Agar Pengadaan di Kelurahan Tidak Meresahkan

Dari sekian banyak kelas pengadaan barang/jasa untuk kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018, ada beberapa catatan yang kiranya penting untuk disampaikan.      Dana kelurahan adalah sebutan bagi pelimpahan kewenangan tambahan terkait penggunaan keuangan yang bersumber Selengkapnya …

Menggugat Larangan Merek dalam Spesifikasi Barang/Jasa

Dikusi tentang judul artikel ini selalu muncul dalam kelas Penyusunan Spesifikasi yang saya laksanakan. Diskusi ini kemudian juga menghangat ketika bertemu dengan teman-teman dari Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan atau pernyataan yang menggelitik dan terus terang saya amini adalah stigma larangan Selengkapnya …

Memanfaatkan Kontrak Harga Satuan untuk Kebutuhan Yang Unpredictable

    Pemecahan paket pekerjaan salah satunya terjadi atas dasar pertimbangan kebutuhan dari sisi volume yang tidak dapat diprediksi kepastiannya dari sisi volume. Salah satu yang pernah saya diskusikan dengan teman yang terlibat dengan pengadaan obat pada salah satu fasilitas layanan kesehatan. Selengkapnya …

Sedikit Coret-Coretan Solusi Kontrak Akhir Tahun APBD

Melanjutkan bahasan artikel “Solusi Akhir Tahun, Sekarang Diperlukan KPA Sakti Mandraguna” yang berbasis APBN maka berbekal beberapa artikel tahun lalu tentang Solusi Akhir Tahun. Untuk APBD saya mencoba menyusun satu rumusan langkah yang mungkin pas buat daerah.     Sebelum memulai saya Selengkapnya …

Solusi Akhir Tahun PMK 194/2014, Sekarang Diperlukan KPA Sakti Mandraguna

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2014 kembali untuk kesekian kalinya Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan terkait solusi kontrak akhir tahun. Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Selengkapnya …

Mengenal Overhead dalam Perhitungan HPS

    Lama sebenarnya ingin membahas tentang Overhead dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Baru sekarang kesampaian disela waktu menunggu kereta tempur dicuci bersih. Semoga tulisan singkat ini bisa sedikit menambah perspektif penggiat pengadaan barang/jasa pemerintah.     Dalam artikel Lika-Liku menyusun HPS sedikit diungkap tentang Selengkapnya …

Siapa Bilang Uang Muka dan Terlambat Hak Penyedia?

    Dipenghujung tahun memang ladang ilmu. Alhamdulillah silaturrahmi kepelosok nusantara membuat mata, hati dan pikiran menjadi terbuka. Banyak teman, saudara dan sahabat yang mau berbagi kisah tentang pengadaan barang/jasa.     Dari puluhan kisah diantaranya tentang asumsi pemberian Uang Muka dan Masa Keterlambatan Selengkapnya …

Honor Ganda

    Standar Biaya Umum untuk APBN tahun 2014 telah terbit. Bentuknya adalah PMK No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. Ada perubahan nomenklatur yaitu dari Standar Biaya Umum menjadi Standar Biaya Masukan. Tidak banyak yang bisa dibahas dari perubahan Selengkapnya …

PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Beberapa hari terakhir masuk sejumlah topik diskusi seputar Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Tidak banyak referensi yang bisa didapatkan terkait PPHP atau pada konstruksi bangunan dikenal dengan Tim PHO/FHO. Khususnya tentang alur kerja dan ruang lingkup tanggungjawab.     Namun ada baiknya kita Selengkapnya …

Bicara Surat Dukungan

    Sepertinya menarik juga membicarakan tentang surat dukungan pabrikan/distributor tunggal. Dari sekian case yang disampaikan beberapa muncul kebingungan tentang persyaratan surat dukungan ini. Surat dukungan pabrikan/distributor dari sisi definisi dikenal juga sebagai principal. Meski tidak berkaitan langsung dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selengkapnya …