SE Kementerian PU tentang Jaminan yang bikin Galau

Mengisi waktu menunggu penerbangan menuju Bali dari Bandara Juanda, Surabaya, terpikir untuk sedikit mempelajari 2 surat edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berkaitan dengan jaminan dalam pengadaan barang/jasa. Artikel Jaminan dari Asuransi Tidak Berlaku (lagi) dalam Pengadaan Pemerintah? seolah Selengkapnya …

Ternyata Solusi Akhir Tahun = Putus Kontrak ? (Telaah Kritis Perdirjen Perbendaharaan Per-42/PB/2013)

    Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan arah kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mencapai tujuan “kinerja” penggunaan anggaran yaitu ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. Hal ini tertuang jelas dalam UU turunan Selengkapnya …

Membahas Permukaan Manajemen Kontrak

    Manajemen Kontrak mengandung makna pengendalian atau pengelolaan kontrak. Inginnya artikel ini bersifat yang ringan-ringan saja jadi saya lebih tertarik membahas definisi kata yang dikenal dalam manajemen kontrak khususnya soal time schedule.     Perkembangan manajemen kontrak yang paling berkembang adalah untuk pekerjaan Selengkapnya …

Jaminan dari Asuransi Tidak Berlaku (lagi) dalam Pengadaan Pemerintah?

    Beberapa waktu lalu muncul kasus baru terkait jaminan, yang disampaikan dalam Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan. Disampaikan bahwa sekarang muncul klausula baru dalam jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Klausula tersebut intinya adalah tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh : Selengkapnya …

Masih Tentang Jaminan Penawaran Asli, Ikut SE PU atau Perka?

Suatu malam di inbox saya masuk sebuah case menarik masih tentang Jaminan Penawaran Asli. Berikut email ini berbunyi : Sebelumnya kami ingin konfirmasi, apakah menurut pa Samsul Surat Jaminan Penawaran Asli harus diterima PokJa sebelum pembukaan penawaran? Begitu banyaknya aturan Selengkapnya …

Guarantee versus Warranty

Dalam kelas pelatihan barang/jasa sering menemukan kesalahpahaman peserta terhadap istilah sertifikat garansi. Hal ini kemudian berdampak pada efektifitas pencapaian kualitas barang yang didapatkan pemerintah dari pengadaan barang/jasa. Perpres 54/2010 memberikan porsi tersendiri soal sertifikat garansi sebagai bagian dari proses dalam Selengkapnya …

Updating Tentang Ketentuan Jaminan Penawaran Asli

    Dari pesan BBM salah seorang teman menanyakan tentang kewajiban penyampaian jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran, saya baru sadar bahwa ada yang perlu dicermati lagi dalam ketentuan Perka 18/2012 tentang E-Tendering. Selain soal Lampiran Perka 18/2012 romawi III Selengkapnya …

Jaminan Penawaran Tidak Wajib Lagi

    Perka 18/2012 tentang E-Tendering tergolong mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah tentang Jaminan Penawaran. Selama ini diakui memang permasalahan Jaminan Penawaran menjadi “beban” pengadaan baik disisi penyedia apalagi disisi pokja ULP. Terkhusus bagi pokja ULP yang wajib melakukan klarifikasi dan konfirmasi Selengkapnya …

Gugur Jaminan Penawaran Asli?

Karena pertanyaan tentang jaminan penawaran asli ini sangat sering dipertanyakan, khususnya pengadaan yang menggunakan sistem elektronik atau eProcurement. Maka perlu dilengkapi artikel tentang jaminan selain (Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli? dan Apa Perlu Jaminan dalam Pengadaan?) yang menukik langsung pada Selengkapnya …