Update Artikel : Pasal 19 Ayat 1 Huruf C Benarkah Tentang Pengalaman Sejenis?

Artikel ini merupakan updating dari artikel berjudul sama yaitu Pasal 19 Ayat 1 Huruf C Benarkah Tentang Pengalaman Sejenis? sifatnya menambah bahasan didapatkan dari diskusi mendalam pada case yang berhubungan dengan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 19 Selengkapnya …

Swakelola bukan Swalaksana

[ Serial Swakelola ] Pasal 1 ayat 20 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menyebutkan bahwa Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab Selengkapnya …

Masih Tentang Jaminan Penawaran Asli, Ikut SE PU atau Perka?

Suatu malam di inbox saya masuk sebuah case menarik masih tentang Jaminan Penawaran Asli. Berikut email ini berbunyi : Sebelumnya kami ingin konfirmasi, apakah menurut pa Samsul Surat Jaminan Penawaran Asli harus diterima PokJa sebelum pembukaan penawaran? Begitu banyaknya aturan Selengkapnya …

Kupas Kata “Langsung” dalam Pengadaan Perpres 54/2010

Saat mencoba mempelajari tentang Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung terlintas pemikiran untuk menelaah dari sisi susunan kata dikaitkan dengan term Purchase and Supply Chain Management  (P&SCM). Dalam artikel Barang/Jasa dan Penyedia telah dibahas tentang kompleksitas barang/jasa dikategorisasi melalui Krajilc Box Selengkapnya …

Status Pengadaan Barang/Jasa pada KPUD

Beberapa hari terakhir mendapat beberapa konsultasi tentang pengadaan barang/jasa di Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pertanyaan inti adalah seputar status pengadaan di KPUD yang notabene adalah afiliasi lembaga nasional ditingkat pusat yaitu KPU kemudian sumber pendanaan kegiatannya berasal dari Hibah Daerah. Selengkapnya …

Prakualifikasi, HPS dan Pengadaan Langsung

Pasal 55 ayat 1, 2,3,4,5 (1)      Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a.      bukti pembelian; b.     kuitansi; c.      Surat Perintah Kerja (SPK); dan d.     surat perjanjian Perubahan krusial pada pasal ini adalah perubahan batas atas penggunaan masing-masing bukti perjanjian terkait Selengkapnya …

Swakelola dan Persiapan Pemilihan Penyedia

Pasal 26  (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: a.     pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I; Pasal ini memasukkan klausul pekerjaan operasi dan pemeliharaan baik yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat setempat Selengkapnya …

Rencana Umum Pengadaan

Pasal 22 ayat 3 huruf c angka 4 (3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: c. menetapkan kebijakan umum tentang: 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 4) penetapan penggunaan produk dalam Selengkapnya …

Organisasi Pengadaan dan Tentang PPK

Pasal 7 ayat 2.b1, 2a, 4 b1.   ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan (2a)    Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran (4)   Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Ayat Selengkapnya …

Updating Tentang Ketentuan Jaminan Penawaran Asli

    Dari pesan BBM salah seorang teman menanyakan tentang kewajiban penyampaian jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran, saya baru sadar bahwa ada yang perlu dicermati lagi dalam ketentuan Perka 18/2012 tentang E-Tendering. Selain soal Lampiran Perka 18/2012 romawi III Selengkapnya …