Opini Radar Banjarmasin

Kesadaran pentingnya prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan tampaknya masih harus menempuh jalan yang panjang menuju kesuksesan di pemerintah daerah.      Padahal negara telah secara eksplisit melalui amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4)menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

     Keberlanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi konsideran yang amat sangat penting dalam penyelenggaraan perkonomian nasional. Untuk itu ini adalah komitmen bangsa Indonesia yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

     Dibawahnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 43 ayat 3 menyebutkan bahwa Instrumen ekonomi lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup.

     Disusunlah kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dimana pada bagian Ketiga diatur secara khusus tentang Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 36 dan 37.

Keseimbangan Konsumsi dan Produksi

     Yang menarik adalah PP 46/2017 pasal 37 ayat 1 yang mengatur tata cara tata cara penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup mencakup:

a. persyaratan produk barang danjasa; dan

b. pelaksanaan pengadaan barang danjasa.

     Pasal ini menunjukkan bahwa tata cara pengadaan barang/jasa ramah lingkungan hidup wajib mencakup 2 sisi yaitu dari sisi konsumsi (consumption) dan produksi (production). Ini sejalan dengan grand concept dari Suistainable Development Goals (SDGs) disusun dalam 12 Responsible Consumption and Production.

     Pola Suistainable Consumption and Production (SCP) ini memiliki makna yang sangat substantif. Artinya ketika akan menerapkan green public procurement (GPP), sebagai bagian implementasi pengadaan yang ramah lingkungan hidup, tidak hanya tentang sebanyak-banyak menggunakan produk ramah lingkungan (green product). Disisi lain juga perlu di-create pola konsumsi (belanja) yang ramah lingkungan (green behaviour).

     Ketidakseimbangan antara pola konsumsi dan produk menyebabkan kebijakan ramah lingkungan menghadapi jalan terjal dan mungkin saja buntu. Pada akhirnya kegagalan seperti ini hanya menambah ketidakyakinan publik bahwa pengadaan yang ramah lingkungan adalah mimpi belaka.

Kebijakan Kantong Plastik

     Kita ambil contoh program pengurangan konsumsi plastik melalui gerakan pergeseran atau shifting kantong kresek plastik ke kantong yang disebut ramah lingkungan seperti bakul purun.

     Dari sisi keterpenuhan pola konsumsi menjadi gegap gempita karena merubah perilaku lama secara revolusioner kepada perilaku hijau. Dari maraknya penggunaan kantong kresek plastik kearah penggunaan kantong ramah lingkungan. Tentu dan pasti akan menarik perhatian publik ini harta karun image dari sisi politis yang kita sebut pencitraan.

     Benarkah dapat mengurangi sampah plastik secara signifikan? Tentu tidak dapat dihitung sekarang, karena dampak lingkungan bukan proses revolusioner tapi evolusioner yang memakan waktu. Bahwa terjadi pengurangan pasti dapat diestimasi. Bagus ya memang bagus.

     Seluruh gerai-gerai modern yang dapat dikendalikan pemerintah taat dan patuh dengan kebijakan ini. Konsumen pun dipaksa patuh, karena memang gerai tidak lagi menyediakan kantong plastik. Kemudian pemerintah melalui kekuatan instansinya mendorong penyaluran bakul purun sebagai pengganti.

     Permintaan bakul purun pun meningkat. Ketiadaan kantong plastik digerai-gerai modern berpotensi menurunkan minat pembelian. Sehingga pihak pengelola gerai mengalihkan biaya kantong plastik ke bakul purun. Demand yang besar membutuhkan pola distribusi yang kompleks. Gerai modern memiliki sistem logistik yang mapan, sehingga gangguan pada salah satu titik supply akan dapat mengganggu secara keseluruhan. Dan ini juga akan mengkatrol biaya (cost).

     Ketika sisi distribusi bakul purun tidak disiapkan maka terjadilah bottleneck. Belum lagi persoalan produksi yang tidak mencukupi permintaan. Gegap gempita peningkatan demand harus dihadapi dengan persiapan peningkatan kapasitas produksi atau sistem konsolidasi hasil produksi termasuk distribusi. Sederhananya manajemen rantai pasokan harus dipersiapkan secar matang.

     Kendala ini lantas membuka peluang masuknya tawaran alternatif kantong pabrikasi, yang digadang-gadang juga non bahan plastik. Karena sifatnya pabrikasi yang sudah mapan, group gerai modern telah mempersiapkan secara khusus. Kantong pengganti ini sendiri perlu diteliti secara khusus, karena bisa saja justru mengandung bahan plastik.     

     Shifting ke kantong ramah lingkungan adalah tentang green product. Untuk itu sebelum memulai program, aspek ketersediaan pasar dari titik produsen hingga titik distribusi akhir, harus dipertimbangkan secara matang. Ini bagian dari feasibility study program. Ketika tidak dilakukan maka dapat dipastikan terjadi ketidakseimbangan pola konsumsi dan produksi. Pada akhirnya prinsip keberlanjutan tidak tercapai.

     Ada banyak lagi inisiasi-inisiasi green yang dari sisi kegiatan masih bersifat nakirah (umum) belum mencapai kebijakan yang ma’rifat. Akhirnya kebijakan tidak sustain, tidak lebih hanya sekedar kebijakan seumur jagung.

Keberlanjutan GPP Kalsel

     Green Public Procurement (GPP) adalah sebuah gerakan evolusioner yang harus dilaksanakan sepenuh hati. Mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan pengelolaan dampak. Tidak hanya tentang aliran barang dan uang tapi juga informasi.

     Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki regulasi terlengkap dalam hal pembangunan yang berkelanjutan. Ada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau dan Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Green Public Procurement (GPP). Jika kedua peraturan ini terbit berdasarkan keseriusan maka gerakan GPP di Kalsel harus terstruktur, Sistemik dan Masif. Organisasi perangkat daerah hingga pemerintah kabupaten dan kota harus segera menyusun rencana aksi yang komprehensif.

     Gerakan hijau di Kabupaten/Kota semestinya tidak bersifat parsial dan ceremonial belaka. Jangan sampai keberadaan 2 regulasi GPP unggulan ini hanya akan menjadi kebijakan tentang sustainable yang tidak sustain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.