Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) pasal 86 ayat 2 menyebutkan bahwa, “Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah“.

Mestinya pertanyaan pada judul di atas tidak perlu dijawab dengan ulasan panjang karena kalimatnya sudah sangat jelas.

Ternyata tidak sejelas yang dikira. Kata “dapat” mengandung beban ijtihad yang besar dan berat baik buat Kepala Daerah maupun pemegang regulasi (regulator) Perpres 16/2018. Ada keraguan tentang kompetensi dan integritas dan juga kekhawatiran terkait tidak tercapainya keseragaman dalam keberagaman peraturan yang nanti diterbitkan oleh daerah.

Sikap bimbang penyusun regulasi pun menjadi faktor. Tidak sedikit pihak yang mempertanyakan secara langsung, mendapatkan jawaban yang justru mengarah pada tidak direstuinya inisiasi peraturan kepala daerah (perkada) yang dilakukan.

Lalu kemudian, benarkah penyusunan peraturan Kepala Daerah terkait pedoman atau tata laksana pengadaan barang/jasa di daerah tidak diperlukan?

Mari kita lihat konten Perpres 16/2018 dan seluruh turunannya apakah sudah sangat fit dengan mekanisme pengelolaan keuangan di daerah.

Perlem LKPP 15/2018 tentang Pelaku Pengadaan pasal 6 ayat 3 PPK tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. Pada pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dikenal PPSPM karena umumnya yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) adalah PA/KPA. Tidak seperti di APBN, menurut PP 45/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, PA/KPA punya petugas pelaksana penandatanganan SPM yang kemudian disebut PPSPM.

Sementara dilapangan tidak ada yang mampu menjelaskan dengan baik bahwa didaerah tidak ada PPSPM. Sehingga terdapat permasalahan ketika PPK di daerah dirangkap atau dilaksanakan oleh KPA, dimana beberapa KPA adalah penandatangan SPM.

 Terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (PP 12/2019) tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari PP 58/2005. Dimana dalam salah satu pasal dan penjelasan mengamanatkan dengan tegas bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK terlibat langsung dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pola hubungan antara pelaku pengadaan dengan PPTK tidak dijelaskan secara rinci dalam Perpres 16/2018 maupun peraturan turunannya.

Catatan tercecer lainnya adalah tentang harmonisasi tata cara pembayaran dengan tata cara perjanjian yang tidak pernah tuntas bagi pemerintah daerah. Masih terjadi pertentangan sengit bahwa nilai sampai 10 Juta cukup dengan bukti pembelian tapi tetap diminta surat pesanan atau SPK dan lain sebagainya. Masih banyak lagi jika betul-betul dibahas satu persatu.

Sangat jelas sekali bahwa kejelasan dan ketegasan Perpres 16/2018 sangat harmonis dengan pengelolaan keuangan APBN. Tapi tidak begitu kenyataannya dengan pengelolaan keuangan daerah. Oke lah ini adalah PR dari pemerintah untuk membimbing keseragaman regulasi administrasi pengelolaan keuangan daerah(Kemendagri) dan keuangan negara (Kemenkeu). Namun sampai kapan pemerintah daerah harus menunggu?

 Sedangkan amanat Perpres 16/2018 pasal 91 ayat (3) saja sampai kini tidak kunjung direspon dengan cepat. Telah tegas diamanatkan bahwa, “ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk pendanaan yang bersumber dari APBD, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan”. Sudah lebih dari 90 hari  tidak juga terbit peraturan tersebut.

 Kebutuhan terbitnya petunjuk tindak lanjut Perpres 16/2018 dan turunannya untuk daerah semakin membesar dengan terbitnya peraturan ikutan lain diantaranya :

  1. Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 (Permenpupr 7/2019) tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Permenpupr 7/2019 menyusun kebijakan yang sangat kental rasa “kementerian/lembaga (K/L)”.
    Dalam satu acara sosialisasi terungkap bahwa tim Kementerian PUPR pada awalnya menyusun Permenpupr 7/2019 dengan dua rasa yaitu rasa APBN dan rasa APBD dengan tujuan memberikan panduan lengkap tidak hanya bagi K/L tapi juga bagi Pemerintah Daerah. Namun konsep awal ini di koreksi pada proses legislasi karena ada pasal 86 ayat 1 dan 2 Perpres 16/2018 yang sudah membagi kewenangan K/L dan PD dalam menyusun peraturan tindaklanjut.
    Jadilah formulasi Permenpupr 7/2019 seperti yang ada saat ini. Hanya dititipkan satu klausula pada Pasal 3 ayat 4 bahwa Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Dengan harapan pemerintah daerah cukup menyusun dokumen pengadaan barang/jasa, bukan peraturan kepala daerah, mengacu pada permenpupr 7/2019 tanpa merubah substansi.
  2. Kemudian hadir lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri 130 tahun 2018 tentang tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dimana dalam salah satu pasal menyebutkan tentang pengadaan barang/jasa di kelurahan. Kemudian dipertegas dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.146/2694/S.J Tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No.130 Tahun 2018 bahwa Kepala Daerah diamanatkan menyusun peraturan kepala daerah terkait pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di kelurahan termasuk tentang pengadaan barang/jasa.
  3. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 (Perlem 12/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa di Badan Layanan Umum (BLU) termasuk yang dikecualikan.  BLU Daerah diatur tersendiri berdasarkan peraturan pimpinan BLUD. Sementara para pimpinan BLUD pun tidak serta merta berani menginisiasi penyusunan peraturan tersendiri tanpa amanat langsung dari Kepala Daerah, meski telah diamanatkan dalam Perpres 16/2018.
  4. Belum lagi jika bercerita tentang pengadaan barang/jasa di Desa yang meskipun sepenuhnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun secara kebijakan tetap menjadi tanggungjawab kepala daerah untuk menerbitkan peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang/jasa di desa. Tentu sinkronisasi dan harmonisasi juga menjadi spektrum yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di daerah.

Semoga spektrum yang disampaikan di atas cukup untuk menjawab bahwa pelaksana pengadaan barang/jasa di daerah memerlukan satu “router” berupa peraturan kepala daerah yang mampu mengalirkan informasi yang jelas dan tegas tentang bagaimana pelaku pengadaan barang/jasa di daerah bertindak dan menjalankan tugas.    Router ini adalah peraturan kepala daerah sebagaimana amanat Perpres 16/2018 pasal 86 ayat 2.

Jika masih ada yang berpendapat tidak perlu, maka dapat dipastikan belum memahami secara mendasar tentang kebutuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.