Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 3) PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak

Di artikel yang ke-3 ini akan dibahas distribusi kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Kontrak. Sebagaimana diuraikan pada artikel bagian Ke-1 tentang asal usul kewenangan sesuai dengan UU 30/2014 bahwa terdapat 3 tipe alur pelimpahan kewenangan yaitu :

  1. Atribusi adalah pelimpahan tugas, tanggung jawab dan tanggung gugat yang telah diamanatkan oleh UUD atau UU.
  2. Delegasi adalah pelimpahan tugas, tanggung jawab dan tanggung gugat berdasarkan Surat Keputusan Penetapan oleh penerima kewenangan atribusi.
  3. Mandat adalah pelimpahan tugas oleh penerima delegasi atau pemilik kewenangan atribusi. Sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap melekat pada yang melimpahkan kewenangan.

Atribusi adalah kewenangan yang melimpah kepada PA yaitu berupa pelimpahan kewenangan penggunaan anggaran/barang. Dalam menjalankan amanah pelimpahan kewenangan atribusi ini, PA dapat mendelegasikan kewenangan baik sebagian/seluruhnya kepada KPA.

Untuk APBN, pendelegasian PA kepada KPA bersifat ex-officio pada jabatan Kepala Satuan Kerja atau dalam hal tertentu cukup dengan mekanisme penunjukan kepada pejabat lain, tanpa SK penetapan dari Presiden.

Untuk APBD, PA hanya mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada KPA. Pendelegasian kewenangan kepada KPA oleh PA harus melalui proses penetapan oleh Kepala Daerah setelah menerima petimbangan/penunjukan dari PA.

Mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan maka PA/KPA dapat melimpahkan pelaksanaan tugas (mandat) kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karakteristik Penerima Mandat

Karakteristik dari bentuk pelimpahan kewenangan berbentuk mandat sebagaimana ketentuan pasal 14 UU 30/2014 yaitu :

  1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
    1. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
    2. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
  2. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
    2. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
  3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
  5. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
  6. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
  7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
  8. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Secara singkat karakteristik pemegang mandat pada beberapa referensi peraturan, khususnya referensi artikel ini, dilekatkan dengan kata Pelaksana, Pejabat kemudian melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat.

Ada pakem komposisi kalimat bagi penerima mandat yang menjadi standar yaitu :

  1. Pejabat
  2. Kewenangan
  3. Sebutan untuk pemilik kewenangan.

Mari kita lihat karakteristik penerima mandat ini pada jabatan PPK dan jabatan lain yang terkait yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penandatangan Kontrak.

Pembuatan Komitmen

    Seperti juga pembahasan pelimpahan kewenangan KPA yang membagi KPA berdasarkan sumber anggaran yaitu APBN dan APBD. Maka PPK pun demikian. Terdapat pembedaan karakteristik PPK APBN dan PPK APBD. Sekali lagi kepatuhan Perpres 16/2018 terhadap tata kelola APBN begitu terasa. Perpres 16/2018 ibarat motor build up yang menyatu dengan PP 45/2013, sementara begitu disandingkan dengan tata kelola APBD dalam PP 58/2005 hampir mirip dengan motor modifikasi. “cacat” bawaan regulasi ini memunculkan kebutuhan daerah melakukan penyesuaianuntuk mengimplementasikan Perpres 16/2018.    Ada banyak pasal yang harus dilakukan penyesuaian, salah satunya tentang PPK.

Perpres 16/2018 pasal 1 angka 10 kewenangan yang diberikan adalah mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapatmengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

    Penjelasan PP 45/2013 menyebutkan bahwa Peran PA dalam pelaksanaan anggaran belanja adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rincian pada Dokumen pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi pembuatan komitmen, yaitu tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara dan melakukan pengujian serta memerintahkan pembayaran.

    Untuk itu pelaksanaan pembuatan komitmen melingkupi tiga wilayah :

  1. tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara;
  2. melakukan pengujian; dan
  3. memerintahkan pembayaran.

<

p style=”text-align: center;”>

Kemudian PP 45/2013 pasal 58 ayat 1 membatasi Pembuatan komitmen untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan dalam bentuk perjanjian.

Secara rinci tugas PPK APBN adalah sebagaimana diatur oleh PP 45/2013 pasal 12 ayat 1 menyebutkan dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

  1. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
  2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  3. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
  4. melaksanakan Kegiatan swakelola;
  5. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
  6. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
  7. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  8. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
  9. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;
  10. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  11. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
  12. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.

Jika diambil kesimpulan tugas dan kewenangan PPK APBN setidaknya sejak perencanaan pelaksanaan kegiatan sampai dengan mempertanggungjawabkan surat permintaan pembayaran (SPP).

Mari kita bandingkan dengan PPK APBD. PP 58/2005 sama sekali tidak menyebutkan adanya PPK. PPK baru muncul pada Permendagri 21/2011 Perubahan Ke-2 Permendagri 13/2006 pasal 10 A dan 11 ayat 5 tanpa definisi yang tegas. Hanya disebutkan bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah PA/KPA bertindak sebagai PPK. Agak sulit mencari dasar mengapa dalam tata kelola APBD jabatan PPK begitu dihindari.

PP 58/2005 dan seluruh turunannya justru sangat mengandalkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pasal 12 PP 58/2006 menyebutkan :

  1. Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
  2. PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
    1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
    3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Perbandingan tugas PPK-APBN dengan tugas PPK-APBD dapat dilihat pada tabel berikut :

<

p style=”text-align: center;”>

Dapat disimpulkan bahwa tugas PPK-APBN sama dengan perpaduan tugas PPTK dan PPK APBD. Dengan demikian untuk APBD tugas perencanaan kegiatan dan pembayaran (SPP) adalah tugas PPTK, sedangkan tugas perjanjian hingga serah terima barang/jasa diserahkan pada PPK-APBD. Disinilah letak perbedaan antara PPK-APBN dengan PPK APBD.

Peran PPTK dalam Pembuatan Komitmen

    Berkaca pada lingkup tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara/daerah sesuai PP 45/2013 pasal 12 ayat 1 maka Peran PPTK dalam pembuatan komitmen dapat dipetakan. Dapat dilihat pada PP 58/2005 dan kemudian diturunkan pada Permendagri 13/2006 hingga perubahan ke-2 pada Permendagri 21/2011, sebagai berikut:

  1. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
  2. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  3. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
  4. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;
  5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
  6. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja.

Ini selaras dengan Pasal 12 ayat 2 PP 58/2005 yang menyebutkan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:

  1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan dokumen anggaran atas bebanpengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Kemudian pada pasal 92 ayat 2 PP 58/2005 disebutkan bahwa PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerjasetelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.

Cukuplah bukti bahwa PPTK adalah merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembuatan komitmen, tepatnya bagian tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara/daerah. Untuk itu lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 pada bagian Pendahuluan menyebutkan bahwa PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Karena PPTK hanya ada pada pengelolaan keuangan daerah maka maksud penjelasan Perlem 9/2018 tertuju pada pelaksanaan pengadaan untuk APBD. Menjadi sangat jelas bahwa untuk APBD tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara/daerah dilaksanakan
oleh PPK-APBD berbagi tugas dengan PPTK.

Karena berbagi tugas maka masing-masing tidak boleh mengintervensi wilayah tugas masing-masing. PPK-APBD tidak berwenang menandatangani SPP-LS, terkait pembayaran, karena itu tugasnya PPTK. PPTK tidak punya tugas mengendalikan pelaksanaan perikatan karena itu sudah menjadi tugasnya PPK-APBD.

PPTK juga memiliki karakteristik penerima mandat. PPTK adalah Pejabat dan Pelaksana Tugas. PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA (PP 58/2005 Pasal 13 ayat 2). PPTK bertandatangan pada kwitansi bersama pihak ketiga dan disetujuioleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (Permendagri 13/2006 Pasal 205 ayat 3 huruf h). Klausul disetujui oleh PA/KPA menandakan bahwa PPTK bertindak atas nama PA/KPA.

Dari pakem komposisi kalimat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dapat dibagi menjadi:

  1. Pejabat merujuk pada orang yang diberi kewenangan.
  2. Pelaksanaan Kegiatan adalah kewenangan yang diberikan (PP 58/2005 pasal 12 ayat 1).
  3. Pelaksana Kegiatan adalah pemilik kewenangan yaitu PA/KPA.

Jadilah kemudian pelaksana tugas secara teknis dari Pelaksana Kegiatan (PA/KPA) disebut dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

PPTK jelas adalah penerima mandat. Untuk itu sesuai pasal 1 angka 24 dan pasal 14 UU 30/2014, PPTK hanyalah pelaksana tugas pelaksanaan teknis kegiatan, sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (PA/KPA).

PPK adalah Pelaksana Tugas

    PPK sebagaimana definisi Perpres 16/2018 pasal 1 angka 10 adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukantindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

    Definisi PPK di atas sejalan dengan definisi PP 45/2013 untuk APBN pada pasal 1 angka 23 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

    Lihat perbandingan definisi PPK antara Perpres 54/2010 dengan Perpres 16/2018 sangat terlihat perbedaannya. Definisi Perpres 16/2018 sangat tunduk dengan aturan APBN khususnya PP 45/2013. Perpres 54/2010 Pasal 1 angka mendefinisikan PPK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

    Perpres 54/2010 memberikan beban yang berat terhadap PPK tidak hanya sebagai pejabat pelaksana pengadaan barang/jasa melainkan juga membebankan tanggungjawab. Maka PPK Perpres 54/2010 adalah pelaksana tugas sekaligus bertanggung jawab bahkan bertanggung gugat. PPK Perpres 54/2010 lebih dekat sebagai penerima delegasi dari PA.

    PPK Perpres 16/2018 hanya sebagai pelaksana tugas dari kewenangan yang dimiliki oleh PA/KPA. Secara eksplisit ini tertuang pada Pasal 11 ayat 2 Pepres 16/2018 yang menyebutkan bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA.

    Dari sini sangat jelas karakteristik PPK menurut Perpres 16/2018 adalah penerima mandat dari PA/KPA.

PPK adalah Pejabat dari PA/KPA

Perbedaan lain antara PPK-APBN dan PPK-APBD adalah pola pertanggungjawaban. PPK-APBN selalu bertanggungjawab kepada KPA. Sedangkan PPK-APBD dapat bertanggungjawab kepada KPA atau PA. Perbedaan ini sangat terkait dengan distribusi kewenangan KPA-APBN dan KPA-APBD.

KPA-APBN adalah Kepala Satuan Kerja atau yang ditunjuk oleh PA. Sedangkan pada APBD keberadaan KPA tergantung pada kebutuhan PA dengan penetapan Kepala Daerah.

Sebagaimana PP 45/2013 pasal 71 ayat 2 dinyatakan dalam menatausahakan setiap komitmen, PPK atas nama KPA menyampaikan data komitmen kepada Kuasa BUN. “Atas nama” inilah karakteristik mandatori.

Hal lain yang juga mendekatkan PPK terhadap karakteristik penerima mandat adalah adanya kata “pejabat“. Pejabat adalah orang yang menerima jabatan pelaksanaan pekerjaan (tugas). Tugas yang dijabat oleh PPK adalah Pembuatan Komitmen. Pembuatan Komitmen adalah kewenangan milik pembuat komitmen.

Pembuatan komitmen adalah kewenangan melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Pemilik kewenangan asal adalah PA. Ketika Pembuat Komitmen (PA) menunjuk pejabat disebutlah Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan demikian PPK adalah Pelaksana Tugas-nya PA.

PPK jelas adalah penerima mandat. Untuk itu sesuai pasal 1 angka 24 dan pasal 14 UU 30/2014, PPK hanyalah pelaksana tugas pembuatan komitmen, sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat yaitu pembuat komitmen (PA/KPA).

Penegasan ini penting untuk memahami PPK bertanggungjawab penuh kepada PA/KPA. Misal Pasal 13 PP 45/2013 menyebutkan PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Pertanggungjawaban yang dimaksud, jika dipahami berdasarkan pasal 14 ayat 8 UU 30/2014, adalah kepada PA/KPA bukan kepada pihak lain. Sedangkan pertanggungjawaban formal dan materiil kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran tetap melekat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA.

Pejabat Penandatangan Kontrak

Pada Perpres 16/2018 Pasal 10 ayat 3 disebutkan bahwa KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan PA terkait dengan:

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
  2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Kemudian Pasal 11 ayat 1 secara detail menyebutkan bahwa selain yang dilimpahkan oleh KPA sebagaimana pasal 10 ayat 3, PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa juga memiliki tugas:

  1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. menetapkan rancangan kontrak;
  4. menetapkan HPS;
  5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  7. menetapkan tim pendukung;
  8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  11. mengendalikan Kontrak;
  12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
  14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  15. menilai kinerja Penyedia.

Dari sini bagian-bagian kewenangan PPK terlihat jelas. Ada bagian kewenangan yang ada sejak PPK ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA. Ada bagian yang merupakan tugas opsional, yang dapat diberikan atau dapat tidak diberikan, oleh PA/KPA kepada PPK.

Dilihat dari lingkup PP 45/2013 Pasal 12 ayat 1, kewenangan PPK pada Perpres 16/2018 pasal 11 ayat 1 ditambah dengan kewenangan penandatangan kontrak adalah bagian dari tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Hanya saja Perpres 16/2018 mencoba memberi peluang melepaskan kewenangan penandatangan kontrak dari PPK. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Perlem 9/2018). Tidak kurang dari 69 kali disebutkan “Pejabat Penandatangan Kontrak” sementara pada Perlem 15/2018 tentang Pelaku Pengadaan tidak ditemukan “Pejabat Penandatangan Kontrak”. Ini menandakan bahwa “Pejabat Penandatangan Kontrak” adalah kewenangan yang melekat pada pelaku pengadaan yang telah ada.

Ruang lingkup kewenangan “Pejabat Penandatangan Kontrak” jika ditelusuri hadir sejak proses pemilihan yaitu menerima dan menjawab sanggahan banding, Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), tandatangan dan mengendalikan kontrak hingga serah terima pekerjaan/barang.

Berarti kewenangan pejabat penandatangan kontrak adalah kewenangan PA yang dapat dilimpahkan kepada KPA dan/atau PPK. KPA pun dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan kontrak kepada PPK.

Seperti halnya PPK maka memahami Pejabat Penandatangan Kontrak kita dapat membagi antara pejabat sebagai pelaksana tugas kewenangan dan penandatanganan kontrak sebagai kewenangan. Pemberi kewenangan adalah penandatangan kontrak yaitu PA/KPA. Dengan demikian Pejabat Penandatangan Kontrak adalah orang yang diberi mandat oleh penadatangan kontrak (PA/KPA). Jika yang ditugaskan adalah orang yang juga menerima mandat ke-PPK-an maka PPK sekaligus sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak.

Jika PA tidak melimpahkan wewenang penandatanganan kontrak kepada KPA/PPK, maka PA adalah sang penandatangan kontrak bukan Pejabat Penandatangan Kontrak.

Jika PA mendelegasikan kewenangan penandatanganan kontrak kepada seorang Kuasa, maka disebut Kuasa Penandatangan Kontrak. Jika Kuasa Penandatangan Kontrak ini adalah orang yang juga mendapatkan delegasi Kuasa Pengguna Anggaran, maka KPA sekaligus bertindak sebagai Penandatangan Kontrak. Selayaknya penerima kuasa maka KPA pun, berdasarkan Perpres 16/2018 pasal 10, dapat memberikan mandat kepada PPK.

Perpres 16/2018 secara tersirat memandatkan tugas penandatanganan kontrak kepada PPK. Hal ini terlihat setidaknya dari 2 fakta yaitu:

  1. Pasal 11 ayat 1 huruf j. menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Padahal jelas SPPBJ adalah bagian dari kontrak yang harus ditandatangani oleh penandatangan kontrak (PA/KPA).
  2. Pada aplikasi SPSE V.4.3 hanya akun PPK saja yang dapat menerbitkan SPPBJ dan Kontrak bukan PA/KPA.

Pejabat Penandatangan Kontrak jelas adalah penerima mandat. Untuk itu sesuai pasal 1 angka 24 dan pasal 14 UU 30/2014, Pejabat Penandatangan Kontrak hanyalah pelaksana tugas penandatanganan kontrak, sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat yaitu penandatangan kontrak (PA/KPA).

Sertifikasi untuk PA/KPA Sebagai PPK

PA tidak perlu disebut sebagai PPK ketika melakukan tindakan pembuatan komitmen. Pembuatan Komitmen melekat pada kewenangan PA. Karenanya PA tidak disebut merangkap sebagai PPK, melainkan bertindak sebagai PPK.

Bagaimana dengan KPA? KPA-APBN sebagaimana diatur PP 45/2013 Pasal 9 dalam kondisi tertentu, jabatan PPK dapat dirangkap oleh KPA. Ini menandakan untuk APBN, KPA tidak otomatis mendapatkan pelimpahan kewenangan pembuatan komitmen dari PA. Tergantung pada pelimpahan kewenangan dari PA.

Sementara untuk APBD kata sambung yang digunakan bukan “merangkap” melainkan “bertindak“. Permendagri 21/2011 pasal 11 ayat 5 menyebutkan bahwa dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Ini berarti dalam penunjukan KPA sekaligus melekat kewenangan pembuatan komitmen.

Perpres 16/2018 sangat APBN sekali. Pasal 10 ayat 5, menyebutkan bahwa dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagaiPPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Apakah Pasal 11 ayat 5 Permendagri 21/2011 kemudian tidak sesuai dengan Perpres 16/2018 atau sebaliknya karena menggunakan kata “bertindak?”. Tidak dapat disimpulkan seperti itu. Setiap “bertindak” pasti “merangkap“, tapi “merangkap” tidak sama dengan “bertindak“. Berarti pakem untuk APBD setiap KPA pasti diberi kewenangan sebagai pembuat komitmen.

Yang tidak bisa diabaikan dari Perpres 16/2018 Pasal 10 ayat 5 adalah KPA dapat merangkap/bertindak sebagai PPK apabila terpenuhi kondisi terkait ketiadaan personel yang bisa ditunjuk sebagai PPK.

Syarat dapat ditunjuk sebagai PPK, sebagaimana Perpres 16/2018 pasal 88, adalah memiliki sertifikat tingkat dasar/sertifikat kompetensi. Dengan ketentuan ini maka setiap KPA baik yang “merangkap” atau “bertindak” sebagai PPK wajib memiliki sertifikat tingkat dasar/sertifikat kompetensi.

Keterangan di atas diperkuat dengan dihapuskannya ketentuan Pasal 12 ayat 2b huruf g Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya, yang menyebutkan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak dipersyaratkan sertifikat keahlian tingkat dasar.

Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa untuk PA yang bertindak/merangkap sebagai PPK tidak menjadi kewajiban. Mengingat PA adalah pemilik kewenangan penggunaan anggaran. Meski demikian dari sisi kebutuhan profesionalisme maka PA mestinya tetap memerlukan sertifikasi kompetensi pengadaan.

Sekiranya lengkap dan kuat kesimpulan, mempertimbangkan kedekatan karakteristik UU 30/2014 pasal 14, bahwa distribusi kewenangan PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah bersifat mandatori.

Untuk itu sesuai pasal 1 angka 24 dan pasal 14 UU 30/2014, PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak hanyalah pelaksana tugas PA/KPA, sedangkan tanggung jawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemberi mandat (PA/KPA).

Sebagai simpulan dari artikel tentang PPK ini sapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Karakteristik pelimpahan kewenangan penerima mandat adalah adanya kata pelaksana, pejabatdan atas nama pemberi mandat.
  2. Tugas pembuatan komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara.
  3. PA adalah pemilik kewenangan pembuatan komitmen, penandatangan kontrak dan pelaksana kegiatan .
  4. PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pelaksana tugas atas nama PA/KPA.
  5. PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat dari PA/KPA
  6. PPK, PPTK, Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pelaksana tugas kewenangan pembuatan komitmen yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara/daerah.
  7. KPA dapat merangkap/bertindak sebagai PPK dengan 2 syarat yaitu :
    1. Ketiadaan personel yang bisa ditunjuk sebagai PPK; dan
    2. KPA memenuhi syarat memiliki sertifikat tingkat dasar/kompetensi pengadaan barang/jasa.

    Jika tidak terpenuhi kedua syarat tersebut maka PA bertindak sebagai PPK.

  8. PA tidak wajib sertifikasi meskipun memiliki kewenangan pembuatan komitmen.
  9. Pelimpahan wewenang kepada PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah bersifat mandat, dengan demikian secara internal PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggung jawab penuh kepada PA/KPA, sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat eksternal tetap melekat pada PA/KPA.

<

p style=”margin-left: 36pt;”>Demikian artikel bagian ke-3 ini disusun sebagai bagian integral dari artikel sebelumnya. Semoga dengan ulasan ini diskusi dan pemahaman terkait tugas dan tanggungjawab pelaku pengadaan, khususnya organisasi pengadaan baranag/jasa pemerintah menjadi jelas dan terang. Seluruh artikel sangat terbuka untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

<

p style=”text-align: justify”>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.