Metode Pelaksanaan dan Remunerasi Ahli

Untuk SDP PMPUPR 14/2020 silakan cek artikel sebelumnya

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaanutama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Metode Pelaksanaan Hanya di kompetisikan untuk paket segmentasi Besar dan/atau Kompleks.

Pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.

Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal

19 thoughts on “Metode Pelaksanaan dan Remunerasi Ahli”

  1. Pak, kalau ada Pemda membuat billing rate untuk tenaga ahli konsultan berarti itu merupakan sebuah bentuk “pelanggaran” terhadap undang-undang ya?

  2. Kalo ada pokja melakukan persyaratan yang diada adakan misal syarat surat pernyataan kompetisi kerja harus ada mengetahui ketua lembaga asosia profesi pengeluar sertifikat kompetisi kerja?
    Apa ini dibolehkan?

  3. Kami selaku pokja sudah melakukan reviu untuk suatu paket pekerjaan konsultansi kepada PPK berkenaan dengan remunerasi yang tidak sesuai dengan Kepmen PUPR no. 8978, tetapi PPK tetap menghendaki paket tersebut ditanyangkan, bagaimana langkah selanjutnya pak ? terima kasih atas perhatian dan penjelasannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.