Dalam sebuah postingan forum diskusi seorang teman mengeluhkan nasib ketua Kelompok Kerja (pokja) yang menjadi tersangka bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akibat penetapan HPS yang diduga terdapat unsur Mark Up. Ketika membaca posting ini teringat dengan niat menuliskan mitos-mitos yang Read More …
Tag: Pokja
Kepala ULP tidak Berwenang dalam Pelelangan
Memasuki tahun 2014 posisi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi semakin dikenal oleh semua pihak, khususnya para insan pengadaan barang/jasa pemerintah. Peran sentral dan strategis ULP dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dirasakan. Apalagi Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Read More …
UU Pengadaan Barang/Jasa Riwayatmu Kini
Artikel yang saya tulis dengan judul “Keterlambatan Proyek” terbit pada Harian Suara Merdeka, Semarang. Artikel ini merupakan bagian dari artikel “Kontroversi Hati PPK: Putus Kontrak atau Terus Saja”. Artikel ini rupanya menarik salah satu stasiun televisi lokal untuk membahas tema Read More …
Kontroversi Hati PPK, Putus Kontrak atau Terus Saja
Prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Proses pengadaan dinilai memenuhi tujuh prinsip ini dengan melihat content dokumen pengadaan. Proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dinilai dari kepatuhan atau ketaatan tata laksana Read More …
Ada Pasal 117 Pengadaan Masih Gak Nyaman?
Sejak artikel tribute to Tabalong (Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa dan Menyoal Perlindungan Hukum Pelaksana Pengadaan) ditayangkan, berbagai komentar dan tanggapan berdatangan. Diantara komentar tersebut ada satu yang cukup menggelitik. “Apa Peraturan Presiden 54/2010 sebagaimana telah dirubah terakhir kali melalui Perpres 70/2012 tidak cukup Read More …
Menyoal Perlindungan Hukum Pelaksana Pengadaan
Halaman depan Harian Radar Banjarmasin, 30 Agustus 2013, memuat berita yang mengejutkan. Dengan Headline “Takut Dipidana, Panitia Pengadaan Tabalong mundur” terus terang tetap sangat mengagetkan, meski kekhawatiran ini memang sempat menjadi prediksi saya. Pernyataan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP), Husin Read More …
Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa
Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Tabalong. 35 orang anggota kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabalong secara serentak mengundurkan diri. Pengunduran diri ini secara otomatis akan melumpuhkan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tabalong. Hal ini juga mengakibatkan pelaksanaan Read More …
Aanwizjing bukan Musyawarah Mufakat
Sejak dibuat Forum Diskusi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa memperluas perspektif memahami pengadaan barang/jasa. Banyak diskusi menarik dari berbagai forum diskusi. Saalh satunya adalah tentang Acara Penjelasan Pekerjaan atau era K80/2003 dikenal dengan Aanwizjing yang diambil dari bahasa Belanda. Pada P70/2012 kata Read More …