FAQ : KPA merangkap PPK

Apakah Boleh Menunjuk KPA hanya untuk jadi PPK saja?


Untuk APBN PP 45/2013 mengatur pada pasal 5 ayat (1) huruf a. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang menunjuk kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA. Pasal 6 ayat 1 menerangkan bahwa penunjukan selaku KPA “bersifat ex-officio” yaitu melekat pada jabatan. Jadi kewenangan KPA melekat pada jabatan Kepala Satuan Kerja atau melekat pada jabatan selain Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk oleh PA.

Untuk itu pada APBN seorang KPA ditunjuk tidak hanya untuk menjalankan tugas ke-PPK-an saja. Jadi tidak boleh menunjuk dan mengangkat KPA-APBN hanya sebagai PPK saja.

Untuk APBD PP 58/2005 Pasal 11 ayat 3 Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.

Dengan pemahaman ini penunjukan KPA pada SKPD melekat pada kepala unit kerja pada SKPD dan kewenangan yang dilimpahkan oleh PA hanya sebagian saja.

PP 58 Pasal 10 huruf c dan g mendeskripsikan bagian kewenangan PA yang merupakan kewenagan ke-PPK-an adalah :

  • melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  • mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Dari sini mungkin pertanyaan ini muncul karena KPA boleh ditunjuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dan adalah kepala unit kerja maka muncul pemahaman bahwa boleh menunjuk satu kepala unit kerja untuk menjalankan tugas ke-PPK-an bonusnya adalah tidak perlu sertifikasi.

Untuk itu perlu diingatkan jika tujuannya hanya untuk menghindari syarat sertifikasi ada syarat-syarat tertentu yang jadi tanggungjawab PA ketika menunjuk KPA merangkap sebagai PPK pada pasal 10 ayat 5 yaitu dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Kemudian PP 58/2006 pasal 11 ayat 3 menyebutkan syarat pertimbangan obyektif terkait pelimpahan kewenangan ke KPA yaitu syarat

  • tingkatan daerah;
  • besaran SKPD;
  • besaran jumlah uang yang dikelola;
  • beban kerja;
  • lokasi;
  • kompetensi;
  • rentang kendali; dan/atau
  • pertimbangan objektif lainnya.

Perpres 16/2018 mendefinisikan jabatan sebagai PPK terkait dengan “kompetensi” untuk itulah pasal 88 huruf d mewajibkan PPK minimal memiliki sertifikat tingkat dasar dan 2023 wajib sertifikasi kompetensi.

Untuk itu dapat disimpulkan secara aturan penunjukan KPA oleh PA untuk menjalankan fungsi ke-PPK-an adalah atas pertimbangan kompetensi yang dimiliki oleh KPA.

Tapi jika tujuan menunjuk KPA hanya untuk menghindari kewajiban sertifikasi maka PA dan KPA wajib bertanggungjawab secara formil dan materiil terkait risiko pengadaan barang/jasa yang dijalankan oleh personil yang tidak berkompeten.


  • Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

11 thoughts on “FAQ : KPA merangkap PPK”

  1. Mohon maaf pak mungkin yg bapak maksud pasal 11 ayat 3 pp 58 adalah tetap pada pertimbangan alternatif, artinya bukan (;) yg bapak maksud 🙏

  2. Saya sangat apresiasi dengan tulisan pak Samsul. Adalah fakta abdi negara adalah publik service dan salah satu pemenuhannya adalah dengan belanja barang dan jasa. Sayangnya kita belum melihat ini secara jernih, bahwa jika kita tidak mampu melaksanakannya suatu saat peran kita sebagai publik service bisa di alihkan kepihak lain, melalui agen pengadaan. Sementara itu persyaratan persyaratan di Pengadaan Barang dan Jasa semakin ketat, di SKPD pengkaderan justeru kelihatan sekarang semakin melemah. Jika ini kita biarkan atau kita tidak mampu mengimbangi paradigma pengadaan yang terus berkembang, suatu saat kita akan ditinggalkan.

  3. Salam hormat,
    Saya ingin menanyakan hal terkait dengan serah terima pekerjaan, dimana pasal 57 dan 58 Perpres 16/2018 mengatur hal tersebut. Serah terima pekerjaan antara Penyedia dengan PPK dan serah terima antara PPK dengan PA/KPA.
    Bagaimana jika PA/KPA merangkap atau bertindak sebagai PPK, apakah serah terima antara PPK antara PA/KPA harus dilakukan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima?
    Mohon pencerahannya pak…terima kasih

    1. Berarti BAST sekaligus sebagai Penerimaan Hasil Pekerjaan artinya cukup dgn BAST saja karena PA bertindak sebagai PPK.. Utk KPA yang merangkap sebagai PPK maka KPA tetap membuat BAPP kepada PA

  4. Salam hormat.
    Saya ingin menanyakan hal yang terkait serah terima pekerjaan, dimana serah terima pekerjaan tertuang dalam pasal 57 dan 58 Perpres 16/2018. Serah terima antara Penyedia dengan PPK dan serah terima antara PPK dengan PA/KPA.
    Bagaimana jika PA/KPA merangkap atau bertindak sebagai PPK, apakah serah terima antara PPK dengan PA/KPA harus dilakukan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) ? Sementara yang melakukan serah terima dan bertandatangan adalah orang sama, dikarenakan PA/KPA merangkap atau bertindak sebagai PPK.

    Mohon pencerahannya pak…terima kasih

  5. Pak Samsul, sudut pandang yang menarik.
    Berbeda kondisi dengan kasus di atas, bagaimana jika ADA personel yang dapat ditunjuk (tidak memiliki Sertifikat), NAMUN KPA mengambil inisiatif untuk meminta bantuan dari SKPD lain untuk ditunjuk sebagai PPK.
    Apa ada dasar aturan yang membolehkan, atau memang tidak melanggar?

    dan bagaiman jika TIDAK ADA personel yang memiliki sertifikat kemudian diambil dari SKPD lain??

  6. Mohon pencerahan pa samsul,sy ad pertanyaan….
    1. Apakah jabatan satker/KPA boleh d jabat oleh pegawai non-PNS/pensiunan dikarenakan ketidak adaan personil PNS yg memenuhi kualifikasi di posisi KPA?
    2. Apakah 2 jabatan PPK bisa d rangkap sama 1 orang kl mengacu ke perpres 16/2019?
    Terimakasih atas jawaban ny pa samsul……

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.