Istilah Kecil dan Non Kecil Yang Membingungkan

Hasil gambar untuk supply positioning dan supply perception

Diskusi bahkan perdebatan terkait dengan nomenklatur kecil dan non-kecil tampaknya tidak juga bisa diselesaikan sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 16/2018. Dilapangan masih saja terjadi pertentangan. Diksi dan kedisiplinan regulasi dalam penyebutan kecil dan non-kecil tidak jua menemukan kejelasan resonansi. Sehingga begitu sampai ketelinga akar rumput, yang sudah barang tentu berselisih kepentingan, menjadi bahan pertentangan.

Pengguna yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitment (PPK) berpendapat bahwa yang disebut Kecil dan Non-Kecil adalah merujuk pada kompleksitas paket pekerjaan (barang/jasa). Maka kemudian muncul pemahaman bahwa yang disebut Usaha Kecil adalah paket pekerjaan yang sederhana yang nilainya sampai dengan 2,5 Milyar (Versi Perpres 16/2018). Kebetulan regulasi-pun membatasi paket usaha kecil ini hanya dapat dimenangkan dan dikerjakan oleh pelaku/penyedia usaha kecil.

Berarti yang dimaksud paket pekerjaan usaha non-kecil, dari kacamata PPK, adalah pekerjaan yang tidak sederhana yang nilainya di atas 2,5 Milyar dimana oleh regulasi, Perpres 16/2018, tidak dilakukan pembatasan. Artinya tidak ada previllage hanya untuk pelaku usaha menengah atau besar saja namun bisa juga dimenangkan dan dikerjakan oleh pelaku usaha kecil selama dinilai memiliki kemampuan mengerjakan.

Disisi Pelaku Usaha atau Penyedia sebaliknya. Pelaku Usaha beranggapan kecil dan non-kecil adalah kualifikasi usaha bukan klasifikasi pekerjaan atau barang/jasa. Artinya jika disebut paket usaha kecil maka hanya bisa dikerjakan oleh pelaku usaha kecil. Sedangkan non-kecil merujuk pada kualifikasi menengah atau besar, sehingga jika disebut paket usaha non-kecil adalah syarat yang melekat pada perusahaan menengah dan besar yang menawar pada paket pekerjaan non-kecil. Jika pelaku usaha kecil menawar pada paket pekerjaan non-kecil tidak perlu memenuhi persyaratan bagi usaha non-kecil (menengah-besar).

Misal pada kasus memahami syarat Peraturan LKPP 9/2018 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia tentang syarat kualifikasi keuangan yaitu SKN. Pada lampiran Perlem 9/2018 bagian 3.4.3 huruf a:

“Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan.

SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.”

Pelaku usaha memahami ini ketentuan ini bahwa pelaku usaha kecil meskipun menawar pada paket usaha non kecil tidak perlu dipersyaratkan SKN. Karena SKN hanya dipersyaratkan apabila penyedia non kecil (menengah dan besar) yang menawar.

Jika membaca secara letterlek maka ketentuan 3.4.3.a tersebut berpihak pada kepentingan pelaku usaha dan mengganggu rasa keadilan PPK.

Tujuan dievaluasinya SKN adalah untuk memastikan penyedia pelaksana pekerjaan memiliki Kemampuan Keuangan minimal yang cukup untuk dapat dinyatakan sehat dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleksitasnya tidak sederhana (Non-Kecil). Perusahaan atau Pelaku Usaha berkualifikasi Menengah dan Besar (Non-Kecil) yang menawar pada paket pekerjaan dikenakan persyaratan yang sangat ketat terkait keuangan.

Menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi PPK jika menemukan pelaku usaha kualifikasi kecil yang menawar pada paket pekerjaan tidak sederhana (kompleks) justru tidak diwajibkan untuk dievaluasi kemampuan keuangannya. Apa yang menjamin pelaku usaha kecil memiliki kemampuan, dalam hal ini kemampuan keuangan, jika tidak melalui evaluasi SKN?

Tekanan dan beban yang sangat berat bagi PPK mempertanggungjawabkan pilihan sepakat dengan Pokja jika yang ditetapkan sebagai pemenang adalah pelaku usaha kecil. Sementara jika pekerjaan terjadi masalah, pilihan menetapkan pelaku usaha kecil, yang jelas-jelas tidak memiliki kemampuan keuangan, sebagai penyedia akan menjadi tanggungjawab hukum terkait penggunaan keuangan negara.

Untuk itu sangat diperlukan kebijaksanaan dalam memahami kebijakan. Karena toh jika PPK bermasalah hukum, pelaku usaha juga akan mendapatkan getahnya. Hampir semua permasalahan hukum, terutama tindak pidana korupsi, menyeret pelaku usaha didalamnya.

Beruntunglah untuk pekerjaan konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jauh lebih tegas. Dimana Permenpupera 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi membatasi wilayah kualifikasi usaha dalam 3 area yaitu Kecil (K), Menengah (M) dan Besar (B). Dimana demarkasinya dibuat tegas bahwa untuk paket pekerjaan konstruksi Kecil hanya dapat dikerjakan oleh pelaku usaha kecil. Sedangkan paket pekerjaan konstruksi Menengah dan Besar hanya untuk Pelaku Usaha Menengah dan Besar saja. Sehingga kegalauan PPK Pekerjaan Konstruksi terobati.

Pasal 21.3 Permenpu 7/2019 menyebutkan Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:

  1. nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
  2. nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
  3. nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Filosofi Supply dan Supplier

Dalam kerangka pemahaman tersebut maka patutlah kiranya disosialisasikan teori umum dari manajemen pembelian dan rantai pasokan atau yang dikenal dengan Purchase and Supply Chain Management (PSCM) sebagai salah satu induk keilmuan pengadaan barang/jasa.

Secara sederhana dalam Management PSCM mengenal 2 sisi, yaitu sisi supply dan sisi supplier. Maka dari itu salah satu jargon utamanya terdapat metodologi analisa yang dipakai berupa Supply Positioning Model (Model Analisa tentang Posisi Kebutuhan Supply bagi organisasi) dan Supplier Perception Model (Model Analisa tentang Persepsi Supplier terhadap kebutuhan organisasi).

Untuk memetakan pemahaman dapat disusun beberapa karakteristik klasifikasi dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Dengan sedikit pemetaan ini maka akan mudah dan konsisten dalam memahami perbedaan antara istilah Usaha Kecil dan Non-Kecil di wilayah Supply dan Supplier.

Misal memahami tentang SKN.

“Disebutkan untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN)”.

Melekatkan kata penyedia dengan non-kecil menjadi membingungkan karena sejatinya SKN adalah persyaratan dalam peraturan pengadaan barang/jasa (Perpres 16/2018) bukan peraturan tentang penyedia (UU 20/2008). Karena berada diwilayah barang/jasa maka membaca persyaratan SKN harusnya seperti ini:

Untuk “Barang/Jasa” Non Kecil maka penyedia harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN).

Dengan pemahaman seperti ini bahasa regulasi akan bersesuaian dengan bahasa teoritis.  Apa yang dilakukan Permenpu 7/2019 jauh lebih clear, mengingat penyedia usaha kecil tidak dapat menawar pada paket menengah dan besar.

Pada diskursus yang lain misalnya tentang penggunaan KBKI dan KBLI. Banyak yang menanyakan kenapa kualifikasi teknis pengalaman berdasarkan KBKI sedangkan kualifikasi administratif yaitu klasifikasi dan sub klasifikasi menggunakan KBLI.

Dengan tabel pemetaan diatas dapat dengan mudah dipahami bahwa kualifkasi atau kompetensi teknis mengikat pada barang/jasa-nya. Untuk itu buku baku yang digunakan adalah klasifikasi barang/jasa-nya bukan klasifikasi lapangan usaha. Sedangkan untuk kompetensi administratif dilihat dari ijin usaha yang dimiliki. Ijin usaha didasarkan pada lapangan usaha.

Perdebatan semacam ini juga pernah terjadi pada era Perpres 54/2010 terkait persyaratan KD. Namun demikian bahasa regulasi pada Perpres 54/2010 sedikit lebih baik menjelaskannya. Pasal 19 ayat 1 huruf h. menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi .

Perpres 54/2010 tidak mencampur adukan kata “penyedia” dengan “kecil dan non-kecil” dalam pasal ini. Kata “penyedia” didekatkan dengn “kecil dan non-kecil” ketika menjelaskan kualifikasi usaha. Misal di pasal 39 ayat 1 huruf d tentang pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

Karena itulah di era Perpres 54/2010 lebih mudah menegaskan bahwa KD tetap dipersyaratkan bagi pelaku/penyedia usaha kecil yang coba-coba menawar pada paket usaha non-kecil. Dan akhirnya disepakati bahwa untuk paket usaha non-kecil, penyedia barang/jasa yang baru berdiri dan/atau tidak berpengalaman tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang.

Tentu sangatlah diharapkan bahasa regulasi bersesuaian dengan dengan bahasa teori keilmuan. Hal ini agar tidak bertabrakan dengan realita dan dasar-dasar logika umum yang pada akhirnya memaksa saling menafsirkan. Beruntunglah SKN dan lainya diatur pada tataran peraturan teknis, sehingga tidak perlu merubah norma regulasi. Perlu terus dilakukan penyempurnaan ditataran peraturan teknis seperti peraturan lembaga atau Peraturan LKPP agar tidak terlalu jauh dari pemahaman teori dan logika dasar.

Untuk itu sebagai satu kesimpulan dapat disampaikan sebagai berikut :

  1. SKN adalah persyaratan yang melekat pada paket pekerjaan, bukan pada kualifikasi penyedia barang/jasa-nya.
  2. Jika ternyata regulasi berpemahaman penyedia barang/jasa usaha kecil tidak dipersyaratkan SKN untuk mengerjakan paket usaha non-kecil maka kegagalan pelaksanaan pekerjaan adalah tanggungjawab regulasi. Beralasan sekali  jika ada PPK yang tidak berani mengambil risiko untuk menunjuk penyedia yang telah ditetapkan.
  3. Diperlukan penyempurnaan peraturan lembaga agar bisa lebih jelas memetakan istilah kecil dan non-kecil sesuai teori supply atau teori supplier.

                  Demikian yang bisa diuraikan semoga bermanfaat.

99 thoughts on “Istilah Kecil dan Non Kecil Yang Membingungkan”

  1. Usahan Kecil menurut UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil, Menengah Pasal 6 ayat 2 b yang menyatakan kriteria usaha kecil salah satunya adalah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga hal ini yg menjadikan acuan kenapa kontraktor kecil hanya bisa mengikuti paket 2,5 milyar, namun dgn terbitnya permenpu no 7 tahun 2019 hal ini menjadi tidak relevan lagi

    1. Perlu dipahami bahwa aspek usaha dipahami dari 2 konsep. Konsep supply ini berkaitan dengan segmentasi yang sering dikenal dengan paket usaha kecil, non kecil, menengah atau besar. Konsep kedua adalah konsep supplier kita kemudian mengenal pelaku usaha keci, menengah, besar. UU UMKM dalam konsep supplier dan Permenpu 7/2019 mengatur konsep supply. Sehingga mestinya tidak perlu dipertentangkan

  2. apakah perusahaan dengan kualifikasi menengah dapat mengikuti proses tender barang/jasa dengan persyaratan perusahaan kecil ? terima kasih

      1. jika dalam suatu paket tender dengan kualifikasi kecil, kemudian yang menawar hanya 1 penyedia (non-kecil), apakah dapat ditetapkan sebagai pemenang?

      2. Bagaimana kalo perusahaan kecil menawar di paket pekerjaan kualifikasi Non Kecil? sedang di LDK jelas syarat kualifikasi nya Non Kecil

          1. mohon maaf Pak Bagaimana untuk paket non konstruksi (barang), di Lembar Data Kualifikasi dipersyaratkannya bahwa ijin usaha dengan kualifkasi non kecil? Kalo Pokja untuk evaluasi kan berpedoman pada dokumen pemilihan yang sudah jelas dipersyaratkan ijin usaha dengan kualifikasi non kecil. maka perusahaan dengan ijin usaha kecil otomatis tidak memenuhi syarat kualifikasi administrasi/legalitas?

          2. Terimakasih ulasannya pak Samsul, akan tetapi masih banyak Pokja yg tidak mengetahui perihal ini kalau hanya berlaku untuk Pek Kontruksi. sementarauntuk pekerjaan non konstuksi semestinya tdk masalah dan boleh IKUT dan tdk gugur siup kecil. beberap pokja msh berdalih pada Per LKPP no 9 thn 2018 dan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal
            65 ayat (4), mhn pencerahannya.

          3. Kalimat “kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil” ini mestinya bukan berarti Pelaku Usaha Kecil dilarang untuk menawar apalagi memenangkan jika memang memiliki kemampuan.. ini hanyalah kalimat yang menjadi pintu masuk bagi Pokja untuk menaikkan segmentasi dari kecil ke non kecil agar pelaku usaha M dan B bisa menawar..
            Pokja atau siapapun tidak dapat memastikan bahwa tidak ada usaha kecil yang mampu sebelum terbukti bahwa pelaku usaha yang menawar setelah dievaluasi ternyata benar2 tidak mampu… Jadi kalimat “kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil” harus dibuktikan dengan evaluasi bukan dengan membatasi dalam menawar…

  3. Perlem Nomor 3 thn 2017 tentang sertifikasi dan registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi,
    di pasal 26 (1) menyatakan, SBU dengan masa berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, wajib melakuakn registrasi ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana tgl yg tertera pada halaman depan SBU.
    Di Dokumen Pemilihan pada Bab III, Evaluasi Kualifikasi, poin a) menyatakan masa berlaku SBU berdasarkan masa berlaku yg tertera/tertulis pada sertifikat tersebut dengan tidak memperhatikan ketentuan registrasi tahunan.
    Dengan mengacu di dokumen pemilihan, perusahaan tidak perlu melakuakan perpanjangan atau meregistrasi SBU di LPJK, mohon petunjuknya.

    1. Dokumen pemilihan memang tidak mengatur bagaimana penyedia harus registrasi atau tidak registrasi karena dokumen pemilihan hanya mengatur bagaimana pengadaan “barang/Jasa” dilakukan di pemerintah.. juga tidak mengatur pengadaan non pemerintah. Sedangkan penyedia bisa mengikuti pemerintah atau juga non pemerintah dan sebagai penyedia wajib mengikuti aturan tentang penyedia sebagaimana diatur dalam permenpu 8/2011 dan aturan turunannya. Bukan berarti tidak dipersyaratkan dalam PBJP kemudian tidak wajib dalam aturan registrasi penyedia.

  4. Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia bagian 3.4.2 huruf a point 1 a). Penyediaan barang pada divisi yang sama1 paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;dan b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. yang menjadi pertanyaan kami :
    1. Perusahaan Kami memiliki pengalaman pengadaan nautika kapal tahun 2017 sedangkan tender pengadaan nautika kapal tahun 2019 yang kami ikuti. apakah dengan persyaratan diatas secara langsung perusahaan kami digugurkan??? karena alasan tidak memiliki pengalaman tahun 2018. sesuai divisi yang sama 1 tahun terakhir???

  5. Apabila peralatan nautika kapal tidak tersedia di dalam KBKI 2012, apakah divisi dan Grup/Kelompok pada Lampiran LKPP nomor 9 tahun 2018 bisa menjadi pegangan pokja untuk menggugurkan peserta lelang??? karena divisi 47. Peralatan radio, televisi dan alat komunikasi serta kelengkapannya KBKI buku 4 menjadi patokan pokja. padahal pengadaan peralatan nautika kapal dimaksud itemnya berupa Radar, GPS, Kompas dan IRS. bukan alat radio dan komunikasi???

  6. Untuk NIlai HPS dibawah 2 Milyar, Kategori Pengadaan Barang dengan Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil, Apakah Perusahaan Menengah/Non Kecil boleh mengikuti tender ini dengan melampirkan SKN (Sisa Kemampuan Nyata) karena di RKS tertulis untuk Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan,
    Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir, khusus untuk Peserta Non Kecil.

        1. Karena jelas paketnya untuk perusahaan kecil. Kalimatnya jelas bahwa khusus untuk Peserta Non Kecil . Kecuali jika paketnya ditujukan untuk perusahaan non kecil maka perhitungan SKN diberlakukan dan jika memenuhi maka lulus.

  7. Untuk pengadaan barang, konsultan non konstruksi dan jasa lainnya bagaimanakah cara membedakan bahwa pelaku usaha tergolong kecil atau non kecil karena dengan adanya OSS/NIB tidak nampak lagi di SIUP apakah perusahaan tergolong kecil, menengah atau besar ?

      1. Pada SIUP versi OSS juga tidak nampak pak. Bagaimanakah memastikan laporan keuangan usaha kecil akuntabel, karena untuk menyusun laporan sesuai standar akuntansi/diaudit oleh auditor independen tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ?

      1. Lucu yah..padahal pekerjaan konstruksi lebih sulit dari pada pekerjaan lainnya..misal pengadaan barang dan jasa lainnya. Tpi malah yang boleh ikut tender walaupun tanpa pengalaman adalah perusahaan konstruksi.

        Sepertinya Perpres ini perlu di kaji ulang… Seperti pelaksanaan tender cepat yang rawan kongkalingkong.

  8. Bagaimana bila dalam persyaratan lelang berlangsung disebutkan paket pekerjaan (konstruksi) dipersyaratkan non kecil dengan nilai dibawah 8 Milyar dengan alasan pekerjaan yang cukup kompleks dan waktu yang tersedia tidak banyak, dan pada saat aanwijzing persyaratan dokumen diaddendum menjadi perusahaan Kecil dan Non Kecil, setelah proses lelang selesai yang menjadi pemenang adalah perusahaan Non Kecil, apakah hal ini diperbolehkan sesuai dengan Permenpu 7/2019? apa dasar hukum dan bolehkah kami memberi sanggahan. mohon penjelasan Pak.

    1. Jika memang kompleksitasnya besar maka meski nilai dibawah 10 M konstruksi boleh ditetapkan Menengah atau Besar.. jika sudah ditetapkan Menengah atau Besar maka hanya menengah atau besar yang dapat memenangkan paket sesuai permenpu 7 2019. Permenpu tidak mengenal kecil/non kecil hanya K/M/B

      1. Tetapi Pak, pada saat proses lelang Perusahaan Kecil diperbolehkan juga ikut pada pemasukan penawaran, jadi Artinya Perusahaan Kecil dan Non Kecil bisa maju bersama mengikuti lelang yang HPS nya dibawah 5 Milyar. Apakah hal ini bisa kami sanggah. Terima Kasih

        1. Yg daftar belum tentu yg menawar, yang menawar belum tentu yang menang, yang menang belum tentu ditunjuk dst.. Jadi kalau cuma ikut ya tdk bisa jadi patokan.. Evaluasi ya gugur kalo tdk sesuai

          1. Maksud saya pak, Proses lelang sudah selesai ada perusahaan kecil yang memasukkan penawaran dan ada perusahaan menengah juga yang memasukkan penawaran, dan hasilnya perusahaan Menengah ini masuk jadi pemenang lelang tersebut. apakah itu salah? dan apakah boleh kami sanggah, mohon arahan Bapak.

            Terima kasih

  9. Bagaimana dengan pengadaan truk sampah 1 unit senilai Rp. 466.000.000,- apakah kualifikasi usaha yang tepat : kecil atau non kecil???
    Kalau nilai paket nya di bawah 2,5M maka kualifikasi usahanya kecil, tetapi survey pasar menghasilkan bahwa dealer /show room mobil/truk tidak ada usaha kecil rata-rata menengah dan besar krn merupakan cabang dr main dealer. Kalau kualifikasi usahanya kecil mk yg memasukan penawaran biasanya broker/usaha palugada yg hanya bermodal ijin.

  10. Apakah boleh satu orang terlibat di dalam dua perusahaan
    contohnya pada perusahaan A menjabat sebagai direktur dan di perusahaan B menjabat sebagai wakil direktur…

    trimakasih

  11. Kami ada lelang Cleaning service dengan nilai 9M dengan syarat kualifikasi Non Kecil
    Apakah jika ada perusahan dengan Kualifikasi Kecil mengikuti pengadaan ini di izinkan :
    – tanpa laporan keuangan
    – tanpa SKN
    – tanpa pekerjaan sejenis dengan nilai 50% HPS dlm kurun waktu 10 tahun terakhir

    Mohon pencerahannya.
    Kerima kasih

  12. Yth. pak Samsul Ramli
    bagaimana dengan Paket Pradipa 2020 yang tendernya dilaksanakan november-desember 2019, apakah SKN masih dipersyaratkan? karena berpengaruh terkait dengan paket yang sdang berjalan. mohon penjelasannya

    terima kasih

  13. ijin konsul pak Samsul 🙏
    kita ada tender jasa lainnya yg dilaksanakan bulan januari 2020 dengan kualifikasi Non Kecil dan wajib memenuhi SKN, dalam KAK dan dokumen tender untuk persyaratan laporan audit menuliskan/mensyaratkan tahun 2018 dan pada saat evaluasi para peserta tender juga menyertakan laporan audit 2018 sesuai dokumen dan KAK. kita pokja ada perbedaan pendapat terkait laporan audit tersebut antara lain :
    1. Pokja pertama berpendapat tidak masalah dengan laporan audit 2018 karena sudah sesuai dengan KAK dan dokumen tender
    2. pokja kedua berpendapat tidak bisa karena laporan audit harus dengan laporan audit tahun terakhir atau tahun 2019

    mohon masukannya dan pendapatnya.. terima kasih sebelumnya

  14. Yth, Pak Samsul,

    Mohon Ijin Konsul Pak.
    Jika ada sebuah Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Yang mensyaratkan Kualifikasi M1 (Menengah), Apakah kami bisa mengikuti Seleksi tersebut dalam bentuk KSO dengan Skema KSO Kualifikasi M1 sebagai Lead Firm dan Kualifikasi K (Kecil) sebagai Anggota KSO?

    Terimkasih atas Pencerahannya Pak Samsul.

  15. Yth. Pak Samsul

    Mohon ijin konsul pak.
    Dalam pengadaan langsung, apakah bisa dipilih penyedia yang modal usahanya dalam SIUP lebih kecil dari nilai pengadaan?

    Terima kasih

  16. mohon pencerahanya pak, apakah boleh Dokumen tender untuk paket di atas 2,5 M kita syaratkan Laporan Keuangan dan SKN termasuk usaha kecil yang mau ikutb tender?

  17. dalam pengadaan langsung di persyaratkan kualifikasi kecil, tetapi yang dalam aplikasi yg sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan hanya non keci. apakah proses pengadaan bisa dilanjutkan dgn calon penyedia non kecil atau proses pengadaan langsungnya digagalkan or diulang

  18. kami pokja sedang melakukn tender paket konsultan manajemen dengan nilai paket 1,8 M, kualifikasi perusahaan yang kami syaratkan adalah menengah. apakah persyaratan kami ini sudah tepat atau tidak? karena menurut sebagian rekan kami harus menggunakan kualifikasi perusahaan besar. mohon pencerahannya!

  19. apakah dibenarkan (aturan/undang2 yg mana,, syarat tender konstruksi di wajibkan melampirkan/memiliki rek koran minimal 10/20/30% dri nilai HPS dan dibuktikan sampai dengan klarifikasi,
    Kalaupun alasan pokja/PPK untuk menjaring perusahaan yang bonafit (dalam artian yang punya uang/modal stand by) kenapa tidak langsung penunjukan langsung saja….
    hampir semua penyedia mengandalkan modal kerja konstruksi dari bank pemerintah daerah
    Mohon penjelasan ny

    1. Jika nilainya masih dikisaran 10% maka masih merefer kepada syarat dukungan bank atau SKN.. jika lebih dari itu tidak ada contohnya. Saat ini memang sedang digagas syarat kemampuan keuangan berdasarkan rekening koran karena terbukti dukungan bank hanya selembar kertas tanpa uang atau laporan keuangan yang sering tidak valid.. kita lihat saja diaturan perubahannnya nanti. Yang jelas sampai saat inni mensyaratkan rekening koran masih kebijakan masing2 daerah.

  20. Mohon pencerahannya pak Samsul :
    Saya rencana mengajukan dokumen persiapan paket tender konstruksi jalan hotmik nilai Rp.3-5M milyar ke UKPBJ, untuk pekerjaan ini sebaiknya yang dipilih usaha kecil apa non kecil (menengah) mengingat adanya keputusan MA atas perubahan sigmentasi dimana Batasan usaha kecil sampai dengan 2,5 M sedangkan sampai saat ini belum ada perubahan/revisi dari kementrian PU yang mana disebutkan pada Permenpu No.7/PRT/M/2018 Batasan usah kecil sampai dengan 10 Milyar. terus terang kami mengalami dilema untuk menentukan sigmnetasi yang dipilih agar tidak bertentangan dengan aturan.

    1. Menggunakan Menengah tidak masalah selama risiko dan alat yang digunakan level berat, ditetapkan kecil berdasarkan Permenpu 7/2019 juga tidak masalah karena baru berlaku setelah 26 Mei

  21. assalamu alaikum wr. wb.
    salam sejahtera untuk kita semua,,
    ada kasus nilai paket pekerjaan konstruksi senilai kurang lebih 5M, rencana akan dilelang untuk klasifikasi Non Kecil. Perpres 16 Tahun 2019 mengatur nilai klasifikasi nilai paket pek. > 2,5 M untuk klasifikasi Non Kecil (Luas Bangunan 525 M2) 2 Lantai, sedangkan di Peraturan Menteri (Permen) No. 07/PRT/M/2019 mengatakan Khusus untuk APBD, dapat menjadikan Peraturan Menteri ini sebagai ACUAN dalam menyusun standar Dokumen Pemilihan yang berarti Dokumen Pemilihan tersebut tidak boleh keluar dari batasan Peraturan Menteri.
    Permen No. 22 Tahun 2018 ada pasal mengatakan Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak
    sederhana : bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m2 (lima
    ratus meter persegi)
    Pertanyaannya, Apakah boleh paket pekerjaan tersebut dilelang untuk klasifikasi Non Kecil…????
    mohon pencerahannya….terima kasih

    wassalam

  22. Izin brrtanya…. Apakah pengadaan kendaraan ambulance bisa diikuti oleh perusahaan menengah atau besar sementara syarat kualifikasinya kecil

  23. Mohon Penjelasan Pak,
    Pada saat Perhitungan SKN = KN – Σ nilai paket pekerjaan yang sedang dikerjakan
    apakah Σ nilai paket pekerjaan yang sedang dikerjakan harus dikali 10% atau tidak?
    sedangkan pada dokumen persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama
    dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS

  24. Mhn Pencerahan, ada tender di LPSE di awal mengkatagorikan Pekerjaan Kualifikasi Non Kecil, lihat (http://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/61480114/pengumumanlelang), dalam dokumen LDK Panitia pun disebutkan Kualifikasi Menegah, namun tiba2 selang penutupan pendaftaran Panitia merubah Dokumen LDK menjadi Kualifikasi Kecil, namun dalam Pengumunan Lelang Masih dalam kulifikasi Non Kecil. Mhn saranya bagaimana kalo seperti ini, secara aturan apakah di perbolehkan, apakah harus di ulang tender dan dirubah pengumumanya menjadi kualifikasi kecil. kalo dari awal dirubah menjadi perusahaan kecil maka kesempatan untuk kualifikasi kecil akan lebih terbuka.. mhn pencerahanya

      1. apabila panitia tidak merubah jadwal pendaftaran peserta sebelum batas ahir apakah lelang tersebut bisa di ulang? dalam jadwal lelang mereka tidak merubah jadwal atas perubahan dokumen tersebut, sehingga kami tidak sempat untuk mendaftar, sementara batas akhir pemasukan dokumen tanggal 10 April. pendaftaran sudah di tutup tanggal 6 april.

  25. Mohon Penjelasan Pak.
    1. bagaimana Rumus/cara perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) pada Perusahaan kecil.
    2. apakah sudah betul ada lpse pada paket pengadaan barang dengan nilai Rp1.300.000.0000, persyaratan kualifikasi:
    KECIL mempersyaratkan:
    Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai Total HPS.

  26. Mohon Penjelasan pak, jika dilelang disyaratkan sbu untuk usaha kecil, apakah badan usaha berbentuk PT yang setelah dicek di lpjk.net ber sbu usaha kecil bisa menjadi pemenang lelang?apakah PT bisa ber sbu usaha kecil?

      1. pak tolong dibahas perihal referensi pengalaman kerja personil dong pak, karena di lapangan masih ambigu, ada 2 persepsi, pertama harus dari referensi dinas, kedua bisa dari referensi perusahaan yang berkontrak dengan dinas, saya sendiri lebih pro ke persepsi kedua, karena yang berkontrak adalah perusahaan dengan dinas, sedangkan hubungan kerja personil adalah dengan perusahaan bukan dengan dinas, menurut saya harusnya yang berhak mengeluarkan referensi adalah perusahaan bukan dari dinas, selain itu jika mengharuskan dari dinas, bagaimana dengan pekerjaan dari pihak swasta apakah tidak dihitung?

        selain itu menarik juga dibahas bagi personil yang belum berpengalaman atau baru lulus kuliah, bagaimana cara dia bisa menjadi personil lelang seandainya hampir di setiap lelang mensyaratkan 3-5 tahun pengalaman, berarti logikanya dia tidak akan bisa menjadi personil lelang, mengapa aturan seperti perusahaan baru yang baru berdiri 3 tahun, pengalaman tidak dihitung, tidak ditetapkan juga di personil ? dengan asumsi dan pendekatan yang sama.

        Terimakasih banyak pak.

        1. Utk referensi saya sepakat..
          Utk pengalaman personil tidak ada istilah personil lelang.. karena personil mengikat pada pekerjaan baik publik atau private jadi pemerintah tidak membatasi hanya pengalaman tender pemerintah. tetap terbuka utk pengalaman2 non pemerintah

          1. Apa dasar hukumnya supaya referensi dari perusahaan bisa di terima, karena banyak panitia menggugurkan jika tidak melampirkan referensi dari dinas.

          2. Pengalaman pekerjaan tidak pernah dibatasi hanya utk pemerintahan. Pengalaman keahlian dan keterampilan jasa konstruksi sesuai lingkup UU 2/2017 mencakup pengalaman swasta, pemerintah dan masyarakat.

  27. semoga bapak ada dlm lindungan tuhan yg maha esa. mau tanya pak, sebelum tanggal 19 mei saya akan tayang paket konstruksi dg pagu 6,5 M dan akan memakai usaha kecil, apakah dipersalahkan ? dalam pekerjaan tersbut ada pemasangan tiang pancang sedalam 25 M, bolehkah memakai perusahaan kecil ? mksh.

    1. Mohon ijin.
      Pak Tamer Pokja atau PPK ?
      Jika sebagai Pokja, dengan melihat ulasan Bapak, berarti sebagai seorang Pokja maka juga harus meng evaluasi RAB sampai dengan uraian uraiannya. Karna “tiang pancang 25M” itu mungkin ter urai dalam RAB.
      cmiiw…
      Apakah Pokja juga harus memperhatikan sampai dengan uraian uraian RAB/Spekteknis untuk menentukan kompleks atau tidaknya suatu pekerjaan?
      Salam hormat.

      1. Yang menentukan bukan pokja tapi PA/KPA/PPK paling jauh pokja hanya melakukan review berupa pertanyaan atau rekomendasi. Selebihnya penetapan ada pada PA/KPA/PPK. Pada dasarnya Pokja tidak punya kewajiban hingga detil namun jika anggota pokja memiliki pengetahuan dan kompetensi dapat memberikan review yang memadai.

  28. mohon ijin pak bertanya, apakah untuk pekerjaan pembuatan talud dan penimbunan lahan setinggi 4 meter dan luasan 20 x 40 M dengan Nilai dibawah 10M, apakah boleh ditenderkan untuk perusahaan non kecil

  29. Apakah SIUP menengah bisa mengikuti pekerjaan jasa konstruksi dengan metode penunjukan langsung pagu di bawah 200jt?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.