(SR Note = Self Reminder Note) Impact dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah sejak era 2003 sampai saat ini masih dinilai dari neraca keuangan. Maka dari itu kemudian penyelesaian tantangan pengadaan selalu dengan nominalisasi uang baik itu berupa anggaran, harga perkiraan, …
FAQ : PPK Level 3
Dalam Perlem LKPP 15/2018 pasal 5 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa persyaratan PPK memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan manajerial level 3 ini? Apakah jabfung PPBJ Muda dapat dikatakan memenuhi …
Menggugat Kriminalisasi Jabatan PPTK
Beberapa hari lalu mendapatkan kiriman satu berkas dakwaan dari salah seorang teman facebook gegara artikel “Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 3) PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak”. Terdakwa kebetulan sebagai Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Singkat cerita terdakwa …
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 3) PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak
Di artikel yang ke-3 ini akan dibahas distribusi kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Kontrak. Sebagaimana diuraikan pada artikel bagian Ke-1 tentang asal usul kewenangan sesuai dengan UU 30/2014 bahwa terdapat 3 tipe alur pelimpahan kewenangan yaitu …
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 2) Tentang KPA
Sebelum memulai pembahasan tentang distribusi kewenangan Penggunaan Anggaran dari PA kepada staf atau orang lain. Maka ada baiknya kita mengurai sedikit distribusi kekuasaan pengelolaan keuangan negara menurut UU 17/2003.
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 1) tentang PA
Judul artikel terlihat kaku sekali. Sengaja memang karena dibuat informal takutnya tidak dipahami secara serius. Ini sebagai respon dari banyaknya pertanyaan tentang distribusi kewenangan antara Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sebagai acuan utama …
Lebih Dekat dengan Green Public Procurement
*Artikel diterbitkan Pada Harian Lokal Radar Banjarmasin, 14-12-2018 Sejak isu Green Public Procurement (GPP), atau pengadaan barang/jasa pemerintah berwawasan lingkungan, untuk kesekiankalinya diangkat ternyata diskusi tetap pada tataran taktis. Ini menandakan bahwa isu lingkungan dalam persepsi publik masih sebatas ide …
Kalsel Terdepan dalam Penerapan Green Public Procurement
* Artikel diterbitkan pada Harian Banjarmasin Post, tanggal 4 Desember 2018 dengan Judul Green Public Procurement dan Penerapannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti seluruh aturan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 54 Tahun …
Anggaran Berbasis Kinerja versus Kinerja Berbasis Anggaran
Satu hal yang paling menyenangkan dari sebuah perjalanan adalah hikmah yang didapat disetiap perjalanan. Dalam kesempatan shalat Jum’at, disebuah mesjid di tiga perempat perjalanan menuju Kota Solo, pesan khutbah mengulas teladan Rasulullah dalam memimpin umat yaitu tentang siddiq, fathonah, tablig …