Kategori: Pengadaan Barang/Jasa
Memahami Syarat Pemilihan dan Syarat Berkontrak
Proses memahami perubahan regulasi menjadi penting dalam rangka menangkap dan membaca arah kebijakan yang disusun. Memberi bekal konsetual tentang pengadaan barang/jasa maka kita perlu bersama2 mencoba menggali filosofi-filosofi dasar. Materi kali ini mengajak kita semua untuk mendiskusikan keberadaan syarat2 pemilihan Selengkapnya …
Tender Ulang Gagal dan Penunjukan Langsung
Satu lagi Oleh-oleh dari Kabupaten Sanggau.. Salah Satu Kabupaten di Ujung Barat Borneo ini ternyata menyimpan situs sejarah dan kebudayaan yang amat sangat kaya.. Salah satunya adalah Istana Surya Negara yang berada di Tepian Sungai Terbesar di Pulau Kalimantan yaitu Selengkapnya …
Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMD di Persimpangan Regulasi
Pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejauh ini dianggap layaknya pengadaan barang/jasa pemerintah. Karakter pengadaan barang/jasa pemerintah yang notabene katagori pengadaan publik, sering membuat pengelola BUMD kerepotan untuk mengantisipasi dinamika usaha yang melekat pada sebuah badan usaha. Badan Selengkapnya …
Dilema dan Solusi Teknis Reverse Auction
(Materi Bundling Pembelajaran PBJP #SRPBJTRAVELER) Dari sisi bahasa auction artinya lelang. Kata ‘lelang’ berasal dari istilah Latin yang berarti ‘saya meningkatkan’ atau ‘Saya menambah’. Jadi secara harfiah auction adalah tinggi-tinggian penawaran. Reverse bermakna kebalikan/mundur. Maka reverse auction dari sisi istilah Selengkapnya …
Dana Kelurahan untuk Kelurahan Berkah Energi
Mubarakah salah satu tafsirnya adalah banyak membawa kemanfaatan, dimana kata dasarnya adalah manfaat. Jika di hubungkan dengan pengadaan barang/jasa maka kata manfaat selaras dengan nilai (value). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan value for money (VFM) atau nilai manfaat Selengkapnya …
Agar Pengadaan di Kelurahan Tidak Meresahkan
Dari sekian banyak kelas pengadaan barang/jasa untuk kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018, ada beberapa catatan yang kiranya penting untuk disampaikan. Dana kelurahan adalah sebutan bagi pelimpahan kewenangan tambahan terkait penggunaan keuangan yang bersumber Selengkapnya …
Green Public Procurement tidak Bisa Setengah Hati
Opini Radar Banjarmasin Kesadaran pentingnya prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan tampaknya masih harus menempuh jalan yang panjang menuju kesuksesan di pemerintah daerah. Padahal negara telah secara eksplisit melalui amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4)menyebutkan Selengkapnya …
Menjaga Neraca Kepecayaan Lembaga di Era Digital
(SR Note = Self Reminder Note) Impact dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah sejak era 2003 sampai saat ini masih dinilai dari neraca keuangan. Maka dari itu kemudian penyelesaian tantangan pengadaan selalu dengan nominalisasi uang baik itu berupa anggaran, harga perkiraan, Selengkapnya …
Mengajukan Paket Pemilihan tidak Harus Menunggu Kepastian Anggaran
DANA ALOKASI KHUSUS YANG BIKIN DAK DIK DUK Besarnya animo kawan-kawan menanggapi status kegemesan terkait keterlambatan pelaksanaan DAK atas ketidakmampuan pemegang kebijakan dalam merencanakan yang diarahkan pada UKPBJ kiranya perlu diuraikan secara khusus melalui format FAQ. Artikel pertama ini berupaya Selengkapnya …