6 thoughts on “Penambahan Persyaratan Tender Konstruksi di Daerah”

  1. bagaimana caranya kita dpt memperoleh penyedia yg bonafid (tidak asal nawar dan tidak asal dapat pekerjaan, sehingga mutu pekerjaan dapat terpenuhi) sementara persyaratan di dokumen tendernya bisa dipenuhi oleh semua penyedia?

    1. Syarat sudah dibuat sedemikian rupa agar tidak asal nawar. Keberhasilan pengadaan tidak hanya dari penawaran tapi juga ditentukan oleh pengendalian kontrak. Tidak ada jaminan juga penawaran yang sangat ketat dan lengkap pada saat pelaksanaan berhasil, bahkan cenderung menghasilkan penyedia yang dekat dengan pengguna jasa karena pokja akhirnya menjadi kepanjangantangan oknum pengguna atau pihak lain utk memenangkan penyedia tertentu yang sudah dipastikan memenuhi persyaratan yang sedemikian ketat.

      Proses tender kecil perananannya dalam upaya mendapatkan penyedia yang pasti bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Maka dari itu Perpres 16/2018 mengutamakan epurchasing bukan tender dalam pemilihan penyedia. Semoga kedepan tidak perlu lagi tender karena sudah ada sistem manajemen kinerja penyedia yang kualified.

  2. Apakah Pokja Boleh Menambah Persyaratan Teknis diluar dari ketetapan yang disyaratkan ?
    Contoh persyaratan yang ditambahkan oleh Pokja : Jadwal sumber daya yang menentukan secara jelas ketersediaan tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan dalam bentuk perhitungan serta barchart.
    sedangkan dalam Ketetapan Persyaratan yang ditetapkan dalam PERMEN 14 Tahun 2020 sebagai berikut :
    a. metode pelaksanaan pekerjaan;
    b. peralatan utama;
    c. personel manajerial;
    d. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan
    e. dokumen RKK.
    demikian yang saya pertanyakan, mohon kiranya dijawab secara mendetail dan berdasarkan PERMEN 14 Tahun 2020 pasal 58 ayat 1 – 3, penambahan persyaratan teknis dan kualifikasi dapat dilakukan dengan persetujuan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  3. 1) Apakah dibolehkan, menambahkan persyaratan tenaga pendukung, pada tender kategori Menengah; Dimana di perpres tertuang 4 tenaga manajerial saja. Misal kita tambahkan personil pendukung 1) juru ukur, 2) quality qontrol; 3) drafter; 4) logistik..dst; untuk mendukung Tenaga Manjerial.
    2) Menambahkan surat dukungan material dari pabrikan/produsen untuk material yang dominan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.