Menggugat Larangan Merek dalam Spesifikasi Barang/Jasa

Dikusi tentang judul artikel ini selalu muncul dalam kelas Penyusunan Spesifikasi yang saya laksanakan. Diskusi ini kemudian juga menghangat ketika bertemu dengan teman-teman dari Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan atau pernyataan yang menggelitik dan terus terang saya amini adalah stigma larangan Selengkapnya …

Memanfaatkan Kontrak Harga Satuan untuk Kebutuhan Yang Unpredictable

    Pemecahan paket pekerjaan salah satunya terjadi atas dasar pertimbangan kebutuhan dari sisi volume yang tidak dapat diprediksi kepastiannya dari sisi volume. Salah satu yang pernah saya diskusikan dengan teman yang terlibat dengan pengadaan obat pada salah satu fasilitas layanan kesehatan. Selengkapnya …

Swakelola bukan Swalaksana

[ Serial Swakelola ] Pasal 1 ayat 20 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menyebutkan bahwa Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab Selengkapnya …

Mengenal Overhead dalam Perhitungan HPS

    Lama sebenarnya ingin membahas tentang Overhead dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Baru sekarang kesampaian disela waktu menunggu kereta tempur dicuci bersih. Semoga tulisan singkat ini bisa sedikit menambah perspektif penggiat pengadaan barang/jasa pemerintah.     Dalam artikel Lika-Liku menyusun HPS sedikit diungkap tentang Selengkapnya …

Rumus Kontrak Lumpsum dan Harga Satuan

“An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. It’s essentials are competent parties, an mutuality obligation…the writing which contains the agreement of parties, with the terms and conditions, Selengkapnya …

Analisa Paket Pekerjaan dan Paket Pengadaan

Seolah catatan berulang. Kembali tertarik untuk membahas tentang filosofi dasar paket pekerjaan dan paket pengadaan. Sebenarnya telah saya tuliskan lengkap dalam artikel Paket Pengadaan dan Paket Pekerjaan, namun Perpres 70/2012 menggelitik hati saya untuk kembali melakukan analisa apakah filosofi yang Selengkapnya …

Mengukur Progress Fisik Pekerjaan

    Dalam proses pengelolaan anggaran dan barang kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertindak sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. Hal ini diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 6. Kemudian dalam pasal ini diatur tentang tugas Pengguna Anggaran (PA) yaitu Selengkapnya …

Dokumen Pengadaan Langsung Dengan Permintaan Penawaran

Disela aktifitas kerja saya coba menyusun Dokumen Pengadaan Langsung berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya yaitu Perpres 70 tahun 2012 dengan permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK. Selengkapnya …

Swakelola DAK Pendidikan Versus P54/2010

(Bagian 1 dari 2 Tulisan) “Swakelola DAK Pendidikan bertentangan dengan P54/2010,” demikian salah satu artikel berita online.Sejak artikel Waspada DAK Sekolah terus terang potensi kontradiksi dua aturan, yang seharusnya saling melengkapi ini, menjadi bahan pelajaran yang menarik. Pertanyaan besar yang Selengkapnya …

Tawar Menawar ala Eropa versus Kita

Perjalanan kesalah satu negara eropa tepatnya Italia, beberapa waktu yang lalu, memberikan banyak kesan dibenak saya. Salah satunya tentang procurement atau pengadaan. Yang sangat khas dalam nature transaksi perdagangan masyarakat Eropa adalah tentang transaksi. Pola tawar menawar bahkan ditingkat kelontongan Selengkapnya …