Permenpupr 14/2020 Lengkap dengan Lampiran

Batang Tubuh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

I. Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi;

A. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan

B. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha

C. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Perorangan

D. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi Badan Usaha

II. Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi

A. Metode Seleksi, Prakualifikasi

B. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Waktu Penugasan

C. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Lumsum

D. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan

E. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Lumsum

F. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Waktu Penugasan

G. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran, Kontrak Lumsum

H. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Biaya Terendah, Kontrak Waktu Penugasan

I. Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Biaya Terendah, Kontrak Lumsum

J. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan, Metode Seleksi, Pascakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Waktu Penugasan

K. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan, Metode Seleksi, Pascakualifikasi, Dua File, Kualitas, Kontrak Lumsum

III. Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi.

A. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

B. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Lumsum

C. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan

D. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

E. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Lumsum

F. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Harga Satuan

G. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

H. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Lumsum

I. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Harga Satuan

J. Metode Tender, Prakualifikasi

K. Metode Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Harga Terendah Ambang Batas, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Dokumen Lengkap dapat di download disini

29 thoughts on “Permenpupr 14/2020 Lengkap dengan Lampiran”

  1. siapakah yg dimaksud dengan Wakil Sah Pengguna Jasa dalam kontrak? apakah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dpt ditunjuk sbg Wakil Sah Pengguna Jasa?

      1. Apakah :
        Konsultan pengawas dapat ditetapkan menjadi wakil sah pengguna jasa/PPK?
        Personil yang tidak masuk dalam akta perusahaan dapat ditunjuk menjadi wakil sah penyedia?
        Dan dimasukkan dalam SSUK

  2. mohon pencerahan, untuk lampiran I.D (pengadaan langsung jasa konstruksi) dari SBD yang saya baca, sepertinya masih manual ya pak? untuk tahun lalu setahu saya pemerintah mewajibkan seluruh proses PBJ dilakukan secara online, makanya kita lakukan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi secara elektronik.
    nah untuk PERMEN PUPR No.14 tahun 2020 pada BAB VI, Pasal 61, poin b menyebutkan :
    “secara manual dan dicatatkan dalam sistem pengadaan secara elektronik.”
    didukung pula dengan isi lampiran I poin D yang isinya Dokumen Pemilihan yang isi nya dapat saya simpulkan proses pengadaannya non elektronik.. atau mungkin keterbatasan saya dalam memahami dokumen ini,
    mohon penjelasannya pak, apakah tahun ini Pengadaan Langsung boleh dilakukan secara manual? atau manual dengan persyaratan tertentu. trimakasih sebelumnya pak

    1. Tetap secara SPSE baik transaksional maupun non transaksional.. untuk yang transaksional silakan menyesuaikan dengan sistem. Untuk non transaksional silakan lakukan manual pemilihannya namun kontrak tetap dicatatkan setelah didapatkan pemenang atau penyedia.

  3. Mohon Lampiran Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 ada format WORD nya untuk memudahkan kami dalam pembuatan dokumen pengadaan jasa konstruksinya

    Terima kasih atas bantuannya

  4. mohon penjelasan mengenai laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik yang diregistrasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Mohon maaf karena setahu saya yang namanya akuntan publik semuanya terdaftar pada kenterian keuangan dalam hal ini PPPK Kemenkeu, jika mengaku akuntan publik lalu tidak terdaftar berarti bukan akuntan publik, mohon pencerahan. terima kasih

    1. Sampai sejauh ini pemahamannya sama bahwa KAP yang legal adalah yang terdaftar. Untuk registrasi dari beberapa diskusi dengan tim adalah tentang status pelaporan hasil auditnya. Untuk menengah tidak perlu seluruh laporan audit yang diserahkan secara lengkap pada saat menawar cukup terkait dengan informasi kewajaran kekayaan bersih atau equity. Jika usaha besar maka jenis laporan audit yang lengkap sesuai standar pelaporan KAP terhadap laporan keuangan meski yang digunakan dalam perhitungan SKN adalah hanya laporan kekayaan bersihnya. Semoga tidak ada perubahan

  5. Sedikit perihal yang hampir mirip dengan Pak Alfian Maase; Ada satu tender paket non kecil (menengah); Pada Persyaratan Kualifikasi Memiliki SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 50% dari nilai total HPS berdasarkan Laporan Keuangan yang telah di Audit oleh KAP.
    Pada saat proses tender, ternyata ada Penyedia dengan Kualifikasi Kecil (CV) yang ikut memasukkan penawaran. Pada tahap evaluasi kualifikasi untuk perihal tersebut diatas, Penyedia dengan Kualifikasi Kecil (CV) tersebut melampirkan Dokumen Laporan Keuangannya dalam bentuk Anaudit oleh KAP.
    Pertanyaan :
    1. Bagaimana terkait legalitas hasil Anaudit oleh KAP terhadap Laporan Keuangan Penyedia dengan Kualifikasi Kecil (CV) tersebut…?
    2. Apakah Dokumen Laporan Keuangan dalam bentuk Anaudit oleh KAP dari Penyedia dengan Kualifikasi Kecil (CV) tersebut dapat dipergunakan oleh POKJA untuk menghitung nilai SKN Penyedia dengan Kualifikasi Kecil (CV) tersebut…?
    Mohon pencerahannya Pak Samsul….

    1. Utk PMPUPR 14/2020 jelas Kualifikasi Kecil Konstruksi tidak bisa memenuhi syarat kualifikasi utk menawar pada paket Menengah. Jadi tidak perlu sampai SKN yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat kualifikasi paket yaitu Kualifikasi Usaha Menengah.

  6. Pokja Pemilihan menetapkan kriteria evaluasi teknis Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada 19.12.e dalam LDK. bagaimana sistem penilainnya terhadap pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun? mohon penjelasanya. terimakasih

    1. Maka tidak diperlukan Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi untuk memenuhi syarat administratif. Meski belum tentu lulus di syarat teknis kualifikasi utk paket M atau B

  7. Mohon penjelasan pada personil manajerial untuk manajer keuangan, apakah persyaratannya? apakah harus ber pendidikan tertentu atau mempunyai sertifikat tertentu

  8. Untuk Persyaratan Manjer keuangan apaka sertifikat pelatihan keuangan bisa dipakai dan bagaimana dengan syarat pengalamannya

    1. Utk manajer keuangan tidak ada standarisasi sertifikat sehingga yang diutamakan hanya pengalaman berdasarkan uraian pekerjaan pada CV/Referensi terkait dengan aktivitas keuangan proyek atau perusahaan.

  9. Salam sejahtera
    Mau tanya pak.. untuk evaluasi peralatan.
    Peserta menyampaikan peralatan mengunakan sewa alat. Apa wajib melampirkan bukti kepemilikan dari pemberi sewa ? Atau cukup pernyataan penguasaan peralatan dari pemberi sewa.
    Trimz

  10. Mohon pencerahannya ya pak, dalam permen PU no. 14 tahun 2020 mempersyaratkan personel manajerial unutk usaha kecil 2 orang yaitu pelaksana dan ahli K3. Apakah untuk tenaga teknis tidak ada pembatasan sepanjang kompetensi tenaga itu dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan?
    Bila memang hanya 2orang, pasal mana yang menyatakan hanya 2org dan ada pembatasan sepanjang kompetensi tenaga itu dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.
    Terima kasih.

  11. Apakah peserta pengadaan barang dapat digugurkan apabila tenaga teknis yang dicantumkan pokja tidak disertakan dengan 2orang personel manajerial yaitu pelaksana dan ahli k3?

  12. 1.pd saat aanwijing, apa ada aturan yg mengaturnya tata cara aanwijing online tersebut ? karna kebanyakan panitia menjawab pertanyaan setelah habis waktu yg di sediakan.
    2. pd persyaratan dokumen lelang byk berbeda dengan : informasi lelang, KAK dan lampiran apendo nya, mana yg menjadi acuan bagi penyedia jasa dalam memenuhi persyaratan tersebut.?
    3. apa saja dan sejauh mana kewewangan pokja dalam melakukan evaluasi penawaran tsb ?

    terimakasih

    1. 1. Dalam dokumen sudah ditegaskan bahwa pokja menjawab tidak dikumpulkan atau diakhir2 waktu. Memang banyak yang tidak taat.
      2. Yang mengikat adalah dokumen pemilihan bukan KAK.
      3. Jelas dalam dokumen pemilihan evaluasi hal2 yang diatur dalam IKP, LDK, LDP dan LKE jika ada

  13. Dalam Aplikasi SPSE ada syarat Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. sementara di LDK tidak di tuangkan.
    Jika Penyedia hanya melampirkan Surat Domisili dari Pemerintah setempat, apakah sudah cukup.?
    Terimakasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.