Tata Cara Koreksi Aritmatik Bagian 2

Koreksi Aritmatik Pada Bagian Harga Satuan Kata kunci untuk Harga Satuan adalah bahwa yang diikat adalah Harga Satuan Penawaran. Item prinsipnya tidak boleh berbeda dengan dokumen pemilihan. Volume dan Jumlah/Total bersifat perkiraan atau bisa berubah sesuai dengan kebutuhan riil pada saat pelaksanaan kontrak. Dengan demikian diperkenankan terjadi …

Honor Ganda

    Standar Biaya Umum untuk APBN tahun 2014 telah terbit. Bentuknya adalah PMK No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. Ada perubahan nomenklatur yaitu dari Standar Biaya Umum menjadi Standar Biaya Masukan. Tidak banyak yang bisa dibahas dari perubahan …

PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Beberapa hari terakhir masuk sejumlah topik diskusi seputar Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Tidak banyak referensi yang bisa didapatkan terkait PPHP atau pada konstruksi bangunan dikenal dengan Tim PHO/FHO. Khususnya tentang alur kerja dan ruang lingkup tanggungjawab.     Namun ada baiknya kita …

Bicara Surat Dukungan

    Sepertinya menarik juga membicarakan tentang surat dukungan pabrikan/distributor tunggal. Dari sekian case yang disampaikan beberapa muncul kebingungan tentang persyaratan surat dukungan ini. Surat dukungan pabrikan/distributor dari sisi definisi dikenal juga sebagai principal. Meski tidak berkaitan langsung dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah …

Sedikit tentang Persekongkolan dalam Pengadaan

    Seperti biasa Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan selalu membawa pencerahan dan perluasan ilmu pengetahuan terutama tentang pengadaan barang/jasa. Dalam satu kesempatan diskusi muncul request via inbox untuk mengulas tentang persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa. Tidak banyak yang bisa dikupas namun paling …

Ngobrol tentang Solusi Pemilihan Gagal

Tadinya mau mengupas tentang “mark-up” setelah memperhatikan ketersediaan waktu dan kelengkapan data dipending dulu. Kayanya yang lebih ringan adalah ngobrolin soal solusi gagal lelang.     Tentang pemilihan gagal ini dikupas pada Perpres 54/2010, sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012, Paragraf Kesembilan …