Hasil gambar untuk supply positioning dan supply perception

Diskusi bahkan perdebatan terkait dengan nomenklatur kecil dan non-kecil tampaknya tidak juga bisa diselesaikan sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 16/2018. Dilapangan masih saja terjadi pertentangan. Diksi dan kedisiplinan regulasi dalam penyebutan kecil dan non-kecil tidak jua menemukan kejelasan resonansi. Sehingga begitu sampai ketelinga akar rumput, yang sudah barang tentu berselisih kepentingan, menjadi bahan pertentangan.

Pengguna yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitment (PPK) berpendapat bahwa yang disebut Kecil dan Non-Kecil adalah merujuk pada kompleksitas paket pekerjaan (barang/jasa). Maka kemudian muncul pemahaman bahwa yang disebut Usaha Kecil adalah paket pekerjaan yang sederhana yang nilainya sampai dengan 2,5 Milyar (Versi Perpres 16/2018). Kebetulan regulasi-pun membatasi paket usaha kecil ini hanya dapat dimenangkan dan dikerjakan oleh pelaku/penyedia usaha kecil.

Berarti yang dimaksud paket pekerjaan usaha non-kecil, dari kacamata PPK, adalah pekerjaan yang tidak sederhana yang nilainya di atas 2,5 Milyar dimana oleh regulasi, Perpres 16/2018, tidak dilakukan pembatasan. Artinya tidak ada previllage hanya untuk pelaku usaha menengah atau besar saja namun bisa juga dimenangkan dan dikerjakan oleh pelaku usaha kecil selama dinilai memiliki kemampuan mengerjakan.

Disisi Pelaku Usaha atau Penyedia sebaliknya. Pelaku Usaha beranggapan kecil dan non-kecil adalah kualifikasi usaha bukan klasifikasi pekerjaan atau barang/jasa. Artinya jika disebut paket usaha kecil maka hanya bisa dikerjakan oleh pelaku usaha kecil. Sedangkan non-kecil merujuk pada kualifikasi menengah atau besar, sehingga jika disebut paket usaha non-kecil adalah syarat yang melekat pada perusahaan menengah dan besar yang menawar pada paket pekerjaan non-kecil. Jika pelaku usaha kecil menawar pada paket pekerjaan non-kecil tidak perlu memenuhi persyaratan bagi usaha non-kecil (menengah-besar).

Misal pada kasus memahami syarat Peraturan LKPP 9/2018 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia tentang syarat kualifikasi keuangan yaitu SKN. Pada lampiran Perlem 9/2018 bagian 3.4.3 huruf a:

“Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan.

SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.”

Pelaku usaha memahami ini ketentuan ini bahwa pelaku usaha kecil meskipun menawar pada paket usaha non kecil tidak perlu dipersyaratkan SKN. Karena SKN hanya dipersyaratkan apabila penyedia non kecil (menengah dan besar) yang menawar.

Jika membaca secara letterlek maka ketentuan 3.4.3.a tersebut berpihak pada kepentingan pelaku usaha dan mengganggu rasa keadilan PPK.

Tujuan dievaluasinya SKN adalah untuk memastikan penyedia pelaksana pekerjaan memiliki Kemampuan Keuangan minimal yang cukup untuk dapat dinyatakan sehat dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleksitasnya tidak sederhana (Non-Kecil). Perusahaan atau Pelaku Usaha berkualifikasi Menengah dan Besar (Non-Kecil) yang menawar pada paket pekerjaan dikenakan persyaratan yang sangat ketat terkait keuangan.

Menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi PPK jika menemukan pelaku usaha kualifikasi kecil yang menawar pada paket pekerjaan tidak sederhana (kompleks) justru tidak diwajibkan untuk dievaluasi kemampuan keuangannya. Apa yang menjamin pelaku usaha kecil memiliki kemampuan, dalam hal ini kemampuan keuangan, jika tidak melalui evaluasi SKN?

Tekanan dan beban yang sangat berat bagi PPK mempertanggungjawabkan pilihan sepakat dengan Pokja jika yang ditetapkan sebagai pemenang adalah pelaku usaha kecil. Sementara jika pekerjaan terjadi masalah, pilihan menetapkan pelaku usaha kecil, yang jelas-jelas tidak memiliki kemampuan keuangan, sebagai penyedia akan menjadi tanggungjawab hukum terkait penggunaan keuangan negara.

Untuk itu sangat diperlukan kebijaksanaan dalam memahami kebijakan. Karena toh jika PPK bermasalah hukum, pelaku usaha juga akan mendapatkan getahnya. Hampir semua permasalahan hukum, terutama tindak pidana korupsi, menyeret pelaku usaha didalamnya.

Beruntunglah untuk pekerjaan konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jauh lebih tegas. Dimana Permenpupera 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi membatasi wilayah kualifikasi usaha dalam 3 area yaitu Kecil (K), Menengah (M) dan Besar (B). Dimana demarkasinya dibuat tegas bahwa untuk paket pekerjaan konstruksi Kecil hanya dapat dikerjakan oleh pelaku usaha kecil. Sedangkan paket pekerjaan konstruksi Menengah dan Besar hanya untuk Pelaku Usaha Menengah dan Besar saja. Sehingga kegalauan PPK Pekerjaan Konstruksi terobati.

Pasal 21.3 Permenpu 7/2019 menyebutkan Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:

  1. nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
  2. nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
  3. nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Filosofi Supply dan Supplier

Dalam kerangka pemahaman tersebut maka patutlah kiranya disosialisasikan teori umum dari manajemen pembelian dan rantai pasokan atau yang dikenal dengan Purchase and Supply Chain Management (PSCM) sebagai salah satu induk keilmuan pengadaan barang/jasa.

Secara sederhana dalam Management PSCM mengenal 2 sisi, yaitu sisi supply dan sisi supplier. Maka dari itu salah satu jargon utamanya terdapat metodologi analisa yang dipakai berupa Supply Positioning Model (Model Analisa tentang Posisi Kebutuhan Supply bagi organisasi) dan Supplier Perception Model (Model Analisa tentang Persepsi Supplier terhadap kebutuhan organisasi).

Untuk memetakan pemahaman dapat disusun beberapa karakteristik klasifikasi dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Dengan sedikit pemetaan ini maka akan mudah dan konsisten dalam memahami perbedaan antara istilah Usaha Kecil dan Non-Kecil di wilayah Supply dan Supplier.

Misal memahami tentang SKN.

“Disebutkan untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN)”.

Melekatkan kata penyedia dengan non-kecil menjadi membingungkan karena sejatinya SKN adalah persyaratan dalam peraturan pengadaan barang/jasa (Perpres 16/2018) bukan peraturan tentang penyedia (UU 20/2008). Karena berada diwilayah barang/jasa maka membaca persyaratan SKN harusnya seperti ini:

Untuk “Barang/Jasa” Non Kecil maka penyedia harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN).

Dengan pemahaman seperti ini bahasa regulasi akan bersesuaian dengan bahasa teoritis.  Apa yang dilakukan Permenpu 7/2019 jauh lebih clear, mengingat penyedia usaha kecil tidak dapat menawar pada paket menengah dan besar.

Pada diskursus yang lain misalnya tentang penggunaan KBKI dan KBLI. Banyak yang menanyakan kenapa kualifikasi teknis pengalaman berdasarkan KBKI sedangkan kualifikasi administratif yaitu klasifikasi dan sub klasifikasi menggunakan KBLI.

Dengan tabel pemetaan diatas dapat dengan mudah dipahami bahwa kualifkasi atau kompetensi teknis mengikat pada barang/jasa-nya. Untuk itu buku baku yang digunakan adalah klasifikasi barang/jasa-nya bukan klasifikasi lapangan usaha. Sedangkan untuk kompetensi administratif dilihat dari ijin usaha yang dimiliki. Ijin usaha didasarkan pada lapangan usaha.

Perdebatan semacam ini juga pernah terjadi pada era Perpres 54/2010 terkait persyaratan KD. Namun demikian bahasa regulasi pada Perpres 54/2010 sedikit lebih baik menjelaskannya. Pasal 19 ayat 1 huruf h. menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi .

Perpres 54/2010 tidak mencampur adukan kata “penyedia” dengan “kecil dan non-kecil” dalam pasal ini. Kata “penyedia” didekatkan dengn “kecil dan non-kecil” ketika menjelaskan kualifikasi usaha. Misal di pasal 39 ayat 1 huruf d tentang pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

Karena itulah di era Perpres 54/2010 lebih mudah menegaskan bahwa KD tetap dipersyaratkan bagi pelaku/penyedia usaha kecil yang coba-coba menawar pada paket usaha non-kecil. Dan akhirnya disepakati bahwa untuk paket usaha non-kecil, penyedia barang/jasa yang baru berdiri dan/atau tidak berpengalaman tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang.

Tentu sangatlah diharapkan bahasa regulasi bersesuaian dengan dengan bahasa teori keilmuan. Hal ini agar tidak bertabrakan dengan realita dan dasar-dasar logika umum yang pada akhirnya memaksa saling menafsirkan. Beruntunglah SKN dan lainya diatur pada tataran peraturan teknis, sehingga tidak perlu merubah norma regulasi. Perlu terus dilakukan penyempurnaan ditataran peraturan teknis seperti peraturan lembaga atau Peraturan LKPP agar tidak terlalu jauh dari pemahaman teori dan logika dasar.

Untuk itu sebagai satu kesimpulan dapat disampaikan sebagai berikut :

  1. SKN adalah persyaratan yang melekat pada paket pekerjaan, bukan pada kualifikasi penyedia barang/jasa-nya.
  2. Jika ternyata regulasi berpemahaman penyedia barang/jasa usaha kecil tidak dipersyaratkan SKN untuk mengerjakan paket usaha non-kecil maka kegagalan pelaksanaan pekerjaan adalah tanggungjawab regulasi. Beralasan sekali  jika ada PPK yang tidak berani mengambil risiko untuk menunjuk penyedia yang telah ditetapkan.
  3. Diperlukan penyempurnaan peraturan lembaga agar bisa lebih jelas memetakan istilah kecil dan non-kecil sesuai teori supply atau teori supplier.

                  Demikian yang bisa diuraikan semoga bermanfaat.

19 Replies to “Istilah Kecil dan Non Kecil Yang Membingungkan”

  1. Usahan Kecil menurut UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil, Menengah Pasal 6 ayat 2 b yang menyatakan kriteria usaha kecil salah satunya adalah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga hal ini yg menjadikan acuan kenapa kontraktor kecil hanya bisa mengikuti paket 2,5 milyar, namun dgn terbitnya permenpu no 7 tahun 2019 hal ini menjadi tidak relevan lagi

    1. Perlu dipahami bahwa aspek usaha dipahami dari 2 konsep. Konsep supply ini berkaitan dengan segmentasi yang sering dikenal dengan paket usaha kecil, non kecil, menengah atau besar. Konsep kedua adalah konsep supplier kita kemudian mengenal pelaku usaha keci, menengah, besar. UU UMKM dalam konsep supplier dan Permenpu 7/2019 mengatur konsep supply. Sehingga mestinya tidak perlu dipertentangkan

  2. apakah perusahaan dengan kualifikasi menengah dapat mengikuti proses tender barang/jasa dengan persyaratan perusahaan kecil ? terima kasih

      1. jika dalam suatu paket tender dengan kualifikasi kecil, kemudian yang menawar hanya 1 penyedia (non-kecil), apakah dapat ditetapkan sebagai pemenang?

      2. Bagaimana kalo perusahaan kecil menawar di paket pekerjaan kualifikasi Non Kecil? sedang di LDK jelas syarat kualifikasi nya Non Kecil

          1. mohon maaf Pak Bagaimana untuk paket non konstruksi (barang), di Lembar Data Kualifikasi dipersyaratkannya bahwa ijin usaha dengan kualifkasi non kecil? Kalo Pokja untuk evaluasi kan berpedoman pada dokumen pemilihan yang sudah jelas dipersyaratkan ijin usaha dengan kualifikasi non kecil. maka perusahaan dengan ijin usaha kecil otomatis tidak memenuhi syarat kualifikasi administrasi/legalitas?

  3. Perlem Nomor 3 thn 2017 tentang sertifikasi dan registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi,
    di pasal 26 (1) menyatakan, SBU dengan masa berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, wajib melakuakn registrasi ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana tgl yg tertera pada halaman depan SBU.
    Di Dokumen Pemilihan pada Bab III, Evaluasi Kualifikasi, poin a) menyatakan masa berlaku SBU berdasarkan masa berlaku yg tertera/tertulis pada sertifikat tersebut dengan tidak memperhatikan ketentuan registrasi tahunan.
    Dengan mengacu di dokumen pemilihan, perusahaan tidak perlu melakuakan perpanjangan atau meregistrasi SBU di LPJK, mohon petunjuknya.

    1. Dokumen pemilihan memang tidak mengatur bagaimana penyedia harus registrasi atau tidak registrasi karena dokumen pemilihan hanya mengatur bagaimana pengadaan “barang/Jasa” dilakukan di pemerintah.. juga tidak mengatur pengadaan non pemerintah. Sedangkan penyedia bisa mengikuti pemerintah atau juga non pemerintah dan sebagai penyedia wajib mengikuti aturan tentang penyedia sebagaimana diatur dalam permenpu 8/2011 dan aturan turunannya. Bukan berarti tidak dipersyaratkan dalam PBJP kemudian tidak wajib dalam aturan registrasi penyedia.

  4. Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia bagian 3.4.2 huruf a point 1 a). Penyediaan barang pada divisi yang sama1 paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;dan b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. yang menjadi pertanyaan kami :
    1. Perusahaan Kami memiliki pengalaman pengadaan nautika kapal tahun 2017 sedangkan tender pengadaan nautika kapal tahun 2019 yang kami ikuti. apakah dengan persyaratan diatas secara langsung perusahaan kami digugurkan??? karena alasan tidak memiliki pengalaman tahun 2018. sesuai divisi yang sama 1 tahun terakhir???

  5. Apabila peralatan nautika kapal tidak tersedia di dalam KBKI 2012, apakah divisi dan Grup/Kelompok pada Lampiran LKPP nomor 9 tahun 2018 bisa menjadi pegangan pokja untuk menggugurkan peserta lelang??? karena divisi 47. Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya KBKI buku 4 menjadi patokan pokja. padahal pengadaan peralatan nautika kapal dimaksud itemnya berupa Radar, GPS, Kompas dan IRS. bukan alat radio dan komunikasi???

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.