The power of Sharing
Pasal 51 ayat 10 dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi. Selengkapnya …
(Materi Bundling Pembelajaran PBJP #SRPBJTRAVELER) Dari sisi bahasa auction artinya lelang. Kata ‘lelang’ berasal dari istilah Latin yang berarti ‘saya meningkatkan’ atau ‘Saya menambah’. Jadi secara harfiah auction adalah tinggi-tinggian penawaran. Reverse bermakna kebalikan/mundur. Maka reverse auction dari sisi istilah Selengkapnya …
Mubarakah salah satu tafsirnya adalah banyak membawa kemanfaatan, dimana kata dasarnya adalah manfaat. Jika di hubungkan dengan pengadaan barang/jasa maka kata manfaat selaras dengan nilai (value). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan value for money (VFM) atau nilai manfaat Selengkapnya …
Dari sekian banyak kelas pengadaan barang/jasa untuk kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018, ada beberapa catatan yang kiranya penting untuk disampaikan. Dana kelurahan adalah sebutan bagi pelimpahan kewenangan tambahan terkait penggunaan keuangan yang bersumber Selengkapnya …
DANA ALOKASI KHUSUS YANG BIKIN DAK DIK DUK Besarnya animo kawan-kawan menanggapi status kegemesan terkait keterlambatan pelaksanaan DAK atas ketidakmampuan pemegang kebijakan dalam merencanakan yang diarahkan pada UKPBJ kiranya perlu diuraikan secara khusus melalui format FAQ. Artikel pertama ini berupaya Selengkapnya …
Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 (Permenpupr 7/2019) tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Permenpupr 7/2019 menyusun kebijakan yang sangat kental rasa “kementerian/lembaga (K/L)”. Dalam satu acara sosialisasi terungkap bahwa tim Kementerian Selengkapnya …
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) pasal 86 ayat 2 menyebutkan bahwa, “Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah“. Mestinya pertanyaan pada judul di atas tidak perlu Selengkapnya …
Diskusi bahkan perdebatan terkait dengan nomenklatur kecil dan non-kecil tampaknya tidak juga bisa diselesaikan sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 16/2018. Dilapangan masih saja terjadi pertentangan. Diksi dan kedisiplinan regulasi dalam penyebutan kecil dan non-kecil tidak jua menemukan kejelasan resonansi. Selengkapnya …
