Status Pengadaan Barang/Jasa pada KPUD

Beberapa hari terakhir mendapat beberapa konsultasi tentang pengadaan barang/jasa di Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pertanyaan inti adalah seputar status pengadaan di KPUD yang notabene adalah afiliasi lembaga nasional ditingkat pusat yaitu KPU kemudian sumber pendanaan kegiatannya berasal dari Hibah Daerah. Selengkapnya …

Prakualifikasi, HPS dan Pengadaan Langsung

Pasal 55 ayat 1, 2,3,4,5 (1)      Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a.      bukti pembelian; b.     kuitansi; c.      Surat Perintah Kerja (SPK); dan d.     surat perjanjian Perubahan krusial pada pasal ini adalah perubahan batas atas penggunaan masing-masing bukti perjanjian terkait Selengkapnya …

Swakelola dan Persiapan Pemilihan Penyedia

Pasal 26  (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: a.     pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I; Pasal ini memasukkan klausul pekerjaan operasi dan pemeliharaan baik yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat setempat Selengkapnya …

Rencana Umum Pengadaan

Pasal 22 ayat 3 huruf c angka 4 (3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: c. menetapkan kebijakan umum tentang: 1) pemaketan pekerjaan; 2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 4) penetapan penggunaan produk dalam Selengkapnya …