PPTK Tidak Berwenang Tanda Tangan HPS dan Spesifikasi, Apalagi Kontrak

     Sesuai janji saya melanjutkan bahasan tentang Genre Klasik dan Dangdut dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Maka kali ini membahas Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) menjadi sangat penting, menurut saya.     PPTK adalah jabatan diwilayah klasik. Ini karena PPTK hanya muncul dalam Selengkapnya …

Usulan Perbaikan Klasifikasi Barang/Jasa Perpres 54/2010

    Tawaran pertama kali mengisi kelas International Procurement Certificate International Trade Centre (ITC) dari partner lokal Indonesia yaitu Pusat Pengembangan Manajemen Pengadaan Indonesia (PPMPI) memaksa saya untuk belajar lebih banyak. Kesempatan ini pulalah yang menjalin benang merah pengetahuan pengadaan dari beberapa Selengkapnya …

Dokumen Kualifikasi Bukan Dimasukkan Dalam Penawaran Apendo/.rhs

Catatan ringan. Meski sudah banyak yang mengetahui soal ini namun sekedar mengisi hari, pantas kiranya untuk mengupas sedikit tentang Dokumen Kualifikasi. Definisi dokumen kualifikasi ini kadang menjadi kabur ketika dalam rutinitas pengadaan didera oleh UU Kebiasaan.   Perpres 54/2010 sebagaimana Selengkapnya …

Klausula 14 hari Masa Penandatanganan Kontrak Tidak Dihapus!

Artikel ringan dipagi hari. Untuk kesekian kalinya dapat pertanyaan tentang penghapusan 14 hari dalam Perpres 54/2010 melalui perubahan perpres 4/2015. Ternyata beberapa teman memahami bahwa Perpres 4/2015 menghilangkan klausul 14 hari ini secara general. Untuk itu penting kiranya kalau pembahasan Selengkapnya …

Perusahaan Baru versus KD (Analisis Pasal 19.1.c dan 19.1.d versus 19.1.h)

    Sekedar diskusi ringan tentang persyaratan penyedia yang diatur Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010). Sebenarnya pengen sekali membahas secara komprehensif pasal 19 ini, namun tidak memungkinkan. Pasti tidak akan cukup dalam 1 kali kesempatan bahkan mungkin menjadi Selengkapnya …

Klasifikasi/Sub Klasifikasi Konstruksi dalam Pasal 19 ayat 1 huruf g

Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010) pasal 19 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa, “memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk Selengkapnya …

Penawaran kurang dari 3, Negosiasi atau Evaluasi?

    Perdebatan ini muncul setelah Perpres 4/2015 mengubah pasal 109 ayat 7 huruf c bahwa apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya. Ternyata pasal ini dipahami berbeda antar pelaksana pengadaan. Selengkapnya …

Menggugat Larangan Merek dalam Spesifikasi Barang/Jasa

Dikusi tentang judul artikel ini selalu muncul dalam kelas Penyusunan Spesifikasi yang saya laksanakan. Diskusi ini kemudian juga menghangat ketika bertemu dengan teman-teman dari Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan atau pernyataan yang menggelitik dan terus terang saya amini adalah stigma larangan Selengkapnya …

Bahan Pemikiran Kewenangan Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Mumpung ada rencana Perubahan Pereaturan Pengadaan Barang/Jasa coba-coba menyampaikan pendapat. Semoga bisa menjadi manfaat dan siapa tahau didengar dan pantas untuk masuk dalam perubahan Perpres. ngarep.com 🙂 Kali ini terkait kewenangan PPK. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan negara menyebutkan bahwa Selengkapnya …