Permenpupr 14/2020 Lengkap dengan Lampiran

Batang Tubuh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

I. Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi;

A. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan

B. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha

C. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Perorangan

D. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Badan Usaha

II. Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi

A. Metode Seleksi, Prakualifikasi

B. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Waktu Penugasan

C. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Lumsum

D. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan

E. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Lumsum

F. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Waktu Penugasan

G. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Lumsum

H. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Biaya Terendah, Kontrak Waktu Penugasan

I. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Biaya Terendah, Kontrak Lumsum

J. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan, Metode Seleksi, Pascakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan

K. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan, Metode Seleksi, Pascakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Lumsum

III. Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi.

A. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

B. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Lumsum

C. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan

D. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

E. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Lumsum

F. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Harga Satuan

G. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

H. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Lumsum

I. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Harga Satuan

J. Metode Tender, Prakualifikasi

K. Metode Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Dokumen Lengkap dapat di download disini

10 thoughts on “Permenpupr 14/2020 Lengkap dengan Lampiran”

  1. siapakah yg dimaksud dengan Wakil Sah Pengguna Jasa dalam kontrak? apakah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dpt ditunjuk sbg Wakil Sah Pengguna Jasa?

  2. mohon pencerahan, untuk lampiran I.D (pengadaan langsung jasa konstruksi) dari SBD yang saya baca, sepertinya masih manual ya pak? untuk tahun lalu setahu saya pemerintah mewajibkan seluruh proses PBJ dilakukan secara online, makanya kita lakukan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi secara elektronik.
    nah untuk PERMEN PUPR No.14 tahun 2020 pada BAB VI, Pasal 61, poin b menyebutkan :
    “secara manual dan dicatatkan dalam sistem pengadaan secara elektronik.”
    didukung pula dengan isi lampiran I poin D yang isinya Dokumen Pemilihan yang isi nya dapat saya simpulkan proses pengadaannya non elektronik.. atau mungkin keterbatasan saya dalam memahami dokumen ini,
    mohon penjelasannya pak, apakah tahun ini Pengadaan Langsung boleh dilakukan secara manual? atau manual dengan persyaratan tertentu. trimakasih sebelumnya pak

    1. Tetap secara SPSE baik transaksional maupun non transaksional.. untuk yang transaksional silakan menyesuaikan dengan sistem. Untuk non transaksional silakan lakukan manual pemilihannya namun kontrak tetap dicatatkan setelah didapatkan pemenang atau penyedia.

  3. Mohon Lampiran Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 ada format WORD nya untuk memudahkan kami dalam pembuatan dokumen pengadaan jasa konstruksinya

    Terima kasih atas bantuannya

  4. mohon penjelasan mengenai laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik yang diregistrasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Mohon maaf karena setahu saya yang namanya akuntan publik semuanya terdaftar pada kenterian keuangan dalam hal ini PPPK Kemenkeu, jika mengaku akuntan publik lalu tidak terdaftar berarti bukan akuntan publik, mohon pencerahan. terima kasih

    1. Sampai sejauh ini pemahamannya sama bahwa KAP yang legal adalah yang terdaftar. Untuk registrasi dari beberapa diskusi dengan tim adalah tentang status pelaporan hasil auditnya. Untuk menengah tidak perlu seluruh laporan audit yang diserahkan secara lengkap pada saat menawar cukup terkait dengan informasi kewajaran kekayaan bersih atau equity. Jika usaha besar maka jenis laporan audit yang lengkap sesuai standar pelaporan KAP terhadap laporan keuangan meski yang digunakan dalam perhitungan SKN adalah hanya laporan kekayaan bersihnya. Semoga tidak ada perubahan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.