Rancangan Perubahan Perpres 16/2018 yang paling pertama adalah perubahan definsi pada pasal 1 angka 18. Perubahan ini terkait dengan “perbaikan” definisi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa. Definisi awal Pasal 1 angka 18 adalah: “Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang Selengkapnya …
Kategori: Perpres 16/2018
Tender Cepat Ulang Gagal Tidak Bisa Penunjukan Langsung
Pasal 51 ayat 10 dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi. Selengkapnya …
Penambahan Persyaratan Tender Konstruksi di Daerah
PPN dan PPh Pengadaan Barang/Jasa Darurat Covid 19
Dilema dan Solusi Teknis Reverse Auction
(Materi Bundling Pembelajaran PBJP #SRPBJTRAVELER) Dari sisi bahasa auction artinya lelang. Kata ‘lelang’ berasal dari istilah Latin yang berarti ‘saya meningkatkan’ atau ‘Saya menambah’. Jadi secara harfiah auction adalah tinggi-tinggian penawaran. Reverse bermakna kebalikan/mundur. Maka reverse auction dari sisi istilah Selengkapnya …
Dana Kelurahan untuk Kelurahan Berkah Energi
Mubarakah salah satu tafsirnya adalah banyak membawa kemanfaatan, dimana kata dasarnya adalah manfaat. Jika di hubungkan dengan pengadaan barang/jasa maka kata manfaat selaras dengan nilai (value). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan value for money (VFM) atau nilai manfaat Selengkapnya …
Agar Pengadaan di Kelurahan Tidak Meresahkan
Dari sekian banyak kelas pengadaan barang/jasa untuk kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018, ada beberapa catatan yang kiranya penting untuk disampaikan. Dana kelurahan adalah sebutan bagi pelimpahan kewenangan tambahan terkait penggunaan keuangan yang bersumber Selengkapnya …
Mengajukan Paket Pemilihan tidak Harus Menunggu Kepastian Anggaran
DANA ALOKASI KHUSUS YANG BIKIN DAK DIK DUK Besarnya animo kawan-kawan menanggapi status kegemesan terkait keterlambatan pelaksanaan DAK atas ketidakmampuan pemegang kebijakan dalam merencanakan yang diarahkan pada UKPBJ kiranya perlu diuraikan secara khusus melalui format FAQ. Artikel pertama ini berupaya Selengkapnya …
Polemik Batasan 2,5 Milyar dan 10 Milyar untuk Usaha Kecil
Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 (Permenpupr 7/2019) tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Permenpupr 7/2019 menyusun kebijakan yang sangat kental rasa “kementerian/lembaga (K/L)”. Dalam satu acara sosialisasi terungkap bahwa tim Kementerian Selengkapnya …
Daerah Tidak Perlu Perkada Pengadaan Barang/Jasa! Benarkah?
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) pasal 86 ayat 2 menyebutkan bahwa, “Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah“. Mestinya pertanyaan pada judul di atas tidak perlu Selengkapnya …