FAQ : PPK Level 3
Dalam Perlem LKPP 15/2018 pasal 5 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa persyaratan PPK memiliki
pembangunan
Menggugat Kriminalisasi Jabatan PPTK
Beberapa hari lalu mendapatkan kiriman satu berkas dakwaan dari salah seorang teman facebook gegara artikel
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 3) PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak
Di artikel yang ke-3 ini akan dibahas distribusi kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 2) Tentang KPA
Sebelum memulai pembahasan tentang distribusi kewenangan Penggunaan Anggaran dari PA kepada staf atau orang lain.
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 1) tentang PA
Judul artikel terlihat kaku sekali. Sengaja memang karena dibuat informal takutnya tidak dipahami secara serius.
Lebih Dekat dengan Green Public Procurement
*Artikel diterbitkan Pada Harian Lokal Radar Banjarmasin, 14-12-2018 Sejak isu Green Public Procurement (GPP), atau
Kalsel Terdepan dalam Penerapan Green Public Procurement
* Artikel diterbitkan pada Harian Banjarmasin Post, tanggal 4 Desember 2018 dengan Judul Green Public
Anggaran Berbasis Kinerja versus Kinerja Berbasis Anggaran
Satu hal yang paling menyenangkan dari sebuah perjalanan adalah hikmah yang didapat disetiap perjalanan. Dalam