Mengurai Kesamaan IP Address sebagai Alat Bukti Persaingan Tidak Sehat

Diskusi tentang  kesamaan IP Address yang digunakan sebagai salah satu penentu indikasi terjadinya persaingan tidak sehat dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah (PBJP) masih menjadi momok bagi kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ditambah lagi dengan amplifikasi dalam ruang dengar publik terkait “kesamaan IP Addres” terdapat dalam setiap petunjuk lembaga resmi pemerintah dari sisi pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan bahkan penyidikan. Ini memperkuat  sangkaan bahwa jika terjadi atau ditemukan kesamaan IP Address antar peserta pemilihan maka secara otomatis proses pemilihan telah terjadi persaingan  tidak sehat.

Stigma ini perlu didudukan dalam porsi  yang adil dan berimbang. Hal ini penting agar pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah tidak diliputi ketakutan atas sesuatu yang diluar kendalinya. Disisi lain juga tidak membuat oknum-oknum merasa bebas melakukan praktik-praktik curang untuk mencapai tujuan jahatnya.

Implikasi lain dari amplifikasi “kesamaan IP Addres” adalah ketakutan pihak penandatangan kontrak, PA/KPA/PPK, melakukan  perikatan. Hal  ini didasari pada ketakutan akan status hukum dari kontrak yang terjadi  apabila  melanggar asas obyektif berkontrak karena peristiwa pelanggaran hukum akibat  persaingan tidak sehat. Ketakutan ini tidak bisa diabaikan tentunya karena ada implikasi lain setelahnya, terutama potensi kerugian negara hingga kerugian keuangan negara.

Dari uraian pada bagian pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang mengemuka terkait Kesamaan IP Address sebagai berikut:

  1. Kesamaan IP Address bukanlah sebuah hal yang mustahil dan unik sehingga tidak dapat langsung digunakan sebagai sebuah alat bukti peristiwa tertentu, apalagi peristiwa hukum. Dengan demikian informasi IP address yang terekam dalam log system belum cukup lengkap untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup tentang adanya indikasi persaingan tidak sehat apalagi dijadikan dasar untuk menghentikan proses pengadaan barang/jasa.
  2. Untuk menetapkan kesamaan IP Address sebagai alat bukti hukum yang sah harus melibatkan ahli yang tersertifikasi oleh penyelenggaran sertifikasi elektronik sesuai ketentuan UU 11/2008.
  3. Kesamaan IP Address termuat dalam pedoman legal formal lembaga pengawas/pemeriksa/penegakan hukum tidak menjadi patokan tentang bobot indikasi persekongkolan. Justru Kesamaan IP Address berfungsi sebagai salah satu alat untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam Prevent, Deter dan Detect sebagai Early Warning System atas proses pengadaan barang dan jasa yang dikenal dengan probity audit.
  4. Kesamaan IP Address adalah mandatori pada pedoman probity audit, tujuannya justru membantu pelaksana pengadaan barang/jasa seperti Pokja, PPK, PA/KPA dalam rangka early warning system apabila ditemukan bukti-bukti permulaan indikasi persekongkolan. Terlebih pada paket-paket strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
  5. Kesamaan IP Address adalah akibat bukan sebab. Akibat ditemukannya indikasi oleh Pokja/PPK/PA/KPA baik dari proses pemilihan maupun dari informasi pihak luar maka diperkuat dengan ditemukan kesamaan IP Address.
  6. Terbuktinya peristiwa persekongkolan horisontal dalam proses pemilihan yang diperkuat oleh temuan kesamaan IP Address ditetapkan oleh KPPU sebagai lembaga yang berwenang. Jika terdapat persekongkolan vertikal baru dilanjutkan kepada instansi hukum yang berwenang.

Uraian lengkap dapat di download pada file berikut :

https://samsulramli.net/wp-content/uploads/2021/02/Mengurai-Kesamaan-IP-Address-sebagai.pdf

One thought on “Mengurai Kesamaan IP Address sebagai Alat Bukti Persaingan Tidak Sehat”

  1. Pertanyaannya pak. Kenapa IP address bisa sama? Padahal alamat kantornya berbeda. Sebagai Pokja kita repot nanti menghadapi pertanyaan2 APH jika nantinya ada masalah. Kalau kita telusuri malah akan memakan waktu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.