FAQ : Tentang PPSPM

Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam lingkup pengelolaan APBD?

PPSPM dalam pengelolaan keuangan daerah tidak diatur. Penandatangan SPM dengan Pejabat Penandatangan SPM adalah berbeda. Penandatangan SPM adalah pemilik kewenangan. Sedangkan Pejabat PSPM adalah pelaksana tugas dari pemilik kewenangan PSPM.

PPSPM hanya dikenal pada APBN dalam PP 45/2013 pasal 1 angka 24. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Untuk itu pada pengelolaan keuangan daerah hanya ada penandatangan SPM oleh penerbit SPM sebagaimana PP 58/2005 Pasal 1 Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Permendagri 13/2006 sebagai turunan PP 58/2005 pasal 10 menyebutkan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas menandatangani SPM.

Namun demikian dalam keadaan tertentu PA/KPA dapat menunjuk pejabat lain sebagai Penandatangan SPM apabila berhalangan. Sebagaimana Permendagri 13/2006 Pasal 211 ayat 3 dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Berkaitan dengan larangan PPK, Pokja, PPHP atau pejabat pengadaan yang dilarang merangkap sebagai PPSPM (Perlem LKPP 15/2018) maka larangan ini berlaku dalam APBN. Untuk APBD larangan ini berlaku jika PA/KPA berhalangan dan menunjuk petugas untuk menandatangani SPM. Maka petugas ini tidak dibenarkan menjabat juga sebagai PPK, Pokja, PPHP atau pejabat pengadaan.


Referensi

  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  • Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  • Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
  • Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/jasa

 

4 thoughts on “FAQ : Tentang PPSPM”

  1. Koreksi pak. Perpres 15 Tahun 2018 tentang PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM. Mungkin yang bapak maksud PerLKPP No 15 Tahin 2018.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.