(SR Note = Self Reminder Note) Impact dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah sejak era 2003 sampai saat ini masih dinilai dari neraca keuangan. Maka dari itu kemudian penyelesaian tantangan pengadaan selalu dengan nominalisasi uang baik itu berupa anggaran, harga perkiraan, …
Mengajukan Paket Pemilihan tidak Harus Menunggu Kepastian Anggaran
DANA ALOKASI KHUSUS YANG BIKIN DAK DIK DUK Besarnya animo kawan-kawan menanggapi status kegemesan terkait keterlambatan pelaksanaan DAK atas ketidakmampuan pemegang kebijakan dalam merencanakan yang diarahkan pada UKPBJ kiranya perlu diuraikan secara khusus melalui format FAQ. Artikel pertama ini berupaya …
Polemik Batasan 2,5 Milyar dan 10 Milyar untuk Usaha Kecil
Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 (Permenpupr 7/2019) tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Permenpupr 7/2019 menyusun kebijakan yang sangat kental rasa “kementerian/lembaga (K/L)”. Dalam satu acara sosialisasi terungkap bahwa tim Kementerian …
Daerah Tidak Perlu Perkada Pengadaan Barang/Jasa! Benarkah?
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) pasal 86 ayat 2 menyebutkan bahwa, “Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah“. Mestinya pertanyaan pada judul di atas tidak perlu …
Istilah Kecil dan Non Kecil Yang Membingungkan
Diskusi bahkan perdebatan terkait dengan nomenklatur kecil dan non-kecil tampaknya tidak juga bisa diselesaikan sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 16/2018. Dilapangan masih saja terjadi pertentangan. Diksi dan kedisiplinan regulasi dalam penyebutan kecil dan non-kecil tidak jua menemukan kejelasan resonansi. …