Apakah Boleh Menunjuk KPA hanya untuk jadi PPK saja? Untuk APBN PP 45/2013 mengatur pada pasal 5 ayat (1) huruf a. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang menunjuk kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA. Pasal 6 ayat Selengkapnya …
Tag: ppk
FAQ : Tentang PPSPM
Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam lingkup pengelolaan APBD? PPSPM dalam pengelolaan keuangan daerah tidak diatur. Penandatangan SPM dengan Pejabat Penandatangan SPM adalah berbeda. Penandatangan SPM adalah pemilik kewenangan. Sedangkan Pejabat PSPM adalah pelaksana tugas Selengkapnya …
FAQ : PA dan PPTK
Jika di satu SKPD hanya ada PA dan PPTK maka siapa yang bertandatangan kontrak dan menjadi PPK?
Gagal Paham Tentang PPTK dalam Pengadaan
Hati-hati para pejabat, pelaksana kegiatan, aparat, media atau siapa saja ketika menyebut PPTK. Bisa-bisa salah kaprah dan ujung-ujungnya gagal paham. Ternyata PPTK itu terdapat beberapa varian berdasarkan ruang lingkup tugas dan dasar aturannya. Mari kita belajar bersama dan berhati-hati bersama Selengkapnya …
Harga Satuan Timpang itu Harus dibayar !
Beberapa hari yang lalu berdiskusi dengan salah seorang kawan pengadaan barang/jasa pemerintah. Diskusi ini seputar Harga Satuan Timpang (HST). Dulunya saya pikir bab tentang ini adalah bab yang jelas dan tidak akan menimbulkan ekses berbahaya. Hal ini karena soal Harga Selengkapnya …
SKT dan SKA dalam Paket Kecil Konstruksi
Salah satu penyakit kronis yang sedang menjangkiti pengadaan barang/jasa adalah hubungan mesra didasari suudzon antar pelakunya. Kalau berbicara kontrak antara pengguna dan penyedia. Ibarat pernikahan kedua mempelai mengadakan akad nikah dengan landasan saling curiga. Maka bisa dibayangkan rumah tangga yang Selengkapnya …
Diskon dalam HPS
Beberapa bulan terakhir diskusi tentang diskon dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengemuka dalam forum aktivis P3I. Pemicunya adalah dalam berbagai temuan audit, yang disampaikan oleh beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), persoalan kemahalan harga menjadi trend topic. Sebenarnya ada beberapa Selengkapnya …
Tentang Kebutuhan atau Need
Serial Peningkatan Kompetensi Pengadaan (Spesifikasi 5) Identifikasi Kebutuhan Peraturan Kepala LKPP nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Umum Pengadaan, menempatkan identifikasi kebutuhan sebagai salah satu tahapan dari penyusunan rencana umum pengadaan. Identifikasi kebutuhan barang dan jasa Penyusunan dan penetapan rencana Selengkapnya …
Swakelola bukan Swalaksana
[ Serial Swakelola ] Pasal 1 ayat 20 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menyebutkan bahwa Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab Selengkapnya …
Analisa Pasar Untuk Menyusun Spesifikasi
Serial Peningkatan Kompetensi Pengadaan (Spesifikasi 4) Penyusunan spesifikasi teknis juga dipengaruhi mekanisme pasar. Pada pasar persaingan sempurna dimana jumlah penyedia dan barang/jasa tersedia dalam jumlah yang cukup dan berimbang, maka penentuan spesifikasi teknis membuka seluas-luasnya kompetisi dapat dilakukan dengan mudah. Selengkapnya …