Dalam Perlem LKPP 15/2018 pasal 5 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa persyaratan PPK memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan kemampuan manajerial level 3 ini? Apakah jabfung PPBJ Muda dapat dikatakan memenuhi …
FAQ : KPA merangkap PPK
Apakah Boleh Menunjuk KPA hanya untuk jadi PPK saja? Untuk APBN PP 45/2013 mengatur pada pasal 5 ayat (1) huruf a. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang menunjuk kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA. Pasal 6 ayat …
FAQ : PPTK dan Gambar Teknis Konstruksi
Di tempat kami PPTK juga bertandatangan pada gambar teknis konstruksi dan berparaf pada dokumen spesifikasi konstruksi. Apakah hal ini sudah sesuai dengan aturan?
FAQ : Tentang PPSPM
Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam lingkup pengelolaan APBD? PPSPM dalam pengelolaan keuangan daerah tidak diatur. Penandatangan SPM dengan Pejabat Penandatangan SPM adalah berbeda. Penandatangan SPM adalah pemilik kewenangan. Sedangkan Pejabat PSPM adalah pelaksana tugas …
FAQ : PA dan PPTK
Jika di satu SKPD hanya ada PA dan PPTK maka siapa yang bertandatangan kontrak dan menjadi PPK?
Menggugat Kriminalisasi Jabatan PPTK
Beberapa hari lalu mendapatkan kiriman satu berkas dakwaan dari salah seorang teman facebook gegara artikel “Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 3) PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak”. Terdakwa kebetulan sebagai Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Singkat cerita terdakwa …
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 3) PPK, PPTK dan Pejabat Penandatangan Kontrak
Di artikel yang ke-3 ini akan dibahas distribusi kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Kontrak. Sebagaimana diuraikan pada artikel bagian Ke-1 tentang asal usul kewenangan sesuai dengan UU 30/2014 bahwa terdapat 3 tipe alur pelimpahan kewenangan yaitu …