Permenpupr 14/2020 Lengkap dengan Lampiran

Batang Tubuh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

I. Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi;

A. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan

B. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha

C. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Perorangan

D. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Badan Usaha

II. Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi

A. Metode Seleksi, Prakualifikasi

B. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Waktu Penugasan

C. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Lumsum

D. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan

E. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Lumsum

F. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Waktu Penugasan

G. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Lumsum

H. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Biaya Terendah, Kontrak Waktu Penugasan

I. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Biaya Terendah, Kontrak Lumsum

J. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan, Metode Seleksi, Pascakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan

K. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan, Metode Seleksi, Pascakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Lumsum

III. Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi.

A. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

B. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Lumsum

C. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan

D. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

E. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Lumsum

F. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Harga Satuan

G. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

H. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Lumsum

I. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Harga Satuan

J. Metode Tender, Prakualifikasi

K. Metode Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Dokumen Lengkap dapat di download disini

63 thoughts on “Permenpupr 14/2020 Lengkap dengan Lampiran”

  1. siapakah yg dimaksud dengan Wakil Sah Pengguna Jasa dalam kontrak? apakah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dpt ditunjuk sbg Wakil Sah Pengguna Jasa?

      1. Apakah :
        Konsultan pengawas dapat ditetapkan menjadi wakil sah pengguna jasa/PPK?
        Personil yang tidak masuk dalam akta perusahaan dapat ditunjuk menjadi wakil sah penyedia?
        Dan dimasukkan dalam SSUK

  2. mohon pencerahan, untuk lampiran I.D (pengadaan langsung jasa konstruksi) dari SBD yang saya baca, sepertinya masih manual ya pak? untuk tahun lalu setahu saya pemerintah mewajibkan seluruh proses PBJ dilakukan secara online, makanya kita lakukan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi secara elektronik.
    nah untuk PERMEN PUPR No.14 tahun 2020 pada BAB VI, Pasal 61, poin b menyebutkan :
    “secara manual dan dicatatkan dalam sistem pengadaan secara elektronik.”
    didukung pula dengan isi lampiran I poin D yang isinya Dokumen Pemilihan yang isi nya dapat saya simpulkan proses pengadaannya non elektronik.. atau mungkin keterbatasan saya dalam memahami dokumen ini,
    mohon penjelasannya pak, apakah tahun ini Pengadaan Langsung boleh dilakukan secara manual? atau manual dengan persyaratan tertentu. trimakasih sebelumnya pak

    1. Tetap secara SPSE baik transaksional maupun non transaksional.. untuk yang transaksional silakan menyesuaikan dengan sistem. Untuk non transaksional silakan lakukan manual pemilihannya namun kontrak tetap dicatatkan setelah didapatkan pemenang atau penyedia.

  3. Mohon Lampiran Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 ada format WORD nya untuk memudahkan kami dalam pembuatan dokumen pengadaan jasa konstruksinya

    Terima kasih atas bantuannya

  4. mohon penjelasan mengenai laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik yang diregistrasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Mohon maaf karena setahu saya yang namanya akuntan publik semuanya terdaftar pada kenterian keuangan dalam hal ini PPPK Kemenkeu, jika mengaku akuntan publik lalu tidak terdaftar berarti bukan akuntan publik, mohon pencerahan. terima kasih

    1. Sampai sejauh ini pemahamannya sama bahwa KAP yang legal adalah yang terdaftar. Untuk registrasi dari beberapa diskusi dengan tim adalah tentang status pelaporan hasil auditnya. Untuk menengah tidak perlu seluruh laporan audit yang diserahkan secara lengkap pada saat menawar cukup terkait dengan informasi kewajaran kekayaan bersih atau equity. Jika usaha besar maka jenis laporan audit yang lengkap sesuai standar pelaporan KAP terhadap laporan keuangan meski yang digunakan dalam perhitungan SKN adalah hanya laporan kekayaan bersihnya. Semoga tidak ada perubahan

  5. Sedikit perihal yang hampir mirip dengan Pak Alfian Maase; Ada satu tender paket non kecil (menengah); Pada Persyaratan Kualifikasi Memiliki SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 50% dari nilai total HPS berdasarkan Laporan Keuangan yang telah di Audit oleh KAP.
    Pada saat proses tender, ternyata ada Penyedia dengan Kualifikasi Kecil (CV) yang ikut memasukkan penawaran. Pada tahap evaluasi kualifikasi untuk perihal tersebut diatas, Penyedia dengan Kualifikasi Kecil (CV) tersebut melampirkan Dokumen Laporan Keuangannya dalam bentuk Anaudit oleh KAP.
    Pertanyaan :
    1. Bagaimana terkait legalitas hasil Anaudit oleh KAP terhadap Laporan Keuangan Penyedia dengan Kualifikasi Kecil (CV) tersebut…?
    2. Apakah Dokumen Laporan Keuangan dalam bentuk Anaudit oleh KAP dari Penyedia dengan Kualifikasi Kecil (CV) tersebut dapat dipergunakan oleh POKJA untuk menghitung nilai SKN Penyedia dengan Kualifikasi Kecil (CV) tersebut…?
    Mohon pencerahannya Pak Samsul….

    1. Utk PMPUPR 14/2020 jelas Kualifikasi Kecil Konstruksi tidak bisa memenuhi syarat kualifikasi utk menawar pada paket Menengah. Jadi tidak perlu sampai SKN yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat kualifikasi paket yaitu Kualifikasi Usaha Menengah.

  6. Pokja Pemilihan menetapkan kriteria evaluasi teknis Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada 19.12.e dalam LDK. bagaimana sistem penilainnya terhadap pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun? mohon penjelasanya. terimakasih

    1. Maka tidak diperlukan Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi untuk memenuhi syarat administratif. Meski belum tentu lulus di syarat teknis kualifikasi utk paket M atau B

  7. Mohon penjelasan pada personil manajerial untuk manajer keuangan, apakah persyaratannya? apakah harus ber pendidikan tertentu atau mempunyai sertifikat tertentu

      1. izin numpang bertanya pak ramli… terkait manajer keuangan apa harus pengalaman yang di sampai itu harus pekerjaan konstruksi pak?? bagaimana jika pengalaman sebagai staf keuangan di perusahaan kontruksi?? bagaimana jika perusahaan yang tidak bergerak dibidang konstruksi? mohon penjelasan

  8. Untuk Persyaratan Manjer keuangan apaka sertifikat pelatihan keuangan bisa dipakai dan bagaimana dengan syarat pengalamannya

    1. Utk manajer keuangan tidak ada standarisasi sertifikat sehingga yang diutamakan hanya pengalaman berdasarkan uraian pekerjaan pada CV/Referensi terkait dengan aktivitas keuangan proyek atau perusahaan.

  9. Salam sejahtera
    Mau tanya pak.. untuk evaluasi peralatan.
    Peserta menyampaikan peralatan mengunakan sewa alat. Apa wajib melampirkan bukti kepemilikan dari pemberi sewa ? Atau cukup pernyataan penguasaan peralatan dari pemberi sewa.
    Trimz

  10. Mohon pencerahannya ya pak, dalam permen PU no. 14 tahun 2020 mempersyaratkan personel manajerial unutk usaha kecil 2 orang yaitu pelaksana dan ahli K3. Apakah untuk tenaga teknis tidak ada pembatasan sepanjang kompetensi tenaga itu dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan?
    Bila memang hanya 2orang, pasal mana yang menyatakan hanya 2org dan ada pembatasan sepanjang kompetensi tenaga itu dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.
    Terima kasih.

      1. Mohon Penjelasan Pak Samsul,…..jika Bukti Kepemilikan Peralatan (Contoh Truck Crane) hanya dalam bentuk Kwitansi Pembelian tidak melampirkan BPKB atau STNK atau INVOICE,…….kira-kira Bagimana Tindakan POKJA …???

  11. Apakah peserta pengadaan barang dapat digugurkan apabila tenaga teknis yang dicantumkan pokja tidak disertakan dengan 2orang personel manajerial yaitu pelaksana dan ahli k3?

  12. 1.pd saat aanwijing, apa ada aturan yg mengaturnya tata cara aanwijing online tersebut ? karna kebanyakan panitia menjawab pertanyaan setelah habis waktu yg di sediakan.
    2. pd persyaratan dokumen lelang byk berbeda dengan : informasi lelang, KAK dan lampiran apendo nya, mana yg menjadi acuan bagi penyedia jasa dalam memenuhi persyaratan tersebut.?
    3. apa saja dan sejauh mana kewewangan pokja dalam melakukan evaluasi penawaran tsb ?

    terimakasih

    1. 1. Dalam dokumen sudah ditegaskan bahwa pokja menjawab tidak dikumpulkan atau diakhir2 waktu. Memang banyak yang tidak taat.
      2. Yang mengikat adalah dokumen pemilihan bukan KAK.
      3. Jelas dalam dokumen pemilihan evaluasi hal2 yang diatur dalam IKP, LDK, LDP dan LKE jika ada

  13. Dalam Aplikasi SPSE ada syarat Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. sementara di LDK tidak di tuangkan.
    Jika Penyedia hanya melampirkan Surat Domisili dari Pemerintah setempat, apakah sudah cukup.?
    Terimakasih

  14. mengenai laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.
    Apakah ada dasar aturannya ? mohon refrensi aturannya.

  15. Assalamualaikum wr.wb..
    Selamat sore pak.. mau tanya, kalau untuk pengadaan BARANG, berarti tidak terikat dengan peraturan ini dan tetap mengacu kepada peraruran yang dikeluarkan oleh LKPP??

  16. Mohon penjelasan terkait personel manajerial, apakah yang dimaksud (“daftar riwayat pengalaman kerja” atau “referensi kerja dari pengguna jasa”) 2 hal yang berbeda?, mohon penjelasannya

  17. Dalam Dokumen Pemilihan BAB. IV. LDP pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil,
    Persyaratan Teknis,
    1. Pekerjaan Utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan :
    – Kolom isian pekerjaan utama “tidak diisi”,
    – Dibawah kolom isian pekerjaan utama yang seharusnya ada penjelasan [diisi pekerjaan utama yang harus………..diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar], tetapi penjelasan dalam kurung tersebut dihilangkan.

    2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama :
    – Hanya mengakomodir status alat milik sendiri atau sewa, sedangkan untuk sewa beli tidak diakomodir.

    Mohon pencerahan sesuai Permen PUPR 14/2020 dan atau Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi terkait Dokumen Pemilihan yang demikian.

  18. Apakah bisa KSO (Kerja Sama Operasional) dengan nama perusahaan yang beda, namun kedua pengurus perusahaan adalah sama..
    sebagai Contoh :
    PT. A Direktur utamanya adalah Budi sedangkan Direkturnya adalah Joni, Kemudian
    PT. B Direkturnya adalah Joni,
    Pertanyaan kami, apakah PT. A bisa melakukan KSO kepada PT. B, sementara kedua perusahaan menjabat selaku Direktur,
    Mohon penjelasannya. mksih

  19. 1. Pada saat Pengiriman Dokumen Data kualifikasi pada sistem SPSE, SBU yg tercentang/terkirim masa berlakunya habis. namun pada proses evaluasi kualifikasi dinyatakan LULUS.
    2. Lanjut pada evaluasi Pembuktian Kualifikasi, penyedia memperlihatkan SBU yang masa berlakunya AKTIF…. akan tetapi dinyatakan GUGUR. dengan alasan “Data isian Kualifikasi SBU tidak sama pada saat Pembuktian Kualifikasi”
    Pertanyaan :
    Bagaimana tanggapan Narasumber mengenai hal ini?
    Terimakasih.

  20. Mohon Pencerahannya :
    1. Apakah personil managerial (contohnya pelaksana dan Petugas K3) wajib dilampirkan sertifikat kompetensi kerja selain daftar riwayat pekerjaan dan referensi kerja dari pengguna jasa, pada dalam penyampaian dokumen penawaran teknis.
    2. Jika Melampirkan sertifikat kompetensi kerja yang habis masa berlakunya, apakah evaluasi teknis bisa dinyatakan gugur
    3. Dalam IKP 29.3 Bagian c. dinyatakan bahwa : Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan pada rapat persiapan penunjukan penyedia, ini tertuang pada jadwal tender yang mana,
    Terima Kasih

  21. apakah pengalaman personil atau referensi kerja harus sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam dokumen lelang, misalnya :
    referensi kerja jabatannya Manager proyek, sedangkan paket pekerjaan yang dilelangkan jabatan pelaksana.
    apakah referensi tersebut berlaku?

  22. Mohon pencerahan pak ….
    apakah bukti kepemilikan peralatan bisa selain Invoice???
    contoh peralatan AMP (asphalt Mixing Plant) bukti kepemilikan peralatannya berupa Sertifikat Laik Operasi atau bukti hasil pengujian timbangan AMP.
    terimakasih pak

  23. Assalamualaikum Warohmatulloh
    Salam sehat selalu buat bapak dan keluarga…aammiin…
    apakah pada saat pembuktian kualifikasi tidak dapat menunjukkan Bukti Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir pada pengalaman dapat menyebabkan tidak lulusnya kualifikasi? meskipun misalnya penyedia memenuhi kualifikasi admiistrasi dan memenuhi nilai teknis kualifikasi serta hanya dapat membuktikan dokumen kontrak asli dan referensi dari pemberi kerja yang copyan. sepemahaman kami data kualifikasi teknis yang dibuktikan adalah data yang tertuang dalam LDK bagian F.19.13 poin a & b. mohon pencerahannya pak…terimakasih

      1. kalau kontrak pengalaman perusahaan, penyedia membuktikan sesuai dengan isian pengalaman dalam isian kualifikasi SPSE.

        contoh kasusnya seperti ini pak…
        penyedia jasa konsultansi membuktikan dokumen asli sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan Kriteria Evaluasi Teknis Kualifikasi yang ada dalam LDK serta memiliki nilai teknis kualifikasi 97,72 melebihi dari nilai abang batas kelulusan yang ditentukan. tetapi pada saat pengumuman hasil kualifikasi penyedia tersebut dinyatakan Tidak Lulus kualifikasi, karena pada saat pembuktian kualifikasi tidak dapat menunjukkan Bukti Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir.

        Alasan penyedia tidak membawa BAST/referensi asli karena tidak ada KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK dalam LDK. karena pokja pemilihan mewajibkan penyedia untuk membuktikan BAST/referensi tersebut, maka penyedia memperlihatkan hasil scan/copyan referensi perusahaan dari pemberi pekerjaan yang dikirimkan via WA oleh staf administrasi penyedia, hal ini dikarenakan jarak tempat pembuktian (Jakarta) dan alamat penyedia (Kendari Sulawesi Tenggara) tidak memungkinkan untuk membuktikan dokumen asli BAST/Referensi dalam waktu 24 jam (15.00 s/d 15.00). bagaimana jika ada kasus semacam itu pak? mohon pencerahannya…terimakasih

  24. Salam Pak Ramli…
    Apakah Jika Sanggahan Penyedia (Disampaikan Online pada Masa Sanggah) terbukti Benar….
    1. Apakah Akan dilakukan Evaluasi Ulang ? (Permen PUPR 14 2020 tidak ada menjelaskan Evaluasi Ulang jika Sanggahan Penyedia Benar
    2. Apakah Lelang akan dibatalkan (atau lelang Ulang ?)

    Kami sebagai Calon Penyedia degan No. Urut 2, Panitia Pokja mengumumkan Hasil Evaluasi, Kami mengjukan Sanggahan Online, disertai dengan Bukti Peraturan yang ada, dugaan kami karena Pokja menganggap sanggahan kami benar, lalu dimasa 1 hari sebelum berakhirnya masa sanggah (sebelum Pokja memberi Jawaban sanggahan kami), Panitia Pokja melakukan Pengecekan/Konfirmasi terhadap Satker/Instansi pemberi Referensi Tenaga Kerja yang kami lampirkan….. Apakah Prosedur yang dilakukan Pokja Benar ? Mengapa Melakukan Cross-Chek atau Konfirmasi terhadap Dokumen kami lagi, ? Bukankah kami (yg Melakukan Sanggahan) sdh tidak termasuk yg lulus evaluasi karena penetapan kesalahan yg kami sanggah, dan Jadwal Evaluasi sdh berlalu, sedangkan masa saat ini adalah masa sanggah ?…. Untuk Apa melakukan Konfirmasi lagi terhadap ADM / Kualifikasi Teknis Referensi Tenaga Teknis ? Karena setelah meneliti standar dokumen lelang sesuai LDP / IKP, kami tidak menemukan akan dilakukan Evaluasi Ulang apabila sanggahan Calon Penyedia dinyatakan benar, kami baca adalah Pokja Menyatakan tender gagal….. Mohon Pencerahannya …Salam

    1. 1. tergantung kesalahannya apa.. jika evaluasinya salah evaluasi ulang, jika dokumen salah penawaran ulang, jika pengadaannya yang bermasalah maka tender ulang.
      2. Idem
      3. Tidak diatur soal itu maka yang mempertimbangkan tentu yang melakukan. Selama tujuannya utk mencari kebenaran menurut saya tidak perlu dipermasalahkan, apalagi Bapak yakin benar.

  25. Dalam hal Segmentasi pemaketan pekerjaan konstruksi untuk SBU yang dikeluarkan dari Asosiasi Konstraktor menggunakan peringkat K1 dan K2, M1 dan M2, B1 dan B2 tpi di dalam PM PUPR 14/2020 segmentasi cuma K , M, B saja apakah itu tidak menjadikan kerancuan pak? Trus SBU K1 dan K2, M1 dan M2, B1 dan B2 nilai segmentasinya pemaketan berapaan pak ?

    1. Tidak rancu karena PMPUPR mengatur Konstruksi bangunannya. Sedangkan Asosiasi mengurus Perusahaannya. Meski salaing berhubungan jangan dicampur adukan pengaturannya. Tidak ada segmentasi bangunan K1,M1 dst. Yang ada Perusahaan Kualifikasi K, Subkualifikasi K1 dst.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.