Kerugian Negara atau Kerugian Keuangan Negara?

(Analisis Norma Ultimum Remedium Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Diterbitkan pada Majalah Kredibel LKPP-RI Edisi 8/2017 Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” (hal. 128) mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir. Kemudian, Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam buku Selengkapnya …

Pengadaan Barang/Jasa di PDAM, Pakai Perpres 54/2010 atau …?

Untuk mengisi jadwal updating blog kayanya menarik juga membahas tentang pemberlakukan Perpres 54/2010, sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) secara khusus atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) secara umum.     Membahas soal Selengkapnya …

Yuk Belajar, Jenis Kontrak dan Sifat Kontrak

Disisa bulan Desember lalu menumpuk pertanyaan tentang bagaimana mekanisme pembayaran prestasi pekerjaan. Khususnya ketika menjelang akhir tahun Kontrak Tahun Tunggal ternyata membawa risiko putus kontrak per tanggal 31 Desember.     Ini menandakan bahwa para PPK atau pihak yang menjalankan kewenangan ke-PPK-an Selengkapnya …

UU Pengadaan Barang/Jasa Riwayatmu Kini

    Artikel yang saya tulis dengan judul “Keterlambatan Proyek” terbit pada Harian Suara Merdeka, Semarang. Artikel ini merupakan bagian dari artikel “Kontroversi Hati PPK: Putus Kontrak atau Terus Saja”. Artikel ini rupanya menarik salah satu stasiun televisi lokal untuk membahas tema Selengkapnya …

Kontroversi Hati PPK, Putus Kontrak atau Terus Saja

Prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Proses pengadaan dinilai memenuhi tujuh prinsip ini dengan melihat content dokumen pengadaan. Proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dinilai dari kepatuhan atau ketaatan tata laksana Selengkapnya …

Ada Pasal 117 Pengadaan Masih Gak Nyaman?

    Sejak artikel tribute to Tabalong (Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa dan Menyoal Perlindungan Hukum Pelaksana Pengadaan) ditayangkan, berbagai komentar dan tanggapan berdatangan. Diantara komentar tersebut ada satu yang cukup menggelitik. “Apa Peraturan Presiden 54/2010 sebagaimana telah dirubah terakhir kali melalui Perpres 70/2012 tidak cukup Selengkapnya …

Menyoal Perlindungan Hukum Pelaksana Pengadaan

Halaman depan Harian Radar Banjarmasin, 30 Agustus 2013, memuat berita yang mengejutkan. Dengan Headline “Takut Dipidana, Panitia Pengadaan Tabalong mundur” terus terang tetap sangat mengagetkan, meski kekhawatiran ini memang sempat menjadi prediksi saya. Pernyataan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP), Husin Selengkapnya …

Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa

    Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Tabalong. 35 orang anggota kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabalong secara serentak mengundurkan diri. Pengunduran diri ini secara otomatis akan melumpuhkan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tabalong. Hal ini juga mengakibatkan pelaksanaan Selengkapnya …

Mengukur Progress Fisik Pekerjaan

    Dalam proses pengelolaan anggaran dan barang kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertindak sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. Hal ini diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 6. Kemudian dalam pasal ini diatur tentang tugas Pengguna Anggaran (PA) yaitu Selengkapnya …