(Materi Bundling Pembelajaran PBJP #SRPBJTRAVELER) Dari sisi bahasa auction artinya lelang. Kata ‘lelang’ berasal dari istilah Latin yang berarti ‘saya meningkatkan’ atau ‘Saya menambah’. Jadi secara harfiah auction adalah tinggi-tinggian penawaran. Reverse bermakna kebalikan/mundur. Maka reverse auction dari sisi istilah Selengkapnya …
Kategori: pembangunan
Dana Kelurahan untuk Kelurahan Berkah Energi
Mubarakah salah satu tafsirnya adalah banyak membawa kemanfaatan, dimana kata dasarnya adalah manfaat. Jika di hubungkan dengan pengadaan barang/jasa maka kata manfaat selaras dengan nilai (value). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan value for money (VFM) atau nilai manfaat Selengkapnya …
Agar Pengadaan di Kelurahan Tidak Meresahkan
Dari sekian banyak kelas pengadaan barang/jasa untuk kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018, ada beberapa catatan yang kiranya penting untuk disampaikan. Dana kelurahan adalah sebutan bagi pelimpahan kewenangan tambahan terkait penggunaan keuangan yang bersumber Selengkapnya …
Green Public Procurement tidak Bisa Setengah Hati
Opini Radar Banjarmasin Kesadaran pentingnya prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan tampaknya masih harus menempuh jalan yang panjang menuju kesuksesan di pemerintah daerah. Padahal negara telah secara eksplisit melalui amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4)menyebutkan Selengkapnya …
Menjaga Neraca Kepecayaan Lembaga di Era Digital
(SR Note = Self Reminder Note) Impact dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah sejak era 2003 sampai saat ini masih dinilai dari neraca keuangan. Maka dari itu kemudian penyelesaian tantangan pengadaan selalu dengan nominalisasi uang baik itu berupa anggaran, harga perkiraan, Selengkapnya …
FAQ : PPK Level 3
Dalam Perlem LKPP 15/2018 pasal 5 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa persyaratan PPK memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan manajerial level 3 ini? Apakah jabfung PPBJ Muda dapat dikatakan memenuhi Selengkapnya …
Menggugat Kriminalisasi Jabatan PPTK
Beberapa hari lalu mendapatkan kiriman satu berkas dakwaan dari salah seorang teman facebook gegara artikel “Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 3) PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak”. Terdakwa kebetulan sebagai Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Singkat cerita terdakwa Selengkapnya …
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 3) PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak
Di artikel yang ke-3 ini akan dibahas distribusi kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Kontrak. Sebagaimana diuraikan pada artikel bagian Ke-1 tentang asal usul kewenangan sesuai dengan UU 30/2014 bahwa terdapat 3 tipe alur pelimpahan kewenangan yaitu Selengkapnya …
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 2) Tentang KPA
Sebelum memulai pembahasan tentang distribusi kewenangan Penggunaan Anggaran dari PA kepada staf atau orang lain. Maka ada baiknya kita mengurai sedikit distribusi kekuasaan pengelolaan keuangan negara menurut UU 17/2003.
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 1) tentang PA
Judul artikel terlihat kaku sekali. Sengaja memang karena dibuat informal takutnya tidak dipahami secara serius. Ini sebagai respon dari banyaknya pertanyaan tentang distribusi kewenangan antara Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sebagai acuan utama Selengkapnya …