KEBERATAN ATAS MUNCULNYA KLAUSULA PPTK PADA RANCANGAN REVISI PERPRES 16/2018

Artikel ini saya input sebagai log/record bahwa saya pernah menyampaikan ini dan mengusulkan kepada pemegang kebijakan sehingga suatu hari bisa jadi pengingat bagi saya pribadi. Surat ini juga sudah diterima dengan baik oleh Kepala LKPP dan telah disampaikan kepada tim penyusun. Adapun terakomodir atau tidak sudah jauh dari jangkauan saya dan para pihak yang telah membantu ini tersampaikan. Artikel ini hanya pendapat pribadi dan tidak bertujuan apapun selain sebagai pustaka pemikiran yang tentu tidak memiliki kebenaran mutlak. Demikian semoga bisa dimaklumi sebagai bahan diskusi.

======================

Yang terhormat Bapak Kepala LKPP-RI,

Mohon maaf jika terpaksa menyampaikan ini secara langsung kepada Bapak, begitu saya mendapatkan salinan Draft Revisi Perpres 16/2018 dari Group TOT PBJ. Ijinkan saya menyampaikan pendapat dan permohonan terkait klausula PPTK yang masuk dalam Draft Revisi per tanggal 28 Januari 2021 Pukul 11.45.

Saya tidak tahu apakah usulan ini masih bisa diakomodir atau tidak namun sebagai satu ikhtiar saya merasa berkewajiban menyampaikan. Berikut sedikit paparan dari saya dan diakhir saya sampaikan usulan agar “menggagalkan dan cabut Rancangan Perubahan Perpres 16/2018 Pasal 11 ayat 3 dan 4″, yang  saya nilai mengancam kenyamanan dan keamanan rekan-rekan PPTK di Pemerintahan Daerah. Berikut sedikit uraian dari saya semoga berkenan dan tidak dianggap sebuah kelancangan.

Figure 1 : 6861 data Jumlah Putusan Hukum yang Melibatkan PPTK
Figure 1: Contoh Alasan Remeh Yang Memenjarakan PPTK yang Terlibat PBJP Register No. 38/pid.Sus-TPK/2017/PN

Kasus Hukum yang menggiring PPTK di daerah sudah terbukti karena dibawanya PPTK dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemahaman di daerah bahwa PPTK adalah selayaknya PPK menempatkan posisi PPTK menjadi sangat rentan untuk di kriminalisasi karena imperior dari sisi struktural dan minim kompetensi teknis fungsional. Contoh Putusan MA pada kasus dengan no Register. 38/pid.Sus-TPK/2017/PN satu-satunya yang menyebabkan PPTK divonis pidana adalah “hanya karena tidak melakukan checklist (administrasi), tidak melakukan cek lapangan untuk melihat kesesuaian kontrak, kelayakan jalan karena kesibukan dalam tugas…”

Ini hanya contoh 1 kasus dari kesalahpahaman atas tugas PPTK yang sifatnya administratif, sesuai regulasi PP 58/2005 sebagaimana diubah dengan PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian diseret ke dalam pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa.

Kesalah pahaman ini tidak lain karena norma dan tata laksana yang masuk ke dalam regulasi Pengadaan Barang/Jasa adalah norma dan tata laksana yang tidak bersesuaian dengan regulasi di daerah. Norma dan tata laksana tugas PPTK yang digunakan oleh regulasi pengadaan barang/jasa sejak Perpres 54/2010 hingga Perpres 16/2018 adalah norma PPTK yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Sementera Kementerian Dalam Negeri adalah pelaksana APBN bukan pelaksana APBD. Norma yang keliru ini dipaksakan lagi dalam RPPerpres 16/2018. Berikut tabel perbandingan perbedaan antara PPTK Kemendagri (APBN) dan PPTK Daerah (APBD).

Figure 1: Kontradiksi Peran dan Fungsi PPTK di Kemendagri dan PPTK di Daerah

Norma PPTK adalah Pembantu PPK adalah norma Permendagri 3/2007, 1A/2010, 3/2011, 3/2013, 1/2015 dan 53/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Permendagri 53/2017 Pasal 12 ayat 2 menyebutkan: “Pelaksanaan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPTK” artinya PPTK berkedudukan sebagai Pembantu PPK.  Untuk itulah PPTK di Kementerian Dalam Negeri “bertugas sejak pengendalian kegiatan, pelaksanaan perikatan dan pekerjaan. Termasuk penyusunan spesifikasi, hps dan kontrak pengadaan barang/jasa” selayaknya PPK.

Permendagri 3/2007, 1A/2010, 3/2011, 3/2013, 1/2015 dan 53/2017 jelas bukan turunan PP 58/2005  sebagaimana diganti oleh PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga bukan regulasi yang harus diikuti Pemerintah Daerah.

PP 58/2005  dan PP 12/2019 sama sekali tidak menyebut PPTK membantu PPK namun norma inilah yang justru dimasukkan dalam Perpres 54/2010 dan Perpres 16/2018. Meski hanya diletakan di penjelasan dan Peraturan LKPP 9/2018.

Penjelasan Pasal 7 ayat 3  Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2014:

“Ayat (3)  Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK.”

Lampiran Perlem LKPP 9/2018  :

“Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).”

Dan klausula inilah yang membawa puluhan bahkan ratusan PPTK di daerah ke meja penyelidikan, penyidikan, peradilan bahkan penjara seperti contoh kasus di atas. Karena PPTK yang dipahami Perpres 16/2018 adalah PPTK yang dipahami dan dilaksanakan oleh Kemendagri bukan yang diamanatkan di Daerah oleh PP 58/2005 dan PP 12/2019 yang notabene dibidani oleh Kemendagri sendiri. Sekarang Rencana Perubahan Perpres 16/2018 justru meningkatkan status dan kedudukan “PPTK” masuk ke dalam batang tubuh, tidak lagi dalam regulasi turunan seperti di penjelasan atau peraturan lembaga. Tidak terbayang risiko hukum yang akan menghadang PPTK di daerah dimasa yang akan datang, akibat keputusan ini, apabila memang dilakukan.

Figure 1  :  Rancangan Perpres 16/2018 pasal 1 angka 10a
Figure 1: Rancangan Perubahan Perpres 16/2018 Pasal 11 ayat 3 dan 4

Rancangan Perubahan Perpres 16/2018 Pasal 11 ayat 3 dan 4 tidak lagi menempatkan PPTK sebagai pembantu melainkan sebagai pelaksana tugas PPK sebagaimana pemahaman Permendagri 53/2017 pasal 12 ayat 1 yang jelas-jelas tidak cocok dengan kultur dan regulasi di daerah.

RPPerpres 16/2018 Pasal 11 ayat 3 dan 4 jelas mengakomodir PPTK di Kemendagri bukan PPTK di Daerah. Perpres 16/2018 hanya mengakomodir  PPTK di 1 Kementerian (Kemendaagri) namun mengabaikan PPTK di 518 Pemerintah Daerah.

Untuk itu mohon gagalkan dan cabut Rancangan Perubahan Perpres 16/2018 Pasal 11 ayat 3 dan 4. Biarkan klausula PPTK berada dalam Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) dan turunannya.

Jika perlu perbaiki lampiran Perlem LKPP 9/2018 dengan menegaskan bahwa :

“Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. Salah satu yang dapat ditugaskan sebagai Tim Pendukung PPK dari sisi Administrasi/Keuangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).”

Demikian dengan segala hormat dan kerendahan hati permohonan ini saya sampaikan, sebagai salah satu insan pengadaan barang/jasa, ASN Pemerintah Daerah sekaligus bagian dari keluarga besar fasilitator, advisor, dan narasumber LKPP-RI dapat kiranya Bapak dengar dan bawakan ke dalam forum Pembahasan Antar kementerian. Atas nama salah satu ASN Pemerintah Daerah saya mengucapkan banyak terimakasih atas perkenan dan permakluman Bapak.

Tertanda,

Samsul,S.Sos

One thought on “KEBERATAN ATAS MUNCULNYA KLAUSULA PPTK PADA RANCANGAN REVISI PERPRES 16/2018”

  1. Barakallah.. Mudahan kebaikan selalu diberikan ke pian selalu.. Setuju 100% atas surat pian tersebut.. Kasihanilah kami yang menjabat sebagai PPTK di kabupaten/kota.. Posisikan kami sesuai tempat nya.. Makasih atas usahanya memperbaiki regulasi…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.