10 thoughts on “Telaah Tender Pasca Putusan MA Nomor 64 P/HUM/2019”

  1. assalamualaikum pak samsul
    sy melihat youtube bapak tentang Telaah Tender Pasca Putusan MA Nomor 64 P/HUM/2019 dimana
    bapak menggunakan acuan permenpu 31 tahun 2015 yang saya rasa kurang tepat pak karena sesuai pasal 99 permenpu 7 tahun 2019 bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
    Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang
    Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan
    Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
    2011 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah
    terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
    Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
    Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
    Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita
    Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285), dicabut
    dan dinyatakan tidak berlaku.

    mhn arahan pak apakah permenpu 31 2015 yang telah dicabut ini masih dapat digunakan sbg acuan?

    terima kasih pak
    wassalamualaikum wr wb

    1. Permenpu 7/2019 untuk segmentasi tidak berlaku kata putusan MA
      UU 2/2017 mengatakan Peraturan turunan UU 18/1999 tetap berlaku selaama belum ada PP pengganti.. Permenpu 31/2015 tentnag segmentasi adalah turunan dari PP Turunan UU 18/1999 yang masih dianggap berlaku.. Segmentasi pada Permenpu 31/2015 karena Segmentasi Permenpu 7/2019 tidak berlaku artinya masih berlaku karena acuan terdekat adalah Permenpu 31/2015. Semoga bisa dipahami.

      Dalam video juga saya memberikan alternatif jika tidak yakin dengan Permenpu 31/2015 maka silakan PA justifikasi paket diatas 2,5 M menjadi menengah dengan pertimbangan risiko dan teknologi.

      Bahkan jika yakin dengan diatas 2,5 M adalah menengah sd 10 Milyar juga silakan dengan alasan Permenpu 7/2019 masih belum dicabut..

      Yang sangat keliru adalah karena putusan MA kemudian semua menghentikan proses tender diatas 2,5 Milyar dengan alasan kekosongan dasar hukum

  2. Kehidupan sekarang bertambah sulit karena biasanya paket pengadaan barang dan jasa pemerintah banyak diadakan melalui mekanisme tender. Mekanisme seperti ini akan memberikan penghidupan bagi banyak orang seperti pabrikan, distributor dan rekanan. Namun sekarang, dg mekanisme e- katalog, rantai distributor dan rekanan dihilangkan. Jadi tinggalah pabrikan. Harusnya dg mekanisme ini harga barang menjadi lebih murah, tapi ternyata menjadi lebih mahal. Karena harga barang masih ditambah lagi dg ongkos distribusi. Sebagai contoh harga sebuah handsprayer elektrik dg mekanisme tender Rp 900.000 perunit, tapi dg e-katalog dibandrol dg harga 1.800.000 per unit dan ditambah ongkos kirim Rp 250.000 perunit. Jadi kesimpulannya harga yg ditanggung pemerintah menjadi lebih mahal.
    Oleh sebab itu, menurut hemat kami mekanisme tender supaya dihidupkan kembali, karena bisa memberikan multiplier effects yg banyak bagi warga negara. Sementara e-katalog cuma pabrikan saja.

  3. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementrian P U P R tanggal 20 Februari 2020 menyatakan, Segmentasi pasar sesuai Permen PU No.07/PRT/M/2019 pasal 21 ayat (3) huruf a,b,c yang sudah dicabut oleh MA masih dapat digunakan sampai dengan 90 hari kalender sejak dikirimnya putusan MA tersebut kepada para pihak.
    Apa benar interprestasi seperti hal tersebut diatas ? terima kasih.
    Soebroto, Semarang

  4. Yo saran saya baca UU jangan Sepotong sepotong semua, cobadi baca juga UU no 30 th 2014, dengan di nyatakan Tidak Sah khusus pasal yg dimaksut di anggap tidak pernah ada,sejak di keluarkannya permen PU tersebut

    1. Terimakasih Pak karena saya tidak bisa menjelaskan seberapa banyak yang saya baca, mungkin Bapak lebih banyak bacanya dari saya silakan berpendapat berbeda. Saya mungkin bisa saja mengatakan Bapak bisa saja hanya sepotong-sepotong baca dan memahami putusan MA karena cuma menyebut “tidak sah” padahal putusannya “tidak sah dan tidak mengikat” bukan tidak sah saja…juga bukan tidak mengikat saja.. tentu dari sisi ilmu hukum berbeda definisi.. beruntung saya tidak berpikiran demikian saya yakin Bapak memahami dengan sangat baik jauh lebih baik dari saya…

      Buat saya pasal tersebut baru dianggap tidak ada bukan berarti jika telah dipakai atau tetap dipakai otomatis tidak sah juga.. apalagi sudah ada Surat dari Kementerian PU bahwa Pasal tersebut masih berlaku s/d Mei 2020. Terimakasih telah berkenan berkunjung dan berkomentar.

  5. UU nomer 3 Tahun 2009 Pasal 31 A ayat (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

    1. Perma 1/2011 berdasarkan Pasal 31 UU 3/2009 silakan dilihat pada Perma 1/2011. Pasal 31A ayat 10 menyebutkan ) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung maka Perma 1/2011 adalah Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan delegasi langsung dari UU 3/2009. Kemudian terdapat pasal dalam Perma 1/2011 pasal 8 yang menyebutkan 90 hari setelah putusan dikirimkan ke pejabat TUN tidak ditanggapi maka otomatis peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apakah pasal ini bertentangan dengan UU 3/2009? Saya percaya dengan MA sehingga percaya Perma 1/2011 adalah tata laksana UU 3/2009 pasal 31..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.