FAQ : Tentang PPSPM

Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam lingkup pengelolaan APBD? PPSPM dalam pengelolaan keuangan daerah tidak diatur. Penandatangan SPM dengan Pejabat Penandatangan SPM adalah berbeda. Penandatangan SPM adalah pemilik kewenangan. Sedangkan Pejabat PSPM adalah pelaksana tugas Selengkapnya …

Tentang Kebutuhan atau Need

Serial Peningkatan Kompetensi Pengadaan (Spesifikasi 5) Identifikasi Kebutuhan     Peraturan Kepala LKPP nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Umum Pengadaan, menempatkan identifikasi kebutuhan sebagai salah satu tahapan dari penyusunan rencana umum pengadaan. Identifikasi kebutuhan barang dan jasa Penyusunan dan penetapan rencana Selengkapnya …

Analisa Pasar Untuk Menyusun Spesifikasi

Serial Peningkatan Kompetensi Pengadaan (Spesifikasi 4) Penyusunan spesifikasi teknis juga dipengaruhi mekanisme pasar. Pada pasar persaingan sempurna dimana jumlah penyedia dan barang/jasa tersedia dalam jumlah yang cukup dan berimbang, maka penentuan spesifikasi teknis membuka seluas-luasnya kompetisi dapat dilakukan dengan mudah. Selengkapnya …

Dasar Hukum dan Para Pihak dalam Penyusunan Spesifikasi

Serial Peningkatan Kompetensi Pengadaan (Spesifikasi 2) Penyusunan spesifikasi teknis mencakup proses penyusunan spesifikasi teknis dari tahap : Penyusunan spesifikasi teknis pada Kerangka Acuan Kerja Kaji Ulang Spesifikasi teknis yang tertuang pada KAK Penetapan Spesifikasi teknis pada Dokumen Rencana Pelaksanaan. Menyusun Selengkapnya …

Status Pengadaan Barang/Jasa pada KPUD

Beberapa hari terakhir mendapat beberapa konsultasi tentang pengadaan barang/jasa di Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pertanyaan inti adalah seputar status pengadaan di KPUD yang notabene adalah afiliasi lembaga nasional ditingkat pusat yaitu KPU kemudian sumber pendanaan kegiatannya berasal dari Hibah Daerah. Selengkapnya …

Prakualifikasi, HPS dan Pengadaan Langsung

Pasal 55 ayat 1, 2,3,4,5 (1)      Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a.      bukti pembelian; b.     kuitansi; c.      Surat Perintah Kerja (SPK); dan d.     surat perjanjian Perubahan krusial pada pasal ini adalah perubahan batas atas penggunaan masing-masing bukti perjanjian terkait Selengkapnya …

Swakelola dan Persiapan Pemilihan Penyedia

Pasal 26  (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: a.     pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I; Pasal ini memasukkan klausul pekerjaan operasi dan pemeliharaan baik yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat setempat Selengkapnya …