Agar Pengadaan di Kelurahan Tidak Meresahkan

Dari sekian banyak kelas pengadaan barang/jasa untuk kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018, ada beberapa catatan yang kiranya penting untuk disampaikan.      Dana kelurahan adalah sebutan bagi pelimpahan kewenangan tambahan terkait penggunaan keuangan yang bersumber Selengkapnya …

Green Public Procurement tidak Bisa Setengah Hati

Opini Radar Banjarmasin Kesadaran pentingnya prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan tampaknya masih harus menempuh jalan yang panjang menuju kesuksesan di pemerintah daerah.      Padahal negara telah secara eksplisit melalui amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4)menyebutkan Selengkapnya …

FAQ : PPK Level 3

Dalam Perlem LKPP 15/2018 pasal 5 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa persyaratan PPK memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan manajerial level 3 ini? Apakah jabfung PPBJ Muda dapat dikatakan memenuhi Selengkapnya …

Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 3) PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak

Di artikel yang ke-3 ini akan dibahas distribusi kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Kontrak. Sebagaimana diuraikan pada artikel bagian Ke-1 tentang asal usul kewenangan sesuai dengan UU 30/2014 bahwa terdapat 3 tipe alur pelimpahan kewenangan yaitu Selengkapnya …

Lebih Dekat dengan Green Public Procurement

    *Artikel diterbitkan Pada Harian Lokal Radar Banjarmasin, 14-12-2018     Sejak isu Green Public Procurement (GPP), atau pengadaan barang/jasa pemerintah berwawasan lingkungan, untuk kesekiankalinya diangkat ternyata diskusi tetap pada tataran taktis. Ini menandakan bahwa isu lingkungan dalam persepsi publik masih sebatas ide Selengkapnya …