Menggugat Kriminalisasi Jabatan PPTK

Beberapa hari lalu mendapatkan kiriman satu berkas dakwaan dari salah seorang teman facebook gegara artikel “Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 3) PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak”. Terdakwa kebetulan sebagai Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Singkat cerita terdakwa adalah korban Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 ayat 2 huruf a, yang berbunyi PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Kalimat “mengendalikan pelaksanaan kegiatan” menelan korban kesekian kalinya.

Sepanjang pengalaman menuliskan tentang PPTK dan pemberian keterangan ahli kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah, kalimat mengendalikan pelaksanaan kegiatan selalu dijadikan dasar dakwaan.

Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin seorang petugas administratif, di bawah kuasa PA/KPA, bertanggungjawab penuh terhadap pengendalian kegiatan?

Artikel-artikel tentang PPTK di http://samsulramli.com kesemuanya menyimpulkan bahwa PPTK hanyalah petugas administratif yang bertanggungjawab formil kepada atasannya. Sejauh ini ada 2 tipe tanggapan atas kesimpulan ini, yaitu :

  1. Keberatan disebut hanya petugas administratif, dengan berbagai tipe alasan
    diantaranya:
    1. Selama ini PPTK sudah kadung nyaman dan berperan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
    2. “Oknum” PA/KPA telah terbiasa dan nyaman karena seluruh tanggungjawab dibebankan ke PPTK.
    3. Karena memahami “mengendalikan kegiatan” adalah tanggungjawab penuh PPTK sehingga perlu terlibat disetiap titik kegiatan hingga pekerjaan dan pembayaran.
  2. Setuju disebut hanya petugas administratif, dengan berbagai tipe alasan
    diantaranya:
    1. Karena merasa menjadi penerima tanggungjawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan hingga pekerjaan bahkan pembayaran.
    2. Karena sudah pernah mengalami temuan atau kasus atas pertanggungjawaban formil dan materiil terkait pengelolaan keuangan daerah.

Kriminalisasi terhadap jabatan PPTK dalam artikel ini tidak hanya dimaksudkan pada ranah hukum pidana. Juga terkait ranah diskusi, pemahaman, pelaksanaan dan/atau kebijakan sebagaimana berikut:

  1. Contoh kriminalisasi terhadap jabatan PPTK adalah menganggap jabatan PPTK mempunyai kewenangan sangat luas melebihi batasan kewenangan semestinya;
  2. Contoh kriminalisasi PPTK pada level pelaksanaan adalah menugaskan PPTK mengendalikan kontrak bahkan sampai mewajibkan bertandatangan pada gambar rencana, spesifikasi, dokumen harga perkiraan sendiri atau kontrak;
  3. Contoh kriminalisasi PPTK pada level kebijakan adalah di beberapa daerah terbit peraturan kepala daerah yang mengangkat staf sebagai PPTK atau menugaskan PPTK sebagai PPK; dan/atau
  4. Akibatnya kemudian pihak luar seperti aparatur hukum dan masyarakat memahami hal yang “keliru” ini secara bersama-sama.

Maka dirasa perlu mengurai kalimat “mengendalikan pelaksanaan kegiatan” berdasarkan runtutan pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Semoga artikel ini dapat menjadi kesepakatan dalam memahami tugas pokok dan fungsi PPTK di wilayah pengelolaan keuangan daerah (APBD).

Asal Usul PPTK

PPTK adalah produk jabatan hasil “ciptaan” Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ketika menyusun PP 58/2005. Satu-satunya Kementerian pengguna APBN yang menggunakan istilah PPTK adalah Kemendagri. Kementerian lain tidak mengenal PPTK karena telah ada PPK. Kemendagri meski mengakui PPK, karena memang pengguna APBN, tetap mempertahankan nomenklatur PPTK.

Ini bisa dibaca pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri setidaknya pada :

Pasal 1:

  • Angka 11.
    Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
  • Angka 17.
    Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat yang membantu pejabat yang mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara atau PPK dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dalam DIPA/ rencana/indikator kerja serta tahapan penarikan anggaran pada masing-masing satuan kerja.

Pasal 11 :

  • Ayat (1) huruf a dalam rangka melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara PPK memiliki tugas dan wewenang menetapkan PPTK;
  • Ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK dibantu oleh PPTK.

Pasal 18 :

  1. PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a pada satuan kerja pusat, UPT, dan SKPD pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan pejabat struktural satu tingkat di bawah dan dalam unit kerja yang sama dengan PPK.
  2. Selain PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah pejabat/staf sebagai PPTK dalam satu unit pengelola kegiatan dan anggaran pada satuan kerja pusat dan UPT.
  3. PPTK mempunyai tugas:
    1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    2. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
    3. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
    4. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
    5. membuat dan menandatangani SPP;
    6. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
    7. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 38 ayat 2 huruf d dalam hal penerbitan SPP dilengkapi dengan dokumen pendukung administrasi yang meliputi kuitansi yang ditandatangani oleh PPK, PPTK dan bendahara;

Dari penelusuran http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ aturan internal Kementerian Dalam Negeri keberadaan PPTK terjauh bisa didapatkan pada Permendagri 3/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dilingkungan Departemen Dalam Negeri. Jika PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengenal PPTK, berarti di Kemendagri PPTK sudah ada sejak sebelum 2005. Melalui Permendagri 1/2015 peran PPTK selalu hadir dan dominan.


Setidaknya poin-poin tersebutlah yang penting berkaitan dengan PPTK Versi Kemendagri atau PPTK yang ada di Kemendagri. Ada di Kemendagri ini tidak berlaku di APBD karena Kemendagri menggunakan APBN. Jauh lebih penting lagi PPTK Kemendagri dengan PPTK APBD terdapat perbedaan yang sangat signifikan.

Jika dibandingkan antara PPTK Kemendagri (Permendagri 1/2015) dengan PPTK APBD (Permendagri 13/2006) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

No

PPTK APBD

PPTK KEMENDAGRI

1 Syarat ditunjuk sebagai PPTK adalah wajib yang telah menjabat sebagai Pejabat pada unit SKPD (Pasal 1 angka 22) Untuk UPK atau UPT maka PPTK boleh Staf (Pasal 18 ayat 2)
2 Ditunjuk oleh PA/KPA (Pasal 12 ayat 1) Ditetapkan oleh PPK (Pasal 11 ayat 1)
3 Berkedudukan sama dengan PPK sebagai personil yang melaksanakan tugas PA/KPA. (Pasal 12 ayat 1) Berkedudukan sebagai pembantu PPK (Pasal 1 angka 17)
4 Hanya berwenang menerbitkan SPP-LS (Pasal 205) Berwenang atas semua jenis SPP (Pasal 38)
5 PPTK bertandatangan pada Kuitansi/Nota/Faktur Pembayaran bersama Pihak Ketiga kemudian disetujui PA/KPA (Pasal 205 ayat 1 huruf h) PPTK bersama PPK dan Bendahara bertandatangan pada kuitansi pembayaran (Pasal 38 ayat 2)
6 Tugas PPTK hanya sebatas kegiatan tidak termasuk pengendalian kontrak atau pekerjaan karena pekerjaan sudah dilimpahkan PA kepada PPK (Pasal 12 ayat 5) PPTK bertugas sejak pengendalian kegiatan, pelaksanaan perikatan dan pekerjaan. Termasuk penyusunan spesifikasi, hps dan kontrak pengadaan barang/jasa karena pembantu PPK (Pasal 12 ayat 3)

PPTK Kemendagri memiliki lingkup tugas dan tanggungjawab yang lebih luas dibandingkan dengan PPTK APBD. PPTK Kemendagri meliputi wilayah pengendalian kegiatan hingga pengendalian pekerjaan, kontrak dan pembayaran. Sedangkan PPTK APBD hanya bertugas dilingkup administratif pengendalian kegiatan hingga mempersiapkan dokumen pembayaran.

Memahami perbedaan PPTK APBD dengan PPTK Kemendagri ini menjadi amat sangat penting dalam penanganan hukum. Rentan sekali terjadi sesat pikir, menganggap kewenangan PPTK APBD sama powerfull-nya dengan PPTK Kemendagri. Apalagi jika dalam proses persidangan, pemberi keterangan ahli yang dihadirkan bukan ahli yang terlibat langsung dalam implementasi Permendagri 13/2006 atau PPTK APBD.

Dalam beberapa BAP yang saya baca, ahli yang dihadirkan berasal dari ahli pelaksana APBN (Kemendagri) atau bagian akademisi yang tidak memisahkan antara PPTK APBD dengan PPTK Kemendagri.

Terlebih lagi Perpres 16/2018 sangat kental keberpihakannya kepada pengelolaan APBN. Perpres 16/2018 cenderung memahami PPTK dalam konsep PPTK Kemendagri. Hal ini bisa dilihat pada Lampiran Perlem LKPP 9/2018 bagian pendahuluan menyebutkan bahwa PPK dapat juga dibantu oleh PPTK. Nomenklatur “dibantu” sinonim dengan kalimat Permendagri 1/2015 pasal 11 ayat 1 bahwa PPTK “pembantu” PPK.

PPTK Hanya Bertanggung Jawab Secara Formil

Klausula “mengendalikan pelaksanaan kegiatan” oleh PPTK jika dikaitkan dengan PP 58/2005 pasal 1 angka 39 yang menjelaskan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Jika di runut definisi UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 1 angka 16, bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Secara teknis kemudian definisi UU 25/2004 dan PP 58/2005 dituangkan dalam Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1 menjelaskan secara tersetruktur tentang Program, Kegiatan, Output dan Outcam.

  • Angka 41. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
  • Angka 42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
  • Angka 43. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
  • Angka 44. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Di hilir PPTK-APBD kerap dianggap berperan besar dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti rencana strategis dan rencana kerja anggaran (RKA-PD). Padahal dalam konsep manajemen sederhana unsur pengendalian pelaksanaan kegiatan jelas baru bisa dilakukan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-nya tersedia. Tidak disebutkan dalam UU 25/2004, PP 58/2005 hingga Permendagri 13/2006 peran PPTK dalam penyusunan Renstra, RKA-PD dan DPA.

Di hulu PPTK-APBD sering dilibatkan pada persiapan pengadaan barang/jasa seperti penyusunan spesifikasi/gambar, HPS, rancangan kontrak bahkan hingga turun kelapangan mengukur progres pelaksanaan pekerjaan. Sungguh berlebihan sekali PPTK, yang sama sekali bukan para pihak dalam kontrak, dipaksa untuk terlibat hingga pengendalian kontrak.

Apakah tanggung jawab dan tugas PPTK sampai pada menjamin output (barang/jasa) dari sisi kualitas dan kuantitas? Untuk menjawab ini dapat dikupas PP 58/2004 dan Permendagri 13/2006 pasal 12 tentang ruang lingkup Tugas PPTK APBD.

Ruang Lingkup Tugas Pasal 12 ayat (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:

  • mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  • melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  • menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Jika hanya berdasarkan pasal 12 ayat 2 di atas maka wajar saja banyak orang awam bahkan ahli, apalagi jika sudah memiliki tendensi mencari kesalahan, akan mengatakan ini PPTK APBD adalah penanggungjawab formil dan materiil terkait pelaksanaan kegiatan. Sejak perencanaan hingga pembayaran.

Untuk itulah kemudian Permendagri 13/2006 pada bagian penjelasan pasal 12 ayat 2 menyebut bahwa yang dimaksud dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini menandakan tanggungjawab PPTK APBD dalam pelaksanaan kegiatan hanyalah sebatas tanggungjawab formil atau bersifat administratif.

Secara materiil output pengadaan barang/jasa dipertanggungjawabkan oleh pemilik kewenangan yang melaksanakan pengadaan yaitu PA/KPA. Dari sisi pembayaran secara materiil juga dipertanggunjawabkan oleh PA/KPA. Karena PA/KPA adalah pejabat yang bertanggungjawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja melalui pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran (Permendagri 13/2006 Pasal 10).

PPTK Bertanggung Jawab Kepada PA/KPA

Membicarakan pembagian tanggung jawab materiil dan formil, pembahasan memasuki wilayah norma pelimpahan kewenangan sebagaimana yang diatur pada UU 30/2014. Pada pasal 1 dijelaskan definisi masing-masing pelimpahan kewenangan sebagai berikut:

  • Angka 22.
    Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
  • Angka 23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
  • Angka 24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Jika dibahasakan secara sederhana maka dapat dilihat bahwa sumber segala kewenangan menurut UU 30/2014 adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) sebagai satu-satunya landasan konstitusional bernegara kita. Kemudian teratribusi kembali melalui UU. Penerima kewenangan atribusi memiliki hak dan/atau kewajiban untuk melimpahkan sebagian tugas dan/atau tanggung jawab kepada struktural hirarki dibawahnya.

Jika pemegang kewenangan atribusi melimpahkan tugas sekaligus tanggung jawabnya kepada orang lain maka ini adalah delegasi. Penerima delegasi otomatis harus menjalankan tugas sekaligus bertanggung jawab penuh atas tugas yang diterima. Tidak hanya secara internal kepada pemberi delegasi namun juga kepada lingkungan eksternal yang menerima dampak atas pelaksanaan tugas tersebut. Analogi informalnya delegasi ini semacam kepala dilepas ekor dilepas. Sang delegator hanya merencanakan dan mengawasi saja, bahkan tidak bisa serta merta mengambil kewenangan tanpa ada pencabutan kewenangan. Penerima delegasi kemudian disebut dengan Kuasa.

Jika pemegang kewenangan atribusi atau pemegang delegasi melimpahkan sebagian tugas kepada orang lain, namun tanggung jawab secara eksternal tetap melekat pada pemberi kewenangan maka ini dinamakan mandat. Penerima mandat tetap bertanggung jawab secara internal hirarki kepada pemberi mandat, namun tanggung jawab (administratif) bahkan tanggung gugat (perdata) tetap melekat pada pemberi mandat. Analogi informalnya mandat ini ibarat kepala dilepas, ekor tetap dipegang. Sang pemberi mandat tetap mengendalikan bahkan setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dimandatkan. Penerima mandat kemudian kerap disebut petugas atau pejabat.

PPTK juga memiliki karakteristik penerima mandat. PPTK adalah Pejabat dan Pelaksana Tugas. PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA (PP 58/2005 Pasal 13 ayat 2). PPTK bertandatangan pada kwitansi bersama pihak ketiga dan disetujuioleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (Permendagri 13/2006 Pasal 205 ayat 3 huruf h). Klausul disetujui oleh PA/KPA menandakan bahwa PPTK bertindak atas nama PA/KPA.

Jadi pelaksana tugas secara teknis dari Pelaksana Kegiatan (PA/KPA) disebut dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Karena PPTK jelas adalah penerima mandat sesuai pasal 1 angka 24 dan pasal 14 UU 30/2014, PPTK hanyalah pelaksana tugas pelaksanaan teknis kegiatan yang bertanggungjawab secara formil/administratif kepada PA/KPA. Sedangkan tanggung jawab formil sekaligus materiil kepada negara dan tanggung gugat kepada para pihak tetap berada pada pemberi mandat (PA/KPA).

Maka tidak heran kalau kemudian PP 58/2005 mengamanatkan pada pasal 99 ayat (4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian pada pasal 13 ayat 2 PP 58/2005 dengan sangat tegas disebutkan bahwa PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Aspek Hukum Pelimpahan Kewenangan

Untuk itulah menjadi PA adalah tanggung jawab yang besar, apalagi tanggung jawab sebagai Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Perangkat Daerah yang otomatis tidak hanya sebagai Pengguna Anggaran tapi juga Pengguna Barang bahkan juga Pengguna Personil. Tepatlah kiranya jika Menteri, Pimpinan Lembaga atau Kepala Perangkat Daerah adalah PA atau Penguasa Alam. Karena dia penguasa penggunaan alam uang, barang dan kepegawaian.

Ini yang harus disadari oleh para pihak dalam hirarki pertanggung jawaban administrasi dan perdata pelaksana kuasa dan tugas penggunaan anggaran/PA. Atas tanggung jawab yang berat dan tugas yang sangat luas tersebut maka PA dapat melimpahkan kewenangan baik melalui pendelegasian berupa kuasa penggunaan anggaran, kuasa perbendaharaan maupun pemberian mandat pelaksanaan tugas penggunaan anggaran.

Sebagai top manajer maka dalam pelaksanaan tugas memiliki kewajiban untuk mengukur kemampuan diri sendiri atau berbagi peran dengan struktur organisasi dibawahnya ataupun juga dengan orang diluar organisasinya. Aspek yang diperhatikan dalam pelimpahan kewenangan antara lain adalah tingkatan daerah, besaran unit kerja, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pada tataran pendelegasian maka PA berbagi kewenangan berupa tugas sekaligus tanggung jawab (hukum administrasi) dan tanggung gugat (hukum perdata) kepada staf di bawahnya. Pada tataran pemberian mandat maka PA hanya berbagi tugas saja kepada staf maupun orang lain yang ditunjuk/ditetapkan sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap melekat pada dirinya. Penerima mandat bertanggung jawab penuh secara administratif kepada PA. Pemahaman ini terjelaskan sebagian dalam UU 30/2014, Bagian Ketujuh tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang, pasal 17 s/d pasal 21.

Terkadang ada yang menanyakan bagaimana dengan tanggung jawab pidana. Apakah ada pembedaan terkait dengan pelimpahan kewenangan? Aspek pidana adalah bersifat pribadi. Artinya tanggung jawab individu atas adanya kejahatan yang terbukti kuat unsur niat jahat (mens rea) dan unsur perbuatan (actus rea). Baik “kuasa” (delegasi) maupun “petugas” (mandat), jika memenuhi syarat “kejahatan = niat jahat + perbuatan”, maka siapapun bertanggung jawab secara pribadi atas kejahatannya. Jika syarat “kejahatan” tidak terpenuhi maka nilai perbuatan yang tidak sesuai aturan hanyalah “kesalahan” yang harus dipertanggung jawabkan secara administratif baik tanggung jawab (administrasi) maupun tanggung gugat (perdata).

Sesuai dengan asas hukum Pidana sebagai Ultimum Remedium maka penyelesaian admnistratif dan perdata meluruhkan tanggung jawab dan tanggung gugat, selama belum terbukti secara kuat keterpenuhan syarat kejahatan (mens rea + actus rea). Sebaliknya jika telah terbukti kuat keterpenuhan syarat kejahatan maka penyelesaian administratif dan perdata tidak meluruhkan tanggung jawab pidananya.

Pemahaman di atas bersesuaian dengan keterangan laman www.hukumonline.com tanggal 11 Juni 2011, disebutkan bahwa S.R. Sianturi dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” (hal. 418), peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam Bab VIII Buku I KUHP adalah:

  1. Telah ada putusan hakim yang tetap (de kracht van een rechterlijk gewisjde) mengenai tindakan (feit) yang sama (Pasal 76);
  2. Terdakwa meninggal (Pasal 77);
  3. Perkara tersebut daluwarsa (Pasal 78);
  4. Terjadi penyelesaian di luar persidangan (Pasal 82) (khusus untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh peneliti Lembaga Kajian untuk Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP) Arsil. Menurutnya, pengembalian dana yang telah digelapkan baik sebagian maupun seluruhnya tidak akan menghapuskan pidananya karena perbuatan pidananya telah sempurna.

Setidaknya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Jabatan PPTK berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang kemudian dititipkan pada PP 58/2005 sehinga PPTK juga ada di pengelolaan APBD.
  2. PPTK versi Kemendagri (PPTK Kemendagri) berbeda karakteristik dengan PPTK versi PP 58/2005 (PPTK APBD).
  3. Perpres 16/2018 menganut paham PPTK Kemendagri yaitu PPTK adalah pembantu PPK.
  4. PPTK adalah penerima kewenangan mandatori dari PA/KPA dalam rangka pengendalian kegiatan untuk itu PPTK bertanggungjawab secara formil kepada PA/KPA.
  5. PA/KPA bertanggungjawab secara formil dan materiil kepada negara juga bertanggung gugat kepada pihak lain dalam perikatan.
  6. Setiap PPTK bertanggungjawab secara pribadi dari sisi hukum pidana selama terpenuhi kedua unsur pidana yaitu niat jahat (mens rea) dan perbuatan (actus rea). Jika hanya ditemukan kesalahan dalam perbuatan atau pelaksanaan tugas tanpa bisa dibuktikan adanya niat jahat (mens rea) maka kesalahan hanya bersifat administratif atau perdata.

Demikian sedikit bahasan tentang PPTK yang sebenarnya telah ada pada beberapa artikel lain. Semoga tidak ada lagi kriminalisasi pemikiran, perdebatan, kebijakan bahkan proses hukum terhadap jabatan PPTK di masa yang akan datang. Sangat terbuka kesempatan koreksi dan pengembangan terhadap artikel ini.

3 thoughts on “Menggugat Kriminalisasi Jabatan PPTK

  1. Bagus tulisan pak Samsul, kalau sdh jd buku bs didistribusikan ke skpd, utk pedoman semua, biar tdk terjadi tumpang tindih, tanggung jawab dan wewenang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.