Metode Pelaksanaan dan Remunerasi Ahli

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaanutama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Metode Pelaksanaan Hanya di kompetisikan untuk paket segmentasi Besar dan/atau Kompleks.

Pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.

Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal

33 thoughts on “Metode Pelaksanaan dan Remunerasi Ahli”

  1. Pak, kalau ada Pemda membuat billing rate untuk tenaga ahli konsultan berarti itu merupakan sebuah bentuk “pelanggaran” terhadap undang-undang ya?

  2. Kalo ada pokja melakukan persyaratan yang diada adakan misal syarat surat pernyataan kompetisi kerja harus ada mengetahui ketua lembaga asosia profesi pengeluar sertifikat kompetisi kerja?
    Apa ini dibolehkan?

  3. Kami selaku pokja sudah melakukan reviu untuk suatu paket pekerjaan konsultansi kepada PPK berkenaan dengan remunerasi yang tidak sesuai dengan Kepmen PUPR no. 8978, tetapi PPK tetap menghendaki paket tersebut ditanyangkan, bagaimana langkah selanjutnya pak ? terima kasih atas perhatian dan penjelasannya.

  4. Apa yang dimaksud dengan Pengalaman Profesi Yang Setara (comparable experience) dalam Kepmen 897/KPTS/M/2017?
    Apakah ini sama dengan pengalaman tenaga ahli sesuai jabatan dan pengalamanan yang disampaikan dalam penawaran dimana Pokja menyetarakan pengalaman tenaga ahli berdasarkan posisi dan pekerjaannya, kemudian total bulan pengalamannya dibagi 12, sehingga didapat tahun pengalaman yang setara?

    1. Secara khusus saya tidak terlibat dalam penyusunan Kepmen tersebut jadi tidak bisa menjawab secara pasti. Sepemahaman saya kesetaraan pengalaman tergantung pada jenis keahlian bukan jabatan.

  5. Assalamualaikum,,
    mohon pencerahannya pak,,,
    dalam dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi pada bab III (IKP) poin D 7.6.c tertulis : dokumen penawaran biaya terdiri dari : rincian komponen remunerasi personil. pada poin F 10.4.c tertulis : unsur-unsur yang di evaluasi yaitu : Apabila biaya remunerasi tenaga ahli dibawah standar remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri PUPR maka pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal.

    pertanyaannya :
    jika pengadaan langsung jasa konsultansi yang bernilai 5jta apakah penyedia perlu mencantumkan rincian komponen remunerasi personil dalam penawarannya?? sedangkan dalam kepmen PUPR no 897/KPTS/M/2017 besaran remunerasi minimal tenaga ahli dengan pengalaman 1 thn aja udah 18 jta,

    terima kaslih
    Wassalam

  6. berapakah besaran keuntungan perusahaan konsultan sesuai permen PUPR 14 th 2020 pada lampiran B. seleksi kualitas biaya WP, sesuai contoh tabel format Rincian remunerasi personil? dan juga biaya-biaya sosial serta biaya biaya umum, trims

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.