Apakah Boleh Menunjuk KPA hanya untuk jadi PPK saja? Untuk APBN PP 45/2013 mengatur pada pasal 5 ayat (1) huruf a. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang menunjuk kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA. Pasal 6 ayat …
FAQ : PPTK dan Gambar Teknis Konstruksi
Di tempat kami PPTK juga bertandatangan pada gambar teknis konstruksi dan berparaf pada dokumen spesifikasi konstruksi. Apakah hal ini sudah sesuai dengan aturan?
FAQ : Tentang PPSPM
Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam lingkup pengelolaan APBD? PPSPM dalam pengelolaan keuangan daerah tidak diatur. Penandatangan SPM dengan Pejabat Penandatangan SPM adalah berbeda. Penandatangan SPM adalah pemilik kewenangan. Sedangkan Pejabat PSPM adalah pelaksana tugas …
FAQ : PA dan PPTK
Jika di satu SKPD hanya ada PA dan PPTK maka siapa yang bertandatangan kontrak dan menjadi PPK?
Menggugat Kriminalisasi Jabatan PPTK
Beberapa hari lalu mendapatkan kiriman satu berkas dakwaan dari salah seorang teman facebook gegara artikel “Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 3) PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak”. Terdakwa kebetulan sebagai Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Singkat cerita terdakwa …
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 3) PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak
Di artikel yang ke-3 ini akan dibahas distribusi kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Kontrak. Sebagaimana diuraikan pada artikel bagian Ke-1 tentang asal usul kewenangan sesuai dengan UU 30/2014 bahwa terdapat 3 tipe alur pelimpahan kewenangan yaitu …
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 2) Tentang KPA
Sebelum memulai pembahasan tentang distribusi kewenangan Penggunaan Anggaran dari PA kepada staf atau orang lain. Maka ada baiknya kita mengurai sedikit distribusi kekuasaan pengelolaan keuangan negara menurut UU 17/2003.
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 1) tentang PA
Judul artikel terlihat kaku sekali. Sengaja memang karena dibuat informal takutnya tidak dipahami secara serius. Ini sebagai respon dari banyaknya pertanyaan tentang distribusi kewenangan antara Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sebagai acuan utama …
Lebih Dekat dengan Green Public Procurement
*Artikel diterbitkan Pada Harian Lokal Radar Banjarmasin, 14-12-2018 Sejak isu Green Public Procurement (GPP), atau pengadaan barang/jasa pemerintah berwawasan lingkungan, untuk kesekiankalinya diangkat ternyata diskusi tetap pada tataran taktis. Ini menandakan bahwa isu lingkungan dalam persepsi publik masih sebatas ide …
Kalsel Terdepan dalam Penerapan Green Public Procurement
* Artikel diterbitkan pada Harian Banjarmasin Post, tanggal 4 Desember 2018 dengan Judul Green Public Procurement dan Penerapannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti seluruh aturan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 54 Tahun …