Siapa Bilang Uang Muka dan Terlambat Hak Penyedia?

    Dipenghujung tahun memang ladang ilmu. Alhamdulillah silaturrahmi kepelosok nusantara membuat mata, hati dan pikiran menjadi terbuka. Banyak teman, saudara dan sahabat yang mau berbagi kisah tentang pengadaan barang/jasa.     Dari puluhan kisah diantaranya tentang asumsi pemberian Uang Muka dan Masa Keterlambatan Selengkapnya …

Masih Tentang Jaminan Penawaran Asli, Ikut SE PU atau Perka?

Suatu malam di inbox saya masuk sebuah case menarik masih tentang Jaminan Penawaran Asli. Berikut email ini berbunyi : Sebelumnya kami ingin konfirmasi, apakah menurut pa Samsul Surat Jaminan Penawaran Asli harus diterima PokJa sebelum pembukaan penawaran? Begitu banyaknya aturan Selengkapnya …

Updating Tentang Ketentuan Jaminan Penawaran Asli

    Dari pesan BBM salah seorang teman menanyakan tentang kewajiban penyampaian jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran, saya baru sadar bahwa ada yang perlu dicermati lagi dalam ketentuan Perka 18/2012 tentang E-Tendering. Selain soal Lampiran Perka 18/2012 romawi III Selengkapnya …

Kontrak dan Tahun Anggaran

    Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara terdapat dua wilayah pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang. Dalam menilai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan meneliti dari sisi akuntabilitas proses dan pencapaian kinerja. Sehingga dengan itu PPK sebagai penegak amanat UUD wajib menyusun Selengkapnya …

Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran

    Pada kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akhir tahun, jaminan pembayaran menjamin penggunaan anggaran tetap pada tahun anggaran bersangkutan, atau dengan kata lain tahun tunggal. Seperti disebutkan dalam UU 17/2003 pasal 4 dan UU 1/2004 pasal 11, bahwa Tahun anggaran meliputi Selengkapnya …

PPK Penegak Amanat UUD

Mengerucut kepada solusi akhir tahun. Tugas dari PA/KPA yang dapat didelegasikan kepada PPK adalah melaksanakan pengadaan dalam ruang lingkup paket pekerjaan. PPK memiliki tanggungjawab dan wewenang yang besar untuk mengadakan perikatan perjanjian dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Tujuannya adalah pencapaian Selengkapnya …

Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Keterlambatan diakhir tahun dalam ruang lingkup masalah pengadaan memerlukan solusi akhir tahun. Solusi akhir tahun membawa implikasi yang mendalam terhadap pasal-pasal yang membahas kontrak dan pelaksnaan kontrak di Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Termasuk juga kaitannya dengan Pasal 93 dan Selengkapnya …

Menyoal Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pemerintah (Lagi)

    Seperti catatan berulang. Desember 2012 berita di media massa menyangkut proyek pemerintah ditaburi cerita tentang keterlambatan pelaksanaan. Cerita ini kemudian menjadi sorotan dari berbagai pihak baik itu kelompok masyarakat, pengamat, auditor dan juga aparat hukum. Banyaknya pihak yang menyoroti membuat Selengkapnya …

Terlambat Hak Penyedia??

Banyak fenomena menarik diseputar pelaksanaan pekerjaan akhir tahun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu fenomena menarik tersebut adalah soal keterlambatan. Ini utamanya muncul dari tanggapan dan diskusi mengenai solusi akhir tahun yang dipublish oleh para pendiri P3I termasuk dalam blog Selengkapnya …

Jaminan Penawaran Tidak Wajib Lagi

    Perka 18/2012 tentang E-Tendering tergolong mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah tentang Jaminan Penawaran. Selama ini diakui memang permasalahan Jaminan Penawaran menjadi “beban” pengadaan baik disisi penyedia apalagi disisi pokja ULP. Terkhusus bagi pokja ULP yang wajib melakukan klarifikasi dan konfirmasi Selengkapnya …