RISALAH USULAN RP PERPRES 16/2018 TERKAIT SDM PENGADAAN BARANG/JASA

Rancangan Perubahan Perpres 16/2018 yang paling pertama adalah perubahan definsi pada pasal 1 angka 18.  Perubahan ini terkait  dengan “perbaikan” definisi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.

Definisi awal Pasal 1 angka 18 adalah:

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.”

            Definisi rancangan perubahan kemudian menjadi :

            Angka 18 :Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Angka 18a : “Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa”

Angka 18b : “Pejabat selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan sebagai PA, KPA, Kepala UKPBJ, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, atau PjPHP/PPHP”

Yang menarik adalah ternyata perubahan atas definisi ini melahirkan 2 definisi tambahan  sehingga menjadi 3 definisi yang berkaitan dengan  pasal 1 angka  18 yaitu  18a  dan 18b. Menjadi menarik membahasnya apalagi dikaitkan dengan kehebohan  yang terjadi belakangan ini dengan pasal 88 huruf a (88a) beberapa waktu lalu.

Bahkan terjemahan  dalam berbagai term keilmuan hukum mengemuka untuk meredam dan meredakannya. Meski  justru yang terlihat hanyalah sebuah penjelasan bahwa amar yang diucapkan dalam  pasal 88a tidaklah dapat terpenuhi saat ini, sehingga perlu solusi.

Ketetapan bahwa tidak perlu ada perubahan pada pasal 88a, tampaknya diselamatkan dengan merubah pasal 1 angka  18 hingga menjadi 3 definisi ini. Maka wajar kalau kemudian pasal 74 pun berubah bahkan  mendapatkan bonus penambahan 2 pasal yaitu pasal 74a dan 74b.

Jika dipetakan pasal 74 awal tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan adalah terdiri dari :

  1. ASN Fungsional PPBJ di lingkungan KLPD;
  2. ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Tentara Nasional Indonesia;
  4. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  5. Personel selain yang disebutkan pada angka 1,2,3 dan 4.

Jika dipetakan lebih khusus untuk lingkup ASN maka SDM Pengadaan seperti dalam bagan ini :

Dengan pemetaan seperti ini maka jelas bahwa ASN lainnya, meski melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, adalah bukan Jabfung PPBJ, artinya bukan PPBJ. Bukan juga ASN TNI/POLRI.

Sehingga ketika ada kewajiban pokja dan pejabat pengadaan adalah PPBJ atau Jabfung PPBJ maka tidak bisa diisi oleh ASN Lainnya atau ASN TNI/POLRI.

Yang belum dijelaskan dalam Perpres 16/2018 adalah penegasan tentang siapa sebenarnya yang disebut personel selain ASN Jabfung PPBJ, TNI atau POLRI yang merupakan SDM PBJ. Untuk lingkup ASN maka Personel Selain ini adalah ASN Lainnya. Untuk non ASN dalam pemahaman ekosistem pengadaan adalah Masyarakat atau Pelaku Usaha. Dan Perpres 16/2018 mengenal keterlibatan masyarakat dalam swakelola, sedang pelaku usaha sebagai pelaksana pengadaan adalah Agen Pengadaan.

Konsep Perubahan dalam RPPerpres 16/2018

Menanggapi perubahan pasal 1 angka 18 dan  penambahan pasal 1 angka 18a dan 18b, maka dapat dipetakan sebagai berikut:

Menurut saya  perubahan ini justru menambah rumit pemetaan  dari SDM PBJ yang sebenarnya telah jelas dalam pasal 74 awal. Adanya istilah Non ASN dan Pejabat selain PPBJ  masih tidak terjelaskan dengan baik dalam pasal 1 maupun dalam pasal 74 perubahan, 74a dan 74b. Justru konsepsi awal dari pasal 74 ayat (1) huruf c, sangat mewakili kebutuhan non ASN ini dengan kalimat personel selain.

Pasal Perubahan 74, 74a dan 74b jika dipetakan seperti ini:

            Jika dicermati ketiga pasal ini justru muncul istilah baru, yang mungkin jika harus ditambahkan cukup pada peraturan turunan saja. Beberapa istilah tersebut adalah :

  1. Sumber Daya Pengelola “Fungsi” Pengadaan. Dalam penyebutan keseharian akan sulit membedakan antara Pengelola Pengadaan dengan Pengelola Fungsi Pengadaan.

Pada pasal 1 angka 18, 18a dan 18b Jabfung PPBJ/Pengelola Pengadaan  ada pada level 3 dalam sub induk ASN artinya JF PPBJ dan Non JF PPBJ adalah ASN.  Sehingga dari pasal 74 perubahan, 74a, 74b belum ditemukan rincian tentang SDM PBJ Non ASN. Bisa jadi SDM PBJ Non ASN ini adalah Personel Selain ASN, TNI/POLRI pada pasal 74 awal.

  • Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; menurut saya ini cukup mengambil pemahaman pasal 74 ayat (1) huruf c awal tentang personel lainnya dalam pemahaman ASN Lainnya Non Jabfung PPBJ.
  • Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa; ini idem dengan angka 2.

Pada pasal 74a terlihat sekali upaya keras untuk meletakkan posisi Jabfung PPBJ sebagai yang diutamakan dalam pengadaan. Sehingga perlu upaya cukup keras untuk memahami alur pikir penyusun, bahkan akhirnya blunder pada pasal 74a ayat 2 dengan kalimat, “Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas sebagai Pokja Pemilihan, dan dapat ditugaskan sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, dan/atau PjPHP/PPHP”.

Ayat ini justru menimbulkan pemahaman yang berkali-kali disampaikan bahwa Jabfung PPBJ bukan hanya Pokja Pemilihan. Dalam pasal ini justru tugas wajib jabfung PPBJ adalah melaksanakan tugas sebagai Pokja Pemilihan, sedangkan tugas lain sebagai pejabat pengadaan, PPK dan/atau PPHP adalah tugas opsional. Dalam urutan pemenuhan angka kredit ini berdampak pada asumsi negatif tentang kewajiban menjadi pokja pemilihan.

Hemat saya upaya perubahan pasal 1 angka 18 dan pasal 74 lebih pada menghindari konsentrasi pada permasalahan pasal 88 huruf a.

Terkait dengan tafsiran pasal 88 huruf a yang kemudian terdistraksi dalam 2 pemahaman tentang wajib dan tidak wajib, dimana saya termasuk orang yang masih beranggapan bahwa  pasal 88 huruf a adalah tetap tentang kewajiban. Ini karena saya berpemahaman pasal 88 adalah satu kesatuan utuh dalam runtutan waktu

Sebagai wujud pertanggungjawaban pemikiran, meskipun sudah banyak diskusi dan analisa atau anasir hukum bahwa pasal 88a bukan kewajiban mutlak karena dikaitkan dengan 74 dan ayat lainnya, maka kiranya  perlu saya menyampaikan pemahaman.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku (22  Maret 2018):

  1. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020.

Catatan : Karena Perpres 16/2018 berlaku sejak 22 Maret 2018 maka pasal ini juga harus mencakup kondisi sejak 22 Maret 2018.

Tenggat waktu pemberlakuan ketentuan Pokja/PP belum wajib dijabat PPBJ adalah 22 Maret 2018 s/d 31 Desember  2020. Setelah tanggal 31 Desember 2020 maka Pokja/PP wajib dijabat PPBJ.

2. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023.

Catatan : Karena Perpres 16/2018 berlaku sejak 22 Maret 2018 maka pasal ini juga harus mencakup kondisi sejak 22 Maret 2018.

22 Maret 2018 s/d 31 Desember  2020 Pokja/PP tidak wajib PPBJ dan PPK tidak wajib sertifikat kompetensi

1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2023 Pokja/PP Wajib PPBJ, sedang PPK tidak wajib sertifikat kompetensi

Sejak 1 Januari 2024 Pokja/ PP Wajib PPBJ, PPK Wajib Sertifikat Kompetensi

3. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa paling lambat 31 Desember 2023.

Catatan : Karena Perpres 16/2018 berlaku sejak 22 Maret 2018 maka pasal ini juga harus mencakup kondisi sejak 22 Maret 2018.

22 Maret 2018 s/d 31 Desember 2023 PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan  yang dijabat oleh selain ASN, TNI atau POLRI tidak wajib Sertifikat Kompetensi.

Sejak 1 Januari 2024 PPK/Pokja/ PP Wajib, yang dijabat oleh selain ASN, TNI atau POLRI, Wajib Sertifikat Kompetensi

4. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023.

Catatan : Karena Perpres 16/2018 berlaku sejak 22 Maret 2018 maka pasal ini juga harus mencakup kondisi sejak 22 Maret 2018.

22 Maret 2018 s/d 31 Desember  2020 Pokja/PP tidak wajib PPBJ dan PPK tidak wajib sertifikat kompetensi namun wajib sertifikat tingkat dasar.

1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2023 Pokja/PP Wajib PPBJ, sedang PPK tidak wajib sertifikat kompetensi namun wajib sertifikat tingkat dasar.

Sejak 1 Januari 2024 Pokja/ PP Wajib PPBJ, PPK Wajib Sertifikat Kompetensi.

Adapun tentang kondisi kewajiban ini tidak bisa dipaksakan saat 1  Januari 2021, maka ketidakmampuan ini selayaknya diakui sebagai sebuah “ketidakmampuan” ansich.  Ketidakmampuan dari sisi regulasi meng-capture kondisi yang ada sehingga menciptakan garis finis yang tidak tepat, dan/atau ketidakmampuan pelaksana kewajiban.

Tentu ketidakmampuan ini harus dibayar dengan konsekwensi berubahnya regulasi atas permakluman yang kemudian dikenal diskresi. Sehingga ketika ada kesempatan perubahan Perpres 16/2018 pasal ini layak diubah karena sudah kadaluarsa dan terbukti tidak fungsional.

Untuk itu sudah semestinya dalam RPP Perpres 16/2018, berkaitan dengan SDM PBJ yang sangat layak diubah adalah pasal 88 bukan pasal 1 angka 18 dan pasal 74.

Saya menyarankan agar  pola sanksi atau ultimatum terkait waktu  (contoh sampai 31 Desember 2020, sampai 31 Desember 2023 dll), sebaiknya diubah dengan mindset reward yang nyata dan terukur.

Harus ada reward bagi K/L/PD yang telah dapat memenuhi ketersediaan Jabatan Fungsional dan pemanfaatan dalam proses pemilihan penyedia secara optimal dilaksanakan oleh seluruh jabfung yang dimiliki. Reward tersebut bisa saja berupa fasilitasi pengembangan kompetensi, karir dan biaya  penuh oleh pemerintah terhadap seluruh Pejabat Fungsional yang ada pada K/L/PD tersebut. Bahkan jika perlu termasuk reward pada K/L/PD selaku lembaga berupa alokasi anggaran untuk penambahan penghasilan, berupa tunjangan kelangkaan profesi bagi pejabat  fungsional yang ada pada K/L/PD berprestasi.

Secara kongkret usulan penambahan/perubahan pasal adalah sebagai berikut:

  1. K/L/PD berkewajiban menyusun rencana aksi pemenuhan dan pemanfaatan pengelola pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa.
  2. Kemampuan K/L/PD memenuhi target pemenuhan dan pemanfaatan pengelola pengadaan barang/jasa dalam seluruh proses pemilihan penyedia,  sesuai rencana aksi tersebut pada ayat (1), menjadi dasar pemberian fasilitasi peningkatan kompetensi, insentif tunjangan dan/atau angka kredit tambahan bagi personel pengelola pengadaan barang/jasa pada K/L/PD bersangkutan  oleh pemerintah.
  3. Kemampuan K/L/PD dalam memenuhi target rencana aksi pemenuhan dan pemanfaatan pengelola pengadaan barang/jasa sebagaimana ayat (1), menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan dana insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi rencana aksi pemenuhan dan pemanfaatan pengelola pengadaan barang/jasa sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan LKPP.

            Sudah saatnya merubah pola sanksi yang membuat kita mencurahkan perhatian dan pikiran kepada oknum personal atau instansi yang tidak patuh pada aturan, namun akhirnya melupakan atau kurang perhatian kepada  personal atau instansi yang sebenarnya akan, ingin dan telah berprestasi. Apalagi jika ternyata ultimatum sanksi tersebut lebih banyak tidak bisa diimplementasikan secara tegas. Pada akhirnya hanya menyuburkan tradisi melawan regulasi.

            Selain pasal terkait tentang Sumber Daya Manusia PBJ berikut juga beberapa usulan perubahan Perpres 16/2018 terkait pelaku pengadaan yaitu:

  1. Penghapusan PjPHP/PPHP. Karena jabatan ini peran dan fungsinya sangat minimal, rewardnya tidak ada dan risiko hukumnya masih sangat besar.
  2. Penegasan kewajiban membentuk PPK, khususnya untuk pemerintah daerah. Masih banyak daerah yang enggan untuk mempersiapkan SDM PBJ khususnya PPK karena nomenklatur PPK tidak diakomodir dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah seperti halnya pengelolaan APBN.
  3. Usulan ini untuk Perlem 9/2018 yang menyebutkan peran PPTK sebagai pembantu PPK. Disarankan agar dipertegas bahwa peran PPTK dalam pengadaan adalah hanya sebagai tim pendukung (administratif/keuangan) saja. Nomenklatur PPTK sebagai Pembantu PPK adalah nomeklatur PPTK untuk di Kementerian Dalam Negeri (Permendagri 53/2017 pasal 12 ayat (2)) dan tidak berlaku di Pemerintahan Daerah yang menggunakan PP 12/2019.

BERIKUT REKAPITULASI USULAN YANG DAPAT DISAMPAIKAN :

  1. Pasal 1.18 tidak perlu diubah
  2. Pasal 74 tidak perlu diubah
  3. Menambahkan Pasal  berupa :
    1. K/L/PD berkewajiban menyusun rencana aksi pemenuhan dan pemanfaatan pengelola pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa.
    2. Kemampuan K/L/PD memenuhi target pemenuhan dan pemanfaatan pengelola pengadaan barang/jasa dalam seluruh proses pemilihan penyedia,  sesuai rencana aksi tersebut pada ayat (1), menjadi dasar pemberian fasilitasi peningkatan kompetensi, insentif tunjangan dan/atau angka kredit tambahan bagi personel pengelola pengadaan barang/jasa pada K/L/PD bersangkutan  oleh pemerintah.
    3. Kemampuan K/L/PD dalam memenuhi target rencana aksi pemenuhan dan pemanfaatan pengelola pengadaan barang/jasa sebagaimana ayat (1), menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan dana insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi rencana aksi pemenuhan dan pemanfaatan pengelola pengadaan barang/jasa sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan LKPP.
  4. Penghapusan PjPHP/PPHP
  5. Penegasan kewajiban membentuk PPK, khususnya untuk pemerintah daerah.
  6. Penegasan peran PPTK dalam pengadaan adalah hanya sebagai tim pendukung (administratif/keuangan) dalam Perlem 9/2018

            Demikian usulan ini disampaikan dengan rasa tanggungjawab, segala hormat dan kerendahhatian. Tidak ada maksud sedikitpun mendiskreditkan atau merendahkan. Tulisan dan usulan ini disampaikan murni atas dasar kepedulian terhadap perbaikan dan kebaikan pengadaan barang/jasa di negara tercinta ini.

            Jika dalam usulan, penyampaian kata dan kalimat terdapat kesalahan baik tersurat maupun tersirat mohon dimaafkan dan dimaklumi. Jika ada kata atau kalimat yang mengandung kebenaran hanyalah kemurahan Allah SWT.

            Atas perkenan, perhatian dan permaklumannya diucapkan terimakasih.

Banjarbaru, 14 Januari 2021

Tertanda,

Samsul, S.Sos, SCM. Cert (ITC)

samsulramli@gmail.com

File PDF Usulan silakan Unduh disini

File Rancangan silakan unduh disini RP Perpres 16/2018

8 thoughts on “RISALAH USULAN RP PERPRES 16/2018 TERKAIT SDM PENGADAAN BARANG/JASA”

  1. Terima kasih pak samsul ramli
    Saya sangat setuju, terus terang kami didaerah sudah berupaya dan semangat untuk menargetkan fpbj diakhir Desember tahun 2020 dan alhamdulillah semuanya lancar.
    Semoga regulasi di Republik kita ini tidak cepat berubah sehingga kami yg ada didaerah tidak kebingungan.
    Salam pengadaan UKPBJ Kab. Bengkayang Prov. Kalbar

  2. assalamu alaikum pak… saya mau tanya standar penetapan masa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan apa? apalagi untuk pekerjaan jasa konsultasi pembuatan aplikasi

  3. Di peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2019, syarat menjadi PPK harus berpendidikan paling rendah Sarjana Strata
    Satu (S1) atau setara. Di kantor saya PPK berpendidikan SMA golongan IIc, apakah dapat mengakibatkan proses pengadaan tidak sah pak ? trims

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.