Klasik dan Dangdut di Dunia Pangadaan

Tergelitik untuk menuliskan analogi yang sering saya pakai dalam kelas untuk menyederhanakan pemahaman terkait ruang lingkup pembayaran dan pengadaan. Sering saya menggunakan analogi genre musik klasik dan dangdut. Genre musik klasik identik dengan ruang lingkup pembayaran. Pembayaran identik dengan uang. …

Honor Ganda

    Standar Biaya Umum untuk APBN tahun 2014 telah terbit. Bentuknya adalah PMK No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. Ada perubahan nomenklatur yaitu dari Standar Biaya Umum menjadi Standar Biaya Masukan. Tidak banyak yang bisa dibahas dari perubahan …

PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Beberapa hari terakhir masuk sejumlah topik diskusi seputar Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Tidak banyak referensi yang bisa didapatkan terkait PPHP atau pada konstruksi bangunan dikenal dengan Tim PHO/FHO. Khususnya tentang alur kerja dan ruang lingkup tanggungjawab.     Namun ada baiknya kita …

Bicara Surat Dukungan

    Sepertinya menarik juga membicarakan tentang surat dukungan pabrikan/distributor tunggal. Dari sekian case yang disampaikan beberapa muncul kebingungan tentang persyaratan surat dukungan ini. Surat dukungan pabrikan/distributor dari sisi definisi dikenal juga sebagai principal. Meski tidak berkaitan langsung dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah …

Sedikit tentang Persekongkolan dalam Pengadaan

    Seperti biasa Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan selalu membawa pencerahan dan perluasan ilmu pengetahuan terutama tentang pengadaan barang/jasa. Dalam satu kesempatan diskusi muncul request via inbox untuk mengulas tentang persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa. Tidak banyak yang bisa dikupas namun paling …

Pengadaan Langsung Tidak Wajib!

Peraturan Presiden No. 54/2010 yang telah dirubah kedua kali dengan Peraturan Presiden No. 70/2012 menyusun aturan pengadaan atas prinsip dan kebijakan. Konsepsi ini menurut saya mirip sekali dengan konsepsi perintah shalat bagi umat Muslim. Shalat secara prinsip wajib 5 waktu. …

Pengadaan Langsung (V)

Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; teknologi sederhana; risiko kecil; dan/atau dilaksanakan oleh Penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha …