Ketika Lelang Amal Berbuah “Prank”

(Catatan Kontemplasi Pengadaan di Mata Petinggi Negara)

Nila setitik tidak selalu merusak susu sebelanga. Tapi di era viralisme seperti saat ini, begitu ada setitik nila dalam belanga, cipratannya bisa kemana-mana. Bahkan bak seorang Katara, Sang Pengendali Air, dalam cerita Avatar Aang, seseorang bisa mengarahkan cipratan nila kepada pihak tertentu. Inilah yang terjadi pada kasus pemenang lelang kendaraan listrik pada Konser Penggalangan Dana untuk Korban Covid-19 beberapa waktu lalu.

            Akibat Nila setitik, pemenang lelang tidak mampu membayar, kemudian cipratannya kemana-mana. Bahkan juga mengenai Presiden yang membubuhkan tanda tangan pada motor listrik obyek lelang. Jangan ditanya lagi cipratannya pada para penggagas acara yang notabene lembaga tinggi negara.

            Kealfaan dalam memahami proses pelelangan kemudian mengganggu makna niat suci penggalangan dana yang sangat dibutuhkan oleh paramedis dan masyarakat terdampak.

            Sebagai praktisi pengadaan barang/jasa, penulis hanya tertarik pada kegagapan penyelenggara dalam memahami proses pengadaan yang dinamakan “lelang” tersebut. Dalam tayangan tersebut kesannya proses “lelang” adalah ritual hiburan semata. Tidak lebih dari antertainment show seperti halnya acara undian berhadiah. Petugas “lelang” adalah selebriti yang nampak sekali tidak dibekali dengan pengetahuan memadai tentang code of conduct sebagai petugas lelang.

            Dalam lingkup manajemen pasokan, Lelang dan Tender adalah 2 metode perdagangan yang terpolarisasi ke dalam 2 transaksi utama yaitu transaksi jual dan beli.

            Penjualan, secara sederhana adalah peristiwa pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain dengan penggantian sejumlah uang. Maka dari itu dalam transaksi penjualan ekspektasi pemilik adalah mendapatkan harga terbaik atau tertinggi. Disinilah kemudian dikenal dengan istilah auction atau lelang.

            Jika auction sifatnya tinggi-tinggian harga penawaran, maka rendah-rendahan penawaran harga adalah kebalikannya. Kemudian disebutlah reverse auction yang dikenal dalam transaksi pembelian. Jika auction adalah lelang maka reverse auction adalah kebalikan dari lelang.

            Pembelian, secara sederhana adalah upaya mendapatkan hak kepemilikan terhadap suatu barang atau hak mendapatkan manfaat dari suatu jasa demi kepentingan pengguna dengan menyerahkan sejumlah uang.

            Tender termasuk dalam transaksi pembelian. Maka dari itu pengadaan barang/jasa adalah transaksi pembelian dan menggunakan istilah tender bukan lelang.

            Dalam banyak regulasi dan teori, pelaksana tender/lelang selalu dibekali dengan ilmu pengetahuan standar terkait dengan prinsip, etika dan kebijakan pelaksanaan. Sehingga pelaksana tender/lelang kerap dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi. Pelaksana tender/lelang diberi kedudukan sebagai ahli bukan lagi pelaksana teknis belaka.

            Berbeda dengan pengadaan barang/jasa (tender) yang hanya dinaungi oleh regulasi setingkat Peraturan Presiden. Lelang di Republik Indonesia, didasari oleh Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3).

            Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia ternyata telah mengenal dan memiliki kitab hukum tentang lelang. Maka menjadi ironi tersendiri ketika ada proses pelelangan yang bersifat terbuka secara luas, diinisiasi lembaga tertinggi negara bahkan membawa nama baik kepala pemerintahan, kemudian memunculkan kontroversi yang tidak perlu.

            Norma-norma dasar pelelangan tidak diindahkan, akibatnya seperti apa yang kita semua saksikan. Setidaknya ada 2 norma dasar pelelangan yang telah diabaikan yaitu:

Kompetensi Pelaksana Lelang

            Salah satu yang paling mendasar adalah pelaksana pelelangan diserahkan bukan kepada ahli tapi kepada selebriti. Sedangkan praktik terbaik memperlakukan secara serius dan khusus. Sebut saja Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Setidaknya disebutkan 4 jabatan petugas pelaksana lelang yaitu :

  1. Pejabat Lelang adalah orang yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
  2. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.
  3. Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.
  4. Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.

            Artinya secara normatif dalam satu pelelangan minimal terdapat 2 petugas yaitu pejabat lelang dan pemandu lelang. Poin utamanya Pejabat lelang diwajibkan memiliki kompetensi khusus yang didapatkan dari proses pendidikan dan pelatihan dari lembaga berwenang. Dengan kompetensi khusus ini maka standar pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan secara baik dan mendapatkan hasil yang akuntabel.

            Dalam hal pelaksanaan lelang dibantu oleh Pemandu Lelang, Pemandu Lelang mendapat kuasa khusus secara tertulis dari Pejabat Lelang untuk menawarkan barang dengan ketentuan Pejabat Lelang harus tetap mengawasi dan memperhatikan pelaksanaan lelang dan/atau penawaran lelang oleh Pemandu Lelang.

Jaminan Penawaran Lelang

            Setiap peserta lelang harus betul-betul terverifikasi secara kualifikasi sebelum ditetapkan sebagai peserta yang dapat hadir dalam ruang pelelangan dan/atau dapat menawar pada pelelangan. Ini sebagai jaminan terhadap hasil/output pelelangan, akuntabilitas dan martabat semua orang yang terlibat didalamnya. Karena terkait dengan kapabilitas keuangan verifikasi umumnya minimal melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

            Disisi harga setiap peserta yang berminat untuk menawar wajib menyerahkan jaminan berupa uang tunai atau sertifikat garansi. Untuk itu tidak sembarang orang dapat menyampaikan penawaran.

            Ditilik dari tahapan proses praktik ini disebut dengan prakualifikasi. Artinya hanya peserta yang masuk dalam daftar pendek yang dapat menyampaikan penawaran. Tidak semua yang hadir atau menyaksikan dapat menyampaikan penawaran. Jika terbukti yang menawar diluar daftar pendek maka normanya penawaran harus ditolak meskipun penawaran tertinggi.

            Lalu apa yang terjadi dan kita saksikan bersama pada pelelangan  yang viral kemarin? Tidak satupun pihak diperkenalkan sebagai pejabat lelang yang tersertifikasi hadir pada acara tersebut. Yang ada hanyalah pemandu-pemandu yang begitu gembira dalam euforia taburan nilai uang penawaran harga.

            Jelas sekali tidak ada proses prakualifikasi kepada seluruh penawar yang menyampaikan penawaran harga. Semua hanya berbekal pengakuan dan nomor kontak. Disebut pascakualifikasi-pun tidak memenuhi kriteria, karena kualifikasi baru diketahui secara pasti setelah ditetapkan sebagai pemenang. Dan pemenang ternyata bukanlah orang yang memiliki kapabilitas yang sesuai.

            Adalah benar jika ada yang menyebutkan terlalu jauh mengkomparasikan proses lelang kemarin itu dengan proses lelang di pemerintahan. Mungkin karena pelaksanaan pelelangannya bukan dalam lingkup keuangan negara atau barang yang dilelang bukanlah aset negara. Namun lihat dampaknya!

            Pertama, motor listrik yang dilelang boleh jadi adalah aset private. Namun begitu dilekatkan dengan simbol pemerintahan yaitu tandatangan kepala negara, maka yang sedang dipertaruhkan adalah kehormatan pemerintahan, yang berada diranah publik.

            Kedua, penggagas acara melibatkan lembaga tertinggi negara. Maka wajar effort yang memadai harus dilakukan. Pertimbangan dari seluruh aspek mestinya harus secara prudent dilakukan. Mitigasi risiko terhadap kehormatan lembaga tinggi negara apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, menjadi penting.

            Ketiga, tujuan mulia penggalangan dana sosial harus disertai dengan proses yang baik dan mulia pula. Karena niat baik tidaklah cukup jika tidak disertai cara yang baik. Semakin tinggi ruang tanggungjawab maka semakin serius juga berkhidmat pada laku dan tindak.

            Tidaklah salah jika sang pemenang lelang, yang hanya “rakyat jelata”, tidak bisa membedakan mana acara kuis berhadiah dengan acara pelelangan yang berkelas. Karena penyelenggara negara pun belum paham essensi lelang dalam bingkai manajemen pengadaan.

            Maka benarlah sabda Rasululah bahwa, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” Akibat nila setitik kepala pemerintahan terseret-seret nama baiknya, lembaga tinggi negara menjadi tercoreng dan rakyat pun merasa terkena “prank“. Wallahua’lam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.