Dalam Perlem LKPP 15/2018 pasal 5 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa persyaratan PPK memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan
kemampuan manajerial level 3 ini? Apakah jabfung PPBJ Muda dapat dikatakan memenuhi syarat manajerial level 3?


Untuk menjawab hal ini penulis hanya bisa menguraikan referensi aturan dan ketentuan terkait sebagaimana Pasal 5 ayat 2 huruf disebutkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang memuat Manajerial Level 3 tertuang dalam PermenPAN-RB 38/2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara bahwa :

Level 3 Menengah (intermediate), dengan kriteria:

  1. mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas dan pilihan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugasnya;
  2. mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung, dengan kecepatan yang tepat penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat;
  3. mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek pelaksanaan pekerjaan teknis;
  4. mengindikasikan penguasan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat menengah; dan
  5. mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tangungjawab atas pekerjaan kelompok/tim.

Kemudian dalam Lampiran PermenPAN-RB 38/2017 terkait standar kompetensi level 3 ada pada Standar Kompetensi Jabatan Administrator.

Jabatan Administrator menurut UU 5/2014 tentang ASN pasal 131 huruf d setara dengan Jabatan Esselon III.

Paparan Direktorat Jabatan ASN BKN tentang Index Profesionalitas ASN Tahun 2018 disebutkan bahwa salah satu indikator Kompetensi adalah kepemilikan sertifikat :

  • Diklat Kepemimpinan (bagi Pejabat Struktural),
  • Diklat Fungsional (bagi Pejabat Fungsional)
  • Diklat Teknis (bagi Pejabat Struktural, Fungsional & Pelaksana)

Menjawab pertanyaan apakah Jabfung memenuhi syarat manajerial Level 3 maka dapat dilihat dari perbandingan peta kompetensi yang diambil dari Kurikulum Diklat Jabfung dan Kompetensi PPK LKPP-RI (http://ppsdm.lkpp.go.id)

Jika dihubungkan dengan paparan Indikator Kompetensi Direktorat Jabatan ASN BKN disebutkan Indikator Kompetensi Jabfung dapat dilihat dengan Diklat Fungsional dan Diklat Teknis. Maka kompetensi Jabfung Muda belum memenuhi 7 syarat kompetensi PPK.

Dari runtutan ini setidaknya dapat diambil simpulan bahwa jabatan yang memenuhi kompetensi manajerial level 3 adalah:

  1. Jabatan Administrator
  2. Jabatan Esselon 3
  3. Memiliki Sertifikat Diklatpim 3 + Diklat Teknis PPK
  4. Memiliki Sertifikat Jabfung Muda + Diklat Teknis PPK
  5. Memiliki Sertifikat Diklat Teknis PPK

Sesuai pasal 88 huruf b Sertifikat Kompetensi PPK yang didapat dari Diklat Teknis PPK baru wajib 1 Januari 2024. Sesuai huruf d sertifikat tingkat dasar dapat digunakan hanya sampai tahun 2023.

Demikian yang dapat saya telusuri tentang Manajerial Level 3 dari beberapa referensi. Bagi yang memiliki referensi lebih kuat silakan didiskusikan.


  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
  • Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
  • Paparan Pengukuran Indeks Profesionalitas Direktorat Jabatan ASN BKN 2018

10 Replies to “FAQ : PPK Level 3”

  1. Jika seseorang berbicara bahasa dalam perundang-undangan/peraturan, berarti dia berbicara bahasa hukum, lebih tepatnya berbicara bahasa dalam hukum tertulis.

    Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentubkan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisannya.

    Salah satu unsur penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah penggunaan “Bahasa Hukum” atau “Bahasa Perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik yang menyangkut pembentukan kata, menyusun kalimat, maupun pengejaannya. Artinya bahwa dalam pemilihan kata atau kalimat tidak menimbulkan penafsiran yang salah atau multi tafsir.

    Perlem LKPP 15/2018, Pasal 5 ayat:
    (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.

    (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.

    Menurut saya terjadi multi tafsir antara bunyi Pasal 2 ayat d dengan ayat e.

    Saran ke pihak LKPP, mungkin perlu dilakukan perbaikan dengan bahasa yang efektif, yaitu strukturnya harus jelas, bentuk dan pilihan katanya harus lugas, dan informasi yang disampaikan tidak ambigu sehingga tidak perlu dianomalikan dengan pernyataan sebelumnya.

    Semoga bermanfaat,
    Hormat saya

    Muhammad Akbar Rasjid (kk Ocha)

  2. Terima kasih Pak Samsul Ramli yang telah memberikan banyak inspirasi dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan PBJ Pemerintah di Indonesia.

    Ijinkan saya memberikan masukan untuk menjadi bahan diskusi pada forum ini.

    Pendahuluan

    Jika seseorang berbicara bahasa dalam perundang-undangan/peraturan, berarti dia berbicara bahasa hukum, lebih tepatnya berbicara bahasa dalam hukum tertulis. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisannya (UU No 12 Tahun 2011 Lampiran 2).

    Salah satu unsur penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah penggunaan “Bahasa Hukum” atau “Bahasa Perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik yang menyangkut pembentukan kata, menyusun kalimat, maupun pengejaannya. Artinya bahwa dalam pemilihan kata atau kalimat tidak menimbulkan penafsiran yang salah atau multi tafsir.

    Topik Diskusi

    Apakah jabfung PPBJ Muda dapat dikatakan memenuhi syarat manajerial level 3?
    Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 5 Ayat (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu: antara lain huruf e. memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tanggapan Pribadi

    Adanya pertentangan pasal/ayat dalam satu peraturan akan mengakibatkan penafsiran yang salah atau multi tafsir dan ketidakpastian hukum.

    Bunyi Pasal 5 Ayat (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu: mulai dari huruf a sampai dengan huruf d, menurut saya sudah bercirikan kejernihan atau kejelasan. Dasar alasannya apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikategorikan sebagai Pejabat Fungsional (Jabfung). Pejabat Fungsional (Jabfung) adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (JF) pada instansi pemerintah (PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil).

    Mari kita bandingkan dengan Pasal 5 Ayat (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu: antara lain huruf e. memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila kita merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, antara lain:
    1. Pasal 6 Ayat (1) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan pada:
    a. kamus kompetensi teknis;
    b. kamus kompetensi manajerial; dan
    c. kamus kompetensi sosial kultural.

    2. Pasal 6 Ayat (3) Kamus kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daftar jenis kompetensi manajerial, definisi kompetensi manajerial, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi manajerial.

    3. Pasal 8 Ayat (1) Kamus kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disusun dan ditetapkan secara nasional oleh Menteri. Ayat (2) Kamus Kompetensi Manajerial tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    Penjelasan tentang kemampuan/kompetensi manajerial level 3 tidak dijelaskan secara rinci pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017. Tetapi rinciannya dapat dilihat pada tabel Kompetensi Manajerial, yang tentunya perlu kesamaan persepsi terlebih dahulu untuk menetapkan standar Kompetensi Manajerial.

    Penjelasan tentang level 3 tertuang pada Lampiran I Romawi III. Tata Cara Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis, Angka 8. Merumuskan indikator perilaku, Huruf c. Level 3, Menengah (intermediate), dengan kriteria:
    1) mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas dan pilihan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugasnya;
    2) mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung, dengan kecepatan yang tepat penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat;
    3) mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek pelaksanaan pekerjaan teknis;
    4) mengindikasikan penguasan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat menengah; dan
    5) mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tangungjawab atas pekerjaan kelompok/tim.

    Solusi / Saran

    Perlu penegasan dari LKPP dengan mengeluarkan aturan tambahan tentang penjelasan memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Semoga bermanfaat.

    Hormat saya

    Muhammad Akbar Rasjid (kk Ocha)

  3. pak ditempat kami pembayaran 9 juta diharuskan menggunakan surat pesanan oleh pihak keuangan tetapi berdasar sosialisasi perpres 16 bawah 10 juta boleh dengan nota saja, Mohon jawabannya

  4. Saya sangat setuju pendapat pak akbar…sangat berbeda antara eselon 3 dengan kemampuan managerial level 3…perpres 16 sudah benar krn terlebih dahulu menempatkan tujuan lahirnya permenpan rb no 38…tentang standart kompetensi..hanya saja belum diterapkan pada pemangku jabatan administrator….maksud perpres ini menggabungkan antara skk lingkup managerial dgn skk teknis pwngadaan…sehingga PPK sangat mumpuni dalam segala hal…baik scra teknis maupun managerial…sblum juknis pan rb 38 dan skk diterbitkan sebaiknya dikesampingkan dlu soal syarat managerial level 3…sekali lagi tingkatan eselonering dgn level kompetensi managerial jauh berbeda…mksh

  5. dalam suatu pengadaan di salah satu SKPD/OPD, menggunakan PPK dari SKPD/OPD lain yang masih sau provinsi,
    terima kasih

  6. dalam suatu pengadaan di salah satu SKPD/OPD bisa menggunakan PPK dari SKPD/OPD lain yang masih satu provinsi,
    terima kasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.