The power of Sharing
Tata Cara Permintaan Narasumber Silakan cek ketersediaan Jadwal di http://samsulramli.net/ atau chat WA ke...
Selengkapnyahttps://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLzDR_CeSxIdkVIsLpVZoqqurnon8KXW6n Satu lagi Oleh-oleh dari Kabupaten Sanggau.. Salah Satu Kabupaten di Ujung Barat Borneo...
Selengkapnyahttps://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLzDR_CeSxIdkVIsLpVZoqqurnon8KXW6n Satu lagi Oleh-oleh dari Kabupaten Sanggau.. Salah...
Pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)...
Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 (Permenpupr 7/2019) tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Permenpupr 7/2019 menyusun kebijakan yang sangat kental rasa “kementerian/lembaga (K/L)”. Dalam satu acara sosialisasi terungkap bahwa tim Kementerian Selengkapnya …
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) pasal 86 ayat 2 menyebutkan bahwa, “Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah“. Mestinya pertanyaan pada judul di atas tidak perlu Selengkapnya …
Diskusi bahkan perdebatan terkait dengan nomenklatur kecil dan non-kecil tampaknya tidak juga bisa diselesaikan sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 16/2018. Dilapangan masih saja terjadi pertentangan. Diksi dan kedisiplinan regulasi dalam penyebutan kecil dan non-kecil tidak jua menemukan kejelasan resonansi. Selengkapnya …
Dalam Perlem LKPP 15/2018 pasal 5 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa persyaratan PPK memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan manajerial level 3 ini? Apakah jabfung PPBJ Muda dapat dikatakan memenuhi Selengkapnya …
Apakah Boleh Menunjuk KPA hanya untuk jadi PPK saja? Untuk APBN PP 45/2013 mengatur pada pasal 5 ayat (1) huruf a. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang menunjuk kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA. Pasal 6 ayat Selengkapnya …