Diskusi bahkan perdebatan terkait dengan nomenklatur kecil dan non-kecil tampaknya tidak juga bisa diselesaikan sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 16/2018. Dilapangan masih saja terjadi pertentangan. Diksi dan kedisiplinan regulasi dalam penyebutan kecil dan non-kecil tidak jua menemukan kejelasan resonansi. …
FAQ : PPK Level 3
Dalam Perlem LKPP 15/2018 pasal 5 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa persyaratan PPK memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan manajerial level 3 ini? Apakah jabfung PPBJ Muda dapat dikatakan memenuhi …
FAQ : KPA merangkap PPK
Apakah Boleh Menunjuk KPA hanya untuk jadi PPK saja? Untuk APBN PP 45/2013 mengatur pada pasal 5 ayat (1) huruf a. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang menunjuk kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA. Pasal 6 ayat …
FAQ : PPTK dan Gambar Teknis Konstruksi
Di tempat kami PPTK juga bertandatangan pada gambar teknis konstruksi dan berparaf pada dokumen spesifikasi konstruksi. Apakah hal ini sudah sesuai dengan aturan?
FAQ : Tentang PPSPM
Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam lingkup pengelolaan APBD? PPSPM dalam pengelolaan keuangan daerah tidak diatur. Penandatangan SPM dengan Pejabat Penandatangan SPM adalah berbeda. Penandatangan SPM adalah pemilik kewenangan. Sedangkan Pejabat PSPM adalah pelaksana tugas …