Perubahan Masa Pelaksanaan Jangan Merugikan Penyedia

    Mendekati akhir tahun anggaran fenomena kontrak seperti tahun-tahun sebelumnya menyeruak. Dalam tulisan singkat kali ini saya ingin menanggapi sebuah kasus yang dikeluhkan penyedia terkait dengan perbedaan masa pelaksanaan pekerjaan antara Dokumen Pemilihan dan realita dalam bukti perjanjian atau kontrak.     Ilustrasi Selengkapnya …

Pengadaan Barang/Jasa di PDAM, Pakai Perpres 54/2010 atau …?

Untuk mengisi jadwal updating blog kayanya menarik juga membahas tentang pemberlakukan Perpres 54/2010, sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) secara khusus atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) secara umum.     Membahas soal Selengkapnya …

Dokumen Kualifikasi Bukan Dimasukkan Dalam Penawaran Apendo/.rhs

Catatan ringan. Meski sudah banyak yang mengetahui soal ini namun sekedar mengisi hari, pantas kiranya untuk mengupas sedikit tentang Dokumen Kualifikasi. Definisi dokumen kualifikasi ini kadang menjadi kabur ketika dalam rutinitas pengadaan didera oleh UU Kebiasaan.   Perpres 54/2010 sebagaimana Selengkapnya …

Klausula 14 hari Masa Penandatanganan Kontrak Tidak Dihapus!

Artikel ringan dipagi hari. Untuk kesekian kalinya dapat pertanyaan tentang penghapusan 14 hari dalam Perpres 54/2010 melalui perubahan perpres 4/2015. Ternyata beberapa teman memahami bahwa Perpres 4/2015 menghilangkan klausul 14 hari ini secara general. Untuk itu penting kiranya kalau pembahasan Selengkapnya …

Penawaran kurang dari 3, Negosiasi atau Evaluasi?

    Perdebatan ini muncul setelah Perpres 4/2015 mengubah pasal 109 ayat 7 huruf c bahwa apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya. Ternyata pasal ini dipahami berbeda antar pelaksana pengadaan. Selengkapnya …

Bahan Pemikiran Kewenangan Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Mumpung ada rencana Perubahan Pereaturan Pengadaan Barang/Jasa coba-coba menyampaikan pendapat. Semoga bisa menjadi manfaat dan siapa tahau didengar dan pantas untuk masuk dalam perubahan Perpres. ngarep.com Kali ini terkait kewenangan PPK. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan negara menyebutkan bahwa Selengkapnya …

Formulir Pengkajian Ulang RUP, RPP dan Rancangan Kontrak (FKU-SR V.1)

Target artikel tidak dapat terpenuhi disela kejaran paket lelang dan berbagi diskusi pengadaan barang/jasa. Sebagai pengobat rindu eh pengganti utang artikel saya upload Formulir Pengkajian Ulang yang saya gunakan bersama ULP Kab. Banjar. Semoga dapat membantu teman-teman pokja dalam melaksanakan Selengkapnya …

Serial Perpres 4/2015: Pejabat Pengadaan Ketiban “Beban”

Pepres 4/2015 mengubah peran Pejabat Pengadaan menjadi lebih luas. Dalam kerangka percepatan, perubahan ini ditujukan untuk efisiensi. Perubahan Pasal 1 Angka 9 menyebutkan Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing. Untuk pengadaan langsung Selengkapnya …