Menggugat Larangan Merek dalam Spesifikasi Barang/Jasa

Dikusi tentang judul artikel ini selalu muncul dalam kelas Penyusunan Spesifikasi yang saya laksanakan. Diskusi ini kemudian juga menghangat ketika bertemu dengan teman-teman dari Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan atau pernyataan yang menggelitik dan terus terang saya amini adalah stigma larangan Selengkapnya …

Memanfaatkan Kontrak Harga Satuan untuk Kebutuhan Yang Unpredictable

    Pemecahan paket pekerjaan salah satunya terjadi atas dasar pertimbangan kebutuhan dari sisi volume yang tidak dapat diprediksi kepastiannya dari sisi volume. Salah satu yang pernah saya diskusikan dengan teman yang terlibat dengan pengadaan obat pada salah satu fasilitas layanan kesehatan. Selengkapnya …

Rumus Kontrak Lumpsum dan Harga Satuan

“An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. It’s essentials are competent parties, an mutuality obligation…the writing which contains the agreement of parties, with the terms and conditions, Selengkapnya …

Apa Perlu Jaminan dalam Pengadaan?

Artikel ini boleh dibilang sekuel dari artikel Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli yang dipancing Kang Heldi melalui artikel Jaminan Penawaran L-4 (Kalrifikasi Lagi… Lagi… Lagi & Lagi…) . Ini tidak lain dari sebuah upaya value analysis dan value engineering dari Selengkapnya …

Usaha Kecil itu Bukan Hanya 2,5 Milyar

Konsep pembinaan usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa kerap didekati dengan sangat artifisial. Perwujudan kebijakan peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, dalam artikel ini disebut usaha kecil, hanya dilihat dari kebijakan pemaketan pekerjaan. Yaitu nilai paket pekerjaan sampai Selengkapnya …

Silakan Saja PPK Tidak Bersertifikat

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa dimulai sejak identifikasi kebutuhan, akuisisi, kontrak dan disposal. Tidak berbeda dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan ruang lingkupnya sejak persiapan, pemilihan penyedia, kontrak dan serah terima/hand over. Meski sebenarnya posisi hand over Selengkapnya …

Perkuat ULP, Serahkan Pengadaan Pada Ahlinya

Kisruh pengadaan barang/jasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus mengemuka dengan trend yang sama layaknya pelakon dunia entertainment. Mulai kasus renovasi gedung hingga pengadaan kalender. Siklus berulang tanpa perbaikan. Kasus lama tertutup kasus baru sehingga hanya menjadi tumpukan tanpa Selengkapnya …

Waspada Swakelola DAK Pendidikan

“Sekolah Kembali Kelola DAK Pendidikan”, headline yang cukup menarik. Besarnya alokasi dana pendidikan dalam anggaran belanja pembangunan membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI harus memutar otak menerapkan strategi yang efektif. Termasuk soal Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK). Pada tahun anggaran Selengkapnya …