Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaanutama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
Metode Pelaksanaan Hanya di kompetisikan untuk paket segmentasi Besar dan/atau Kompleks.
Pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal
Pak, kalau ada Pemda membuat billing rate untuk tenaga ahli konsultan berarti itu merupakan sebuah bentuk “pelanggaran” terhadap undang-undang ya?
Selama tidak lebih rendah dari billingrate kemenpu maka melanggar
dimana kami bs dapatkan/donlot remunerasi ahli di kementerian pupr?
Silakan googling dan download KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 897/KPTS/M/2017
yg utk remunerasi TA 2020 blm ada ya?
remunerasi itu gunakan hanya untuk tenaga ahli, bagaimana dengan personel yang hanya memiliki SKK saja?
UMR
Kalo ada pokja melakukan persyaratan yang diada adakan misal syarat surat pernyataan kompetisi kerja harus ada mengetahui ketua lembaga asosia profesi pengeluar sertifikat kompetisi kerja?
Apa ini dibolehkan?
Persyaratan melanggar aturan dan prinsip bersaing
Untuk penyedia jasa konstruksi kecil menengah apakah tidak perlu menyertakan metode pelaksanaan?
mengikuti metode pelaksanaan PPK
Jika PPK tidak mengupload metoda pelaksanaan? apakah dapat digugurkan?
PPK tidak dapat digugurkan karena PPK yang punya acara
Apakah workshop syarat wajib bagi peserta tender. Tks
tidak ada
Kami selaku pokja sudah melakukan reviu untuk suatu paket pekerjaan konsultansi kepada PPK berkenaan dengan remunerasi yang tidak sesuai dengan Kepmen PUPR no. 8978, tetapi PPK tetap menghendaki paket tersebut ditanyangkan, bagaimana langkah selanjutnya pak ? terima kasih atas perhatian dan penjelasannya.
Bikin saja telaahan tentang sanksi UU 2/2017 dan PP 22/2020 jika tetap diperintahkan maka pegang surat perintah tersebut dan telaahan bahwa sudah diperingatkan.
Untuk jasa konstruksi apakah wajib melampirkan remunerasi personil
diperjelas pertanyaannya utk konsultan atau pekerjaan konstruksi