataan yang menggelitik dan terus terang saya amini adalah stigma larangan Selengkapnya …

Swakelola bukan Swalaksana

[ Serial Swakelola ] Pasal 1 ayat 20 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menyebutkan bahwa Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab Selengkapnya …

Mengenal Overhead dalam Perhitungan HPS

    Lama sebenarnya ingin membahas tentang Overhead dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Baru sekarang kesampaian disela waktu menunggu kereta tempur dicuci bersih. Semoga tulisan singkat ini bisa sedikit menambah perspektif penggiat pengadaan barang/jasa pemerintah.     Dalam artikel Lika-Liku menyusun HPS sedikit diungkap tentang Selengkapnya …

Mengukur Progress Fisik Pekerjaan

    Dalam proses pengelolaan anggaran dan barang kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertindak sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. Hal ini diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 6. Kemudian dalam pasal ini diatur tentang tugas Pengguna Anggaran (PA) yaitu Selengkapnya …

Dokumen Penawaran itu Rahasia?

Sebuah pertanyaan dan pernyataan menarik masuk melalui forum diskusi oleh seorang anggota pokja dan juga via japri oleh penyedia. Ini memicu keinginan untuk menelusuri lebih jauh. Pertanyaan dari pokja ini adalah bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang diberikan langsung kepada penyedia Selengkapnya …

Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010

(Bagian 1 dari 2 Tulisan) “Swakelola DAK Pendidikan bertentangan dengan P54/2010,” demikian salah satu artikel berita online.Sejak artikel Waspada DAK Sekolah terus terang potensi kontradiksi dua aturan, yang seharusnya saling melengkapi ini, menjadi bahan pelajaran yang menarik. Pertanyaan besar yang Selengkapnya …

Tawar Menawar ala Eropa versus Kita

Perjalanan kesalah satu negara eropa tepatnya Italia, beberapa waktu yang lalu, memberikan banyak kesan dibenak saya. Salah satunya tentang procurement atau pengadaan. Yang sangat khas dalam nature transaksi perdagangan masyarakat Eropa adalah tentang transaksi. Pola tawar menawar bahkan ditingkat kelontongan Selengkapnya …

Lika-Liku Menyusun HPS

    Setelah spesifikasi ditetapkan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam ranah perencanaan pelaksanaan pengadaan, menyusun harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pasal 66 Perpres 54/2010 secara gamblang menegaskan fungsi HPS dalam proses pengadaan serta persyaratannya.     Seperti dikemukakan dalam artikel Mengenal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Selengkapnya …

Spesifikasi Performance vs Conformance

    Sesuatu yang jelas akan lebih mudah diukur. Yang terukur akan mudah dikendalikan. Dalam kerangka filterisasi keinginan agar menjamin tercapainya kebutuhan disusunlah spesifikasi. Spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja (performance) barang/jasa atau uraian yang terperinci mengenai persyaratan kualitas Selengkapnya …

Isu Sustainability dalam Pengadaan Barang/Jasa

Satu langkah adalah bagian utuh dari ribuan langkah yang membangun jarak. Tidak akan ada Indonesia yang besar seperti saat ini apabila tidak ada keinginan kecil pendahulu kita tentang sebuah bangsa yang merdeka, maju dan sejahtera. Dalam berbagai diskusi tentang ‘sustainability‘, Selengkapnya …