Dari sekian banyak kelas pengadaan barang/jasa untuk kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018, ada beberapa catatan yang kiranya penting untuk disampaikan.

     Dana kelurahan adalah sebutan bagi pelimpahan kewenangan tambahan terkait penggunaan keuangan yang bersumber dari APBN/D kepada Kelurahan. Kewenangan baru ini amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

     Kegundahan seperti dana desa pun merebak hingga ke kelurahan. Ketakutan terhadap potensi tindak pidana korupsi sektor pengadaan barang/jasa. Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat Kelurahan baik kuantitas maupun kualitas dibidang pengadaan barang/jasa menjadi PR besar daerah.

     Dalam Buku “Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, penulis menguraikan bahwa cara pengadaan Barang/jasa dengan swakelola adalah level manajerial. Dibutuhkan personil berkapasitas top manajer atau paling rendah middle manager. Swakelola bukan hanya swalaksana. Ada unsur perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan hingga pengawasan. Untuk itu menyerahkan swakelola pada level kelurahan sangat riskan.

     Penulis berharap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kelurahan tahun 2019 ini menjadi pelajaran berharga, untuk diperbaiki ditahun 2020. Aparatur pengawas dan aparatur hukum perlu bijaksana menyikapi adanya kekurangan bahkan kesalahan.

     Simpulan ini karena hampir di semua daerah yang penulis datangi, proses perencanaan dan penganggaran dana kelurahan belum cukup syarat untuk dilaksanakan secara swakelola. Khususnya swakelola tipe III dan Tipe IV.

     Perencanaan anggaran hanya diambil dari data Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun lalu tanpa memperhatikan karakteristik kegiatan yang tepat untuk kegiatan swakelola tipe III dan IV.

     Salah satu contoh dalam rekening belanja DPA dianggarkan pembelian kendaraan minivera pengangkut sampah. Rekening belanja diletakkan pada Belanja Modal. Kemudian dalam Rencana Umum Pengadaan dituangkan cara pengadaan swakelola tipe IV.

     Struktur penganggaran seperti ini sangat tidak tepat untuk swakelola. Jenis transaksi pembelian murni sehingga jauh lebih tepat langsung dilaksanakan oleh Kelurahan melalui pemilihan penyedia.

     Dilematisnya Permendagri 130/2018, dilengkapi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri 130/2018, menyatakan dengan tegas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kelurahan diutamakan melalui swakelola III atau IV.

     Permasalahan kedua adalah diletakkannya anggaran pada rekening belanja modal. Ini menandakan bahwa barang yang dihasilkan adalah aset daerah. Jika akan diserahkan kepada masyarakat maka akan ada hambatan dalam administrasi pencatatan asetnya.

     Idealnya untuk dana kelurahan bentuk kegiatan dalam DPA adalah berupa jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi. Jikapun didalamnya dibutuhkan pembelian barang modal maka tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan swakelolanya.

     Ilustrasi sederhana. Dalam DPA dianggarkan kegiatan “pengelolaan sampah lingkungan berbasis komunitas“. Didalamnya terdapat beberapa rekening belanja, seperti belanja operasional pengelolaan, pembangunan sarana prasarana, termasuk juga peralatan.

     Secara substansi penganggaran kegiatan seperti ini adalah jasa lainnya. Ini tepat untuk diswakelolakan kepada masyarakat. Adapun ketika didalamnya terdapat pengadaan peralatan dapat diserahkan kepada kelompok masyarakat, jika spesifikasi barang yang dibutuhkan sederhana, nilai pembelian kecil dan/atau spesifikasi dan harga telah terpublikasi dengan luas. Dalam hemat penulis levelnya hanya pengadaan langsung.

     Jika peralatan yang dibutuhkan memiliki spesifikasi khusus dan nilai diatas 200 juta rupiah maka proses pemilihan penyedia lebih tepat diserahkan kepada PPK di Kelurahan. Bisa jadi melalui Tender, Tender Cepat atau e-purchasing.

     Hal ini telah tegas dituangkan dalam Peraturan Kepala LKPP-RI Nomor 8 Tahun 2018 bahwa untuk swakelola tipe III dan IV dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya dalam melaksanakan Swakelola, maka dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

     SE Kemendagri 146/2694/SJ membuka ruang terbatas soal ini. Bahwa dalam hal swakelola tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

     Dalam tataran strategis mestinya masyarakat pelaksana tidak direpotkan dengan pemenuhan kebutuhan bahan/material termasuk peralatan/suku cadang. Kecamatan sebagai instansi pengguna anggaran dapat memfasilitasi kebutuhan informasi spesifikasi dan harga bahan/material/alat secara terkonsolidasi melalui kontrak payung. Ini agar tersedia standarisasi kualitas dan harga bahan/material lingkup kelurahan.

     Kabupaten/Kota dapat membangun Sistem Informasi Harga secara online yang dapat diakses oleh semua stake holder sesuai kepentingan masing-masing.

     Melalui Sistem Informasi toko material atau supplier dapat menginformasikan harga jualnya untuk bisa diakses oleh masyarakat pelaksana swakelola. Disisi lain pelaksana swakelola diwajibkan menginput harga hasil pembelian yang dilakukan. Dengan adanya informasi ini data spesifikasi dan harga akan terupdate sesuai transaksi riil. Masing-masing pokmas/ormas terhindar dari peluang kemahalan/pemahalan.

     Sistem informasi yang dibangun dapat dikembangkan lebih jauh oleh Kabupaten/Kota, sebagai wadah berbagi informasi rencana, progres dan hasil dari kegiatan di Kelurahan. Ini akan efektif membangun akuntabilitas pelaksanaan anggaran dana kelurahan melalui transparansi. Masih banyak yang bisa dikembangkan. Poinnya adalah segera memulai dari hal yang sederhana.

     Bagian lain adalah Standar Spesifikasi Bangunan Sederhana ditingkat kelurahan yang disediakan oleh Dinas Teknis terkait di Kabupaten/Kota. Karena amanah yang diberikan kepada Kelurahan adalah pembangunan sarana dan prasarana maka dominan pekerjaan konstruksi. Kelemahan pelaksana swakelola ditingkat kelurahan adalah tersedianya ahli yang mampu merencanakan, menyusun spesifikasi dan menyusun anggaran biaya.

     Dengan tersedianya Buku Baku Standar Spesifikasi Bangunan Sederhana di Kelurahan/Desa, maka masyarakat pelaksana tidak perlu lagi hirau dengan pertanggungjawaban kualitas standar bangunan dan harga dalam perencanaan.

     Misal ketika masyarakat membutuhkan peningkatan kualitas jalan lingkungan sepanjang 100 m. Spesifikasi pekerjaan berikut analisa harga satuan pekerjaan telah tersedia dalam Buku Baku Spesifikasi. Dipermudah dengan Sistem informasi Harga Material dan alat maka didapatkan biaya per-m adalah 1 Juta rupiah. Dalam RAB, yang nantinya akan diinput ke dalam DPA, harga pokok pekerjaan adalah 100 x 1 Juta = 100 juta rupiah. Tinggal ditambahkan biaya-biaya standar lain sesuai ketentuan.

     Pemerintah kabupaten/kota tidak cukup hanya memberikan komando kepada kelurahan/desa. Jauh lebih penting dari itu harus serius memberikan arah dan tujuan yang jelas dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kelurahan.

     Kabupaten/Kota harus punya data pokok dan profil standar sarana dan prasarana di Kelurahan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Misalkan dalam profil standar disebutkan bahwa dalam 3 tahun kualitas jalan lingkungan di setiap kelurahan minimal 60% adalah paving/betonisasi. Jika bobot 60% ini tercapai di seluruh kelurahan akan mendukung target visi dan misi kepala daerah tingkat kabupaten/kota.

     Profil standar menjadi dasar pijakan bagi masyarakat dan kelurahan menyusun prioritas penggunaan dana kelurahan. Tidak perlu berpayah-payah mencari-cari kegiatan yang tidak perlu. Jika dari inventarisasi kelurahan total panjang jalan lingkungan di kelurahan adalah 10 Km. Kemudian ternyata baru 2 Km berupa betonisasi/paving, maka dana kelurahan difokuskan kepada pencapaian target 4 Km sisa. Dengan demikian tidak terbuka peluang menghambur-hamburkan dana kelurahan untuk kegiatan infrastruktur tanpa arah.

     Dari uraian panjang di atas dapat disimpulkan poin penting agar pengadaan di kelurahan tidak meresahkan adalah:

  1. Tersedianya Data Pokok dan Profil Sarana dan Prasarana Kelurahan.
  2. Tersedianya Buku Baku Spesifikasi dan Harga Bangunan Sederhana di Kelurahan.
  3. Tersedianya Sistem Informasi Pengadaan di Kelurahan berisi informasi update spesifikasi dan harga material terkini, informasi perencanaan, progres dan hasil kegiatan.
  4. Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan yang komprehensif terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa di kelurahan.
  5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM secara kontinu.

     Adalah penting menghindarkan pengadaan barang/jasa di Kelurahan dari isu-isu penyalahgunaan. Karena jika kasus-kasus korupsi juga menjangkiti maka neraca kepercayaan publik akan semakin terdegradasi. Untuk itu cara paling tepat adalah menghindarkan masyarakat dari beban tanggung jawab diluar keahlian yang dimiliki. Biarlah masyarakat menikmati suasana gotong-royong dengan kegiatan pembangunan infrastruktur milik mereka tanpa beban ketakutan. Menyediakan tools perencanaan, persiapan dan pengawasan yang plug n play adalah tugas pemerintah daerah.

2 Replies to “Agar Pengadaan di Kelurahan Tidak Meresahkan”

  1. dari uraian tersebut diatas, peran ukpbj dalam perencanaan swakelola dana kelurahan baik nya bagaimana? apakah sebagai penonton saja karena sejak dini dalam penyusunan draf rka peran ukpbj tidak diikutsertakan oleh TAPD. Tapi setelah dpa selesai dan ada permasalahan baru datang ke UKPBJ. 🙂 Peace

    1. Peran UKPBJ sdh jelas terkait tusi Pembinaan dan Advokasi, pelaksanaan pemilihan penyedia dan fasilitasi Sistem informasi.. Mestinya telah terhubung secara kelembagaan dibawah sekretariat daerah dan tim pembina dan pengawas dana kelurahan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.