Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 (Permenpupr 7/2019) tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Permenpupr 7/2019 menyusun kebijakan yang sangat kental rasa “kementerian/lembaga (K/L)”.

            Dalam satu acara sosialisasi terungkap bahwa tim Kementerian PUPR pada awalnya menyusun Permenpupr 7/2019 dengan dua rasa yaitu rasa APBN dan rasa APBD dengan tujuan memberikan panduan lengkap tidak hanya bagi K/L tapi juga bagi Pemerintah Daerah (PD). Namun konsep awal ini di koreksi pada proses legislasi karena ada pasal 86 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) yang sudah membagi kewenangan K/L dan PD dalam menyusun peraturan tindaklanjut.

            Jadilah formulasi Permenpupr 7/2019 seperti yang ada saat ini. Hanya dititipkan satu klausula pada Pasal 3 ayat 4 bahwa Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Dengan harapan pemerintah daerah cukup menyusun dokumen pengadaan barang/jasa, bukan peraturan kepala daerah, mengacu pada permenpupr 7/2019 tanpa merubah substansi.

            Kondisi tak pelak menimbulkan diskusi yang hangat dikalangan pelaku pengadaan jasa konstruksi di daerah. Bahkan kabarnya beberapa daerah sampai menerbitkan surat edaran yang isinya menyatakan Permenpupr 7/2019 bertentangan dengan kebijakan Presiden pada Perpres 16/2018.

Pencadangan Paket Pengadaan

            Salah satu pasal krusial yang menimbulkan perdebatan adalah dibuatnya norma baru pada Permenpupr 7/2019 pasal 21 ayat (3)            huruf a bahwa Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.

            Padahal sudah sedemikian lama norma paket pekerjaan untuk penyedia kualifikasi usaha kecil adalah 2,5 Milyar. Sebagaimana Perpres 16/2018 dalam pasal 65 ayat (4) Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.

            Tentang ini sebenarnya sudah sangat banyak referensi yang menjelaskan bahwa hal tersebut tidak bertentangan. Tidak kurang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-RI) melalui Direktur Penanganan Masalah Hukum menjelaskan hal ini dalam tayangan youtube.com.

            Norma 2,5 Milyar pada pasal 65 adalah pasal tentang pencadangan paket pengadaan yang diperuntukan untuk penyedia kualifikasi usaha kecil. Artinya paket pengadaan s/d 2,5 Milyar dicadangkan untuk usaha kecil. Dengan tujuan meningkatkan peran serta usaha kecil dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

            Sekarang justru Kementerian PUPR untuk pekerjaan konstruksi mencadangkan jauh lebih banyak dari yang dicadangkan dalam Perpres 16/2018. Tentu hal ini dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan peran serta usaha kecil. Dengan demikian kebijakan Permenpupr 7/2019 justru mendukung perluasan peran serta usaha kecil sebagaimana yang diamanatkan Perpres 16/2018 dalam pasal 65.

Kriteria Usaha Kecil dan Segmentasi Usaha Kecil

            Diskusi yang juga muncul kemudian dipertentangkannya norma 10 Milyar dengan Permenpu 8/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpupr 19/2014 tentang pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi. Dimana didalam permenpu ini kualifikasi kecil masih menggunakan batasan maksimal 2,5 Milyar. Padahal Permenpu 8/2011 notabene adalah regulasi miliki Kementerian PUPR sendiri.

            Lebih berat lagi diskusinya ketika dipertentangkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dimana pada pasal 6 masih disebutkan kriteria usaha kecil adalah hasil penjualan tahunan maksimal 2,5 Milyar. Kemudian beredarlah kesimpulan tergesa-gesa yang menyebutkan Permenpupr 7/2019 tidak konsisten dengan UU 20/2008 dan Permenpu 8/2011.

            Pertama yang harus diingat adalah Permenpupr 7/2019 adalah pengganti Permenpu 7/2011 dan seluruh perubahannya hingga Permenpupr 31/2015. Artinya Permenpupr 7/2019 bukan peraturan yang in-line atau satu garis dengan Permenpu 8/2011 termasuk dengan UU 20/2008.

            Mari perhatikan konsideran Permenpu 8/2011 dan Permenpu 7/2011 yang meskipun lahir bersamaan melalui rahim UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi namun mengatur dua wilayah berbeda. Dalam teori Supply Chain Management (SCM) sebagai induk dari ilmu procurement dimana pengadaan barang/jasa menjadi salah satu aspeknya dikenal dua domain besar yaitu pembahasan tentang Supply (Barang/Jasa) dan Supplier (Pelaku Usaha/Penyedia). Pasar supply dan  pasar supplier meski saling terpengaruh namun berada dalam dua domain yang terpisah.

            Permenpu 8/2011 dan UU 20/2008 tentang UMKM adalah regulasi yang mengatur pasar supplier. Sedangkan Perpres 16/2018, Permenpu 7/2011 dan Permenpu 7/2019 adalah regulasi yang mengatur pasar barang/jasa.

            Selayaknya anak kembar yang lahir dari rahim yang sama maka meski berbeda raga namun secara batiniah tetap akan saling mempengaruhi. Pola pengaruh inilah yang ingin dikendalikan melalui kedua regulasi ini. Supply dan Supplier adalah dua instrumen yang saling berhubungan untuk dikendalikan dengan regulasi untuk mencapai tujuan kebijakan.

UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan pada pasal 20 ayat 3 bahwa Kualifikasi usaha kecil, menengah dan besar menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

            Apa yang diinginkan oleh Kementerian PUPR dengan mencadangkan segmentasi pasar usaha untuk kualifikasi kecil hingga 10 Milyar saat ini? Tentu ini harus dilihat data-data pasar yang sering disebut sebagai market analysis dengan berbagai metode dan alat analisis.

            Secara sederhana misalnya dari UU 20/2008 pasal 40 tentang ketentuan pidana yang berbunyi bahwa Pasal 40 Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

            Sudah kah pasal ini legitimate dan dipatuhi dilapangan? Padahal pasal ini sangat efektif untuk memperbaiki struktur pasar supplier di Indonesia. Kemudahan usaha kecil mendapatkan paket pengadaan barang/jasa pemerintah mestinya mampu mendorong pelaku usaha kecil dalam waktu yang tidak terlalu lama meningkat menjadi usaha menengah atau usaha besar. Kenyataannya pelaku usaha banyak yang enggan naik ke level lebih tinggi karena kemudahan syarat paket pengadaan segmentasi usaha kecil.

            Mari kita lihat data LPSE yang diolah oleh http://opentender.net sistem pemantauan tender yang di inisiasi oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan LKPP-RI.

            Untuk satu perusahaan kualifikasi kecil berdasarkan data tahun 2013 telah mendapatkan kontrak (omset/penghasilan usaha selama satu tahun) lebih dari 2,6 Milyar. Tahun 2014 perusahaan yang sama tetap berada disegmentasi pasar yang diperuntukan bagi usaha kecil. Padahal jelas menurut kriteria pasal 6 UU 20/2008 perusahaan ini tahun 2014 sudah harus naik level ke usaha menengah. Jika ini dikaitkan dengan Pasal 40 UU 20/2008 ada konsekwensi pidana yang menanti.

            Dampak kebijakan Permenpupr 7/2019 dengan menaikan ambang batas cadangan hingg 10 Milyar mempercepat akselarasi pertumbuhan jumlah usaha menengah dan besar dalam struktur pasar supplier jasa konstruksi. Badan usaha kecil yang memenangkan paket di atas 2,5 Milyar dapat dipastikan tahun berikutnya naik level menjadi perusahaan menengah.

            Disamping itu kebijakan ini akan mendorong kedisiplinan pelaku usaha meregistrasikan usahanya secara sukarela tanpa menunggu batas akhir masa berlaku sertifikat badan usaha. Karena lembaga yang berwenang akan mudah memantau melalui data paket tender yang sekarang sudah sangat terbuka.

            Demikian sedikit aspek yang perlu dilihat dalam memandang langkah strategis yang diambil oleh Permenpupr 7/2019. Jadi tidak hanya sekedar bercerita tentang hasil spending analysis khusus untuk Kementerian/Lembaga yang tidak mengenal paket kecil s/d 2,5 milyar, namun jauh lebih luas lagi tentang kondisi perekonomian, aspek hukum dan aspek makro lainnya.

Meragukan Usaha Kecil Daerah

            Diskusi lainnya yang tidak kalah penting adalah kondisional pelaku usaha daerah dimata pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah. Bisa dimaklumi kekhawatiran ini adanya. Agak sulit memahami dan membayangkan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki KD dus tidak berpengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi. Khususnya yang baru berdiri kurang dari 3 tahun kemudian mendapatkan peluang besar memenangkan paket hingga 10 Milyar. Sedangkan mengerjakan paket dengan nilai s/d 2,5 Milyar saja banyak yang terseok-seok bahkan mengalami gagal kontrak dan bermasalah hukum. Inilah fenomena di daerah!

            Deskripsi di atas mungkin menjadi dasar kenapa kemudian kebijakan Kementerian PUPR sejak SE 10/2018, SE 14/2018 dan Permenpupr 7/2019 membuat sebagian teman-teman pelaksana di daerah panik tidak terkecuali penulis sendiri.

            Aspirasinya adalah paket 2,5 milyar ke atas tetap disegmentasikan sebagai Paket Usaha Menengah sehingga bisa dipersyaratkan KD dan SKN termasuk persyaratan lainnya seperti Tenaga Ahli ber Sertifikat Keahlian (SKA). Mengingat risiko kegagalan pelaksanaan pekerjaan menjadi sangat tinggi jika tidak dipersyaratkan Sub Klasifikasi, KD, SKN dan/atau tenaga ahli ber-SKA.

            Sebenarnya ada jalan tengah yang dapat diambil bagi daerah ditengah kegalauan ini tanpa harus mempertentangkan Permenpupr 7/2019 dengan Perpres 16/2018. Ada beberapa kondisi yang harus disadari yaitu:

  1. Jumlah paket pengadaan di daerah yang nilainya di atas 2,5 Milyar s/d 10 milyar tidaklah sebanyak paket pengadaan s/d 2,5 milyar. Sehingga kekhawatiran tentang paket 2,5 Milyar s/d 10 milyar ditetapkan sebagai paket usaha kecil tidak terlalu mayor, meski tetap harus dicarikan solusi;
  2. Keberatan sesungguhnya bukan pada pemaketan s/d 10 milyar sebagai usaha kecil namun lebih kepada kebutuhan penilaian kapabilitas pelaku usaha dalam melaksanakan pekerjaan seperti penilaian Sub Klasifikasi, KD, SKN dan Tenaga Ahli ber-SKA; dan
  3. Permenpupr 7/2019 tidak mewajibkan s/d 10 Milyar sebagai paket usaha kecil. Nilai s/d 10 milyar hanyalah satu variabel yang dapat dijadikan dasar pemaketan pengadaan.

            Dari dua kondisi ini maka ada baiknya kita melihat konsepsi UU 2/2017 pasal 21 hingga pasal 25 yang intinya menyebutkan bahwa segmentasi jasa konstruksi didasarkan pada :

  1. risiko;
  2. teknologi; dan/atau
  3. biaya.

            Biaya atau nilai paket hanyalah satu variabel dalam menentukan paket pengadaan dapat dikerjakan kualifikasi kecil, menengah atau besar, demikian ketetapan UU 2/2017. Permenpupr 7/2019 pun juga menyatakan hal yang sama pada pasal 21 ayat (4) bahwa pemaketan kecil atau menengah dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila:

  1. Tender gagal karena tidak ada Penyedia jasa yang mendaftar; dan/atau
  2. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana dimaksud (misal ditujukan untuk usaha kecil).

            Maka ketika PA/KPA/PPK telah memperhitungkan paket 2,5 Milyar s/d 10 milyar membutuhkan peralatan utama yang berteknologi tinggi dan/atau tingkat kesulitan pekerjaan/risiko membutuhkan penyedia yang memiliki pengalaman dengan kriteria tertentu (KD) dan/atau memiliki kemampuan nyata yang cukup (SKN) , dapat menetapkan satu tingkat segmentasi kualifikasi menjadi menengah.

            Kewenangan ini ada pada Perpres 16/2018 pasal 9 ayat huruf c. dan pasal 10, bahwa PA/KPA menetapkan perencanaan pengadaan dimana didalamnya penetapan pemaketan pengadaan barang/jasa.

            Maka dari keseluruhan artikel ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

  1. Norma usaha kecil s/d 2,5 Milyar Perpres 16/2018 tidak bertentangan dengan norma usaha kecil s/d 10 Milyar Permenpupr 7/2019 bahkan justru saling mendukung peningkatan peranserta usaha kecil sebagaimana tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
  2. Norma usaha kecil s/d 10 Milyar Permenpupr 7/2019 konsisten dan searah dengan kriteria kualifikasi dan subklasifikasi pelaku usaha Permenpu 8/2011.
  3. Norma usaha kecil s/d 10 Milyar Permenpupr 7/2019 konsisten dan searah dengan kriteria UMKM pada UU 20/2008. Bahkan mendorong pelaku usaha untuk taat terhadap ketentuan pasal 40 UU 20/2008 tentang sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan omset usaha.
  4. Kriteria s/d 10 Milyar hanya salah satu variabel dari penentuan segmentasi kualifikasi usaha disamping kriteria risiko, teknologi dan tingkat kesulitan pekerjaan. Untuk itu tidak ada larangan PA/KPA/PPK menetapkan pemaketan pengadaan barang/jasa s/d 10 Milyar sebagai paket menengah jika dianggap dari sisi risiko, teknologi dan/atau tingkat kesulitan memerlukan penilaian Sub Klasifikasi, KD, SKN ataupun tenaga ahli ber SKA.

21 Replies to “Polemik Batasan 2,5 Milyar dan 10 Milyar untuk Usaha Kecil”

  1. Sebagaimana kita ketahui dalam perpres 17/2019, untuk konstruksi nilai sampai dengan 1 miliar dilakukan pengadaan langsung, untuk nilai diatas 1 sampai dengan 2,5 miliar tender terbatas pelaku usaha papua. Segmentasi metoda pemilihannya berdasarkan nilai paket.

    Untuk usaha non-kecil wajib melakukan pemberdayaan pelaku usaha papua melalui kemitraan (kso->leadfirm pelaku usaha papua) dan sub kontrak dengan pelaku usaha papua yang aktif minimal 1 tahun. Segmentasinya berdasarkan kualifikasi usaha.

    Alur pemikiran, perpres 16/2018, khusus untuk papua dilakukan dengan perpres 17/2019, dokumen pemilihannya mengacu pada perlem lkpp 9/2018 karena kontruksi mengacu pada 7/2019.

    Pertanyaannya: apabila paket pekerjaan konstruksi dengan nilai 2,6 s/d 10 miliar bagaimana proses pengadaannya untuk pekerjaan di papua atau papua barat, karena termasuk kualifikasi kecil dalam permen PU 7/2019, sedangkan yg diatur dalam perpres 17/2019 hanya untuk kualifikasi non-kecil dan nilai paket hingga 1 miliar untuk pengadaan langsung dan diatas 1 s/d 2,5 miliar untuk tender terbatas pascakualifikasi. Terima kasih, mohon arahan.

    1. Saya belum membaca penegasan resmi dari LKPP-RI dan Kemenpu soal ini. Menurut hemat saya untuk paket 2,6 M s/d 10 M konstruksi sederhana tetap mengacu pada Permenpu 7/2019 yaitu segmentasi kecil dengan metode yang memungkinkan berdasarkan perpres 17/2019 adalah Tender Biasa dengan tetap mengutamakan pelaku usaha asli Papua. Jika ternyata berdasarkan pertimbangan PA 2,6 M s/d 10 M bersifat kompleks dan/atau setelah ditender tidak ada pelaku usaha kecil papua yang dapat mengikuti/mampu maka dapat ditetapkan sebagai paket Menengah dengan ketentuan ber mitra dengan pelaku usaha lokal papua. Sementara pendapat saya demikian.

  2. 1. dalam perpres 17/2019 hanya untuk kualifikasi non-kecil (kemitraan dan subkon);
    2. nilai paket hingga 1 miliar untuk pengadaan langsung;
    3. diatas 1 s/d 2,5 miliar untuk tender terbatas pascakualifikasi peserta pelaku usaha papua.
    bagaimana untuk nilai 2,6 sampai dengan 1- miliar, bagaimana metoda pemilihannya?

  3. ijin bertanya pak
    jadi sesuai dengan permen PU 7/2019 apakah untuk paket usaha kecil s/d 10 milyar tetap dengan batasan klasifikasi/bidang (e.x BG)? dan apakah boleh dalam satu paket usaha kecil mensyaratkan dua klasifikasi/bidang (e.x BG dan MK/EL)? terima kasih

  4. terima kasih pak, untuk pertanyaan ke-2 apakah boleh dalam satu paket usaha kecil mensyaratkan dua klasifikasi/bidang (e.x BG dan MK/EL)? atau hanya satu saja

    terima kasih

  5. assalamualaikum pak,
    izin bertanya pak, mohon informasi tentang aturan baku dan terbaru dalam hal POKJA menentukan Klasifikasi Badan Usaha pak,
    Terimakasih byk sebelumnya pak

  6. saya ijin bertanya pak mungkin diluar konteks diatas.
    apabila dalam suatu tender dipersyaratkan tenaga terampil dengan ijazah SMK dan kita memasukan tenaga terampil dengan ijazah STM apakah pokja dapat menyatakan tidak lulus karena memasukan Jiazah STM sedangkan di persyratkan Ijazah SMK walaupun menurut Hemat kami STM dan SMK adalah jejang pendidikan yang sama?
    terimakasih

    1. Sangat tergantung pada pertimbangan pokja dalam mengartikan spesifikasi pendidikan yang diminta oleh PPK atau juga mungkin PPK yang memaksakan harus SMK tertentu. Secara logika orang diluar pokja dan ppk memng STM, SMK tidak lah spesifik berbeda. Jika tidak puas silakan sanggah

  7. assalamualaikum .Mohon pencerahan dalam pelelangan di daerah kadang2 Pokja terlau mengada-ada :
    1. Bolehkah SLTA,/sederajat ,,,, sebagai syarat untuk SKT untuk pelelangan
    2. Bolehkah satu tenaga Site Manager Merangkap 2- 3 proyek.
    3. Kadang2 persyaratan peralatan, terlalu banyak apakah dalam peraturan ada persyaratan minimal….kebanyakan ditambah yan kurang penting.

    1. 1. Silakan merujuk pada peraturan turunan permenpu 8/2011 dan perlem terkait
      2. Site manajer jika berkontrak fulltimer maka tidak boleh merangkap di pekerjaan lain
      3. yang diwajibkan adalah yang utama saja

  8. Saya Mohon Pencerahan Pak . Dalam Permen Pu No 7 Tahun 2019,
    1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan kualifikasi usaha……… serta disyaratkan:
    Klasifikasi ………,
    dan subklasifikasi ……… (hanya diisi untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha menengah dan/atau besar).
    2. Untuk Pekerjaan Perusahaan Kecil = Rp.1 S/d Rp. 10 Milyar . . ????

    Maksudnya ini seperti Apa Ya Pak . . Mohon Petunjuknya. .

    1. 1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan kualifikasi usaha Kecil serta disyaratkan:
      Klasifikasi Bangunan Gedung (BG),
      dan subklasifikasi Tidak diisi (hanya diisi untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha menengah dan/atau besar).
      2. Untuk Pekerjaan Perusahaan Kecil = Rp.1 S/d Rp. 10 Milyar . . ???? karena sekarang paket sederhana s/d 10 M adalah Segmentasi Usaha Kecil

  9. Pak, saya mau tanya mengacu pada Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang, apakah tidak ada peluang bagi perusahaan yang baru berdiri ikut tender pengadaan barang ?
    jika memang tidak bisa ikut, apa solusinya agar perusahaan baru berdiri itu bisa ikut tender tersebut.

    1. Berusahalah sebagai pengusaha.. pengusaha utamanya berusaha di pasar baik pasar swasta maupun publik.. swasta uang private sedang publik uang negara.. sebelum mengelola uang negara maka belajarlah sebaik2nya mengelola uang private..

  10. Bagaimana bila dalam persyaratan lelang berlangsung disebutkan paket pekerjaan (konstruksi) dipersyaratkan non kecil dengan nilai dibawah 8 Milyar dengan alasan pekerjaan yang cukup kompleks dan waktu yang tersedia tidak banyak, dan pada saat aanwijzing persyaratan dokumen diaddendum menjadi perusahaan Kecil dan Non Kecil, setelah proses lelang selesai yang menjadi pemenang adalah perusahaan Non Kecil, apakah hal ini diperbolehkan sesuai dengan Permenpu 7/2019? apa dasar hukum dan bolehkah kami memberi sanggahan. mohon penjelasan Pak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.