Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 1) tentang PA

Judul artikel terlihat kaku sekali. Sengaja memang karena dibuat informal takutnya tidak dipahami secara serius. Ini sebagai respon dari banyaknya pertanyaan tentang distribusi kewenangan antara Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sebagai acuan utama digunakan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Disamping juga ada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) dan UU Nomor 1 Tahun 2004 (UU 1/2004) tentang Perbendaharaan Negara .

Kewenangan dan Pelimpahan Kewenangan

Kewenangan menurut UU 30/2014 pasal 1 angka 6 adalah Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. )

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam kewenangan tersebut mengandung hak dan kewajiban. Bagir Manan, sebagaimana dikutip Ridwan HR, mengatakan bahwa wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Wewenang mencakup sekaligus hak dan kewajiban.

Black Law Dictionary memahami kewenangan dalam konteks menerapkan dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik.

H.D Stoud menyebutkan kewewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahansebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah segala tindakan baik berupa pelaksanaan, perintah, keputusan, pengelolaan dan/atau pelimpahan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan (hukum).

Jika tindakan terkait hak dan kewajiban tidak berdasarkan pada ketentuan hukum maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan mengganggu hak dan kewajiban orang lain. Dengan demikian konsekwensi dari tindakan terkait hak dan kewajiban berdasarkan hukum memunculkan tanggung jawab.

Implementasi dari tindakan terkait hak dan kewajiban sesuai perundang-undangan terwujud dalam tugas. Setiap tugas mengandung hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada yang memberikan tugas ataupun juga kepada para pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan tugas tersebut. Secara umum ketika berbicara kewenangan harus mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab pelaksana kewenangan.

 

Ruang lingkup tugas dan tanggungjawab ditentukan dalam aliran pelimpahan kewenangan secara hirarki. UU 30/2014 membagi aliran pelimpahan kewenangan ke dalam 3 bentuk yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

UU 30/2014 Pasal 1 menjelaskan definisi masing-masing pelimpahan kewenangan sebagai berikut:

  • Angka 22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
  • Angka 23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
  • Angka 24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

 

Jika dibahasakan secara sederhana maka dapat dilihat bahwa sumber segala kewenangan menurut UU 30/2014 adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) sebagai satu-satunya landasan konstitusional bernegara kita. Kemudian teratribusi kembali melalui UU. Penerima kewenangan atribusi memiliki hak dan/atau kewajiban untuk melimpahkan sebagian tugas dan/atau tanggung jawab kepada struktural hirarki dibawahnya.

Jika pemegang kewenangan atribusi melimpahkan tugas sekaligus tanggungjawabnya kepada orang lain maka ini adalah delegasi. Penerima delegasi otomatis harus menjalankan tugas sekaligus bertanggung jawab penuh atas tugas yang diterima. Tidak hanya secara internal kepada pemberi delegasi namun juga kepada lingkungan eksternal yang menerima dampak atas pelaksanaan tugas tersebut. Analogi informalnya delegasi ini semacam kepala dilepas ekor dilepas. Sang delegator hanya merencanakan dan mengawasi saja, bahkan tidak bisa serta merta mengambil kewenangan tanpa ada pencabutan kewenangan. Penerima delegasi kemudian disebut dengan Kuasa.

Jika pemegang kewenangan atribusi atau pemegang delegasi melimpahkan sebagian tugas kepada orang lain, namun tanggung jawab secara eksternal tetap melekat pada pemberi kewenangan maka ini dinamakan mandat. Penerima mandat tetap bertanggungjawab secara internal hirarki kepada pemberi mandat, namun tanggung jawab (administratif) bahkan tanggung gugat (perdata) tetap melekat pada pemberi mandat. Analogi informalnya mandat ini ibarat kepala dilepas, ekor tetap dipegang. Sang pemberi mandat tetap mengendalikan bahkan setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dimandatkan. Penerima mandat kemudian kerap disebut petugas atau pejabat.

Dengan penjelasan di atas maka bisa ditarik satu pemahaman bersama terkait hubungan kewenangan PA, KPA dan PPK berdasarkan UU 30/2014.

Kewenangan PA Tidak Perlu Di SK-Kan

PA atau Pengguna Anggaran jika melihat 3 tipe pelimpahan kewenangan adalah penerima kewenangan atribusi yang diamanatkan oleh UU 17/2003 yang menyebutkan bahwa:

  • Pasal 6 ayat 2 huruf b : Kekuasaan Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
  • Pasal 10 ayat (1) huruf b kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat
    pengguna anggaran/barang daerah.

Referensi lain dapat dilihat juga UU 1/2004 pasal 1 angka 12 yang menyebut tegas bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Dari UU 1/2004 diturunkan dua petunjuk pelaksanaan berupa peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 (45/2013) tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

  • PP 45/2013 Pasal 2 ayat (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan bertindak sebagai PA atas bagian anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya tersebut.
  • PP 58/2005 Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. Angka 17 Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

    Dengan amanat yang sangat tegas seperti ini bisa disimpulkan bahwa Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) otomatis adalah Pengguna Anggaran. Artinya Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala SKPD adalah pemegang kewenangan atribusi. Jika telah jelas dalam aturan setingkat UU masih perlu kah lagi jabatan PA di tetapkan dalam Surat Keputusan?

    Kenapa hal ini dipertanyakan? Karena, di daerah khususnya, permasalahan belum di terbitkannya SK PA kadang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Padahal jika melihat ketentuan UU 17/2003 dan 1/2004 jelas, ketika ditahbiskan sebagai Kepala SKPD maka melekat kewenangan PA. Untuk itu tentu tidak perlu menunggu terbitnya SK lagi.

    PA APBN adalah pemegang seluruh tugas dan tanggungjawab terkait penggunaan anggaran, sejak penyusunan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, menggunakan barang milik negara, mengawasi pelaksanaan anggaran dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. PA APBN Dalam menjalankan kewenangannya dapat mendelegasikan dengan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau memberikan mandat kepada orang lain sebagai pelaksana tugas. (UU 1/2004 pasal 4)

    PA APBD adalah pemegang seluruh tugas dan tanggungjawab terkait penggunaan anggaran mulai menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang dan piutang, menggunakan barang milik daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. PA APBD dalam menjalankan kewenangannya dapat mendelegasikan dengan menunjuk KPA dan/atau memberikan mandat kepada orang lain sebagai pelaksana tugas dengan penetapan dari Kepala Daerah. (UU 1/2004 pasal 6)

    Dari uraian di atas terdapat perbedaan karakteristik kewenangan antara PA APBN dan PA APBD. PA APBN mendelegasikan atau memberi mandat melalui penetapan oleh dirinya sendiri. Sedangkan PA APBD mendelegasikan atau memberi mandat melalui penunjukan untuk kemudian penetapan dilakukan oleh Kepala Daerah.

    Dari sinilah mungkin muncul pemahaman bahwa Kepala Daerah menerbitkan SK Penetapan untuk PA. Namun harus dipahami bawah UU 1/2004 sama sekali tidak mengamanatkan SK Penetapan PA! Hal ini bisa dilihat pada pasal 5 yang merinci bahwa Kepala Daerah hanya:

  • menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran; (Delegasi)
  • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; (Mandat)
  • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; (Mandat)
  • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; (Mandat)
  • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. (Mandat)

     Penegasan ini selaras dengan PP 58/2005 Pasal 5 yang menyebutkan Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:

  • menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; (Delegasi)
  • menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; (Delegasi)
  • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; (Mandat)
  • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; (Mandat)
  • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; (Mandat) dan
  • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. (Mandat)

Semakin lucu ketika SK PA, yang keliru tadi, justru juga dibarengkan dengan SK KPA, PPK, Pejabat Pengadaan bahkan Pj/PPHP. Ritual yang sangat sering menjadi barrier setiap tahun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah. Logikanya bagaimana mungkin KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan Pj/PPHP yang notabene ditunjuk oleh PA, tapi SK-nya bersamaan dengan yang menunjuk yaitu PA. Berarti, kalau memang di SK-kan, saat PA menunjuk KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan Pj/PPHP, dirinya sendiri sebenarnya belum resmi sebagai PA?

Semoga kedepan hal ini bisa diluruskan agar mekanisme pengadaan tidak terhambat hanya karena persoalan administratif yang rancu.

Pelimpahan kewenangan PA pada pengadaan barang/jasa dirinci oleh Perpres 16/2018 pasal 9:

    1. menetapkan PPK; (Mandat)
    1. menetapkan Pejabat Pengadaan; (Mandat)
    1. menetapkan PjPHP/PPHP; (Mandat)
    1. menetapkan Penyelenggara Swakelola; (Mandat)
    1. menetapkan tim teknis; (Mandat)
    1. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; (Mandat)
    1. PA APBN dapat melimpahkan kewenangan pengadaan barang/jasa kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (Delegasi) dan
  1. PA APBD hanya dapat melimpahkan sebagian kewenangan pengadaan barang/jasa kepada KPA. (Delegasi)

Kewenangan, baik berupa tugas dan/atau tanggungjawab, pengadaan barang/jasa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah milik PA. Mencakup melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal, menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dengan demikian PA memiliki semua kewenangan Ke-PPK-an, Ke-Pejabat Pengada-an, Ke-PHP-an, ke-swakelola-an, ke-teknis-an. Untuk itu proses pengadaan barang/jasa sebenarnya tidak perlu menunggu administrasi yang namanya SK Penetapan, baik itu PPK, Pejabat Pengadaan, Pj/PPHP dan lainnya, karena sejak ada PA proses pengadaan sudah melekat. PA memiliki tugas dan tanggungjawab untuk segera memproses pengadaan barang/jasa, tepat sejak dia resmi menjabat sebagai Menteri, Pimpinan Lembaga maupun Kepala Perangkat Daerah. Sekali lagi tidak perlu menunggu SK PPK, Pejabat Pengadaan, Pj/PPHP karena PA adalah PPK, Pejabat Pengadaan, Pj/PPHP!

Aspek Hukum Pelimpahan Kewenangan

Untuk itulah menjadi PA adalah tanggungjawab yang besar, apalagi tanggungjawab sebagai Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Perangkat Daerah yang otomatis tidak hanya sebagai Pengguna Anggaran tapi juga Pengguna Barang bahkan juga Pengguna Personil. Tepatlah kiranya jika Menteri, Pimpinan Lembaga atau Kepala Perangkat Daerah adalah PA atau Penguasa Alam. Karena dia penguasa penggunaan alam uang, barang dan kepegawaian.

Ini yang harus disadari oleh para pihak dalam hirarki pertanggungjawaban administrasi dan perdata pelaksana kuasa dan tugas penggunaan anggaran/PA. Atas tanggungjawab yang berat dan tugas yang sangat luas tersebut maka PA dapat melimpahkan kewenangan baik melalui pendelegasian berupa kuasa penggunaan anggaran, kuasa perbendaharaan maupun pemberian mandat pelaksanaan tugas penggunaan anggaran.

Sebagai top manajer maka dalam pelaksanaan tugas memiliki kewajiban untuk mengukur kemampuan diri sendiri atau berbagi peran dengan struktur organisasi dibawahnya ataupun juga dengan orang diluar organisasinya. Aspek yang diperhatikan dalam pelimpahan kewenangan antara lain adalah tingkatan daerah, besaran unit kerja, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pada tataran pendelegasian maka PA berbagi kewenangan berupa tugas sekaligus tanggungjawab (hukum administrasi) dan tanggung gugat (hukum perdata) kepada staf di bawahnya. Pada tataran pemberian mandat maka PA hanya berbagi tugas saja kepada staf maupun orang lain yang ditunjuk/ditetapkan sedangkan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap melekat pada dirinya. Penerima mandat bertanggungjawab penuh secara administratif kepada PA. Pemahaman ini terjelaskan sebagian dalam UU 30/2014, Bagian Ketujuh tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang, pasal 17 s/d pasal 21.

Terkadang ada yang menanyakan bagaimana dengan tanggungjawab pidana. Apakah ada pembedaan terkait dengan pelimpahan kewenangan? Aspek pidana adalah bersifat pribadi. Artinya tanggungjawab individu atas adanya kejahatan yang terbukti kuat niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahatnya (actus rea). Baik kuasa maupun petugas jika memenuhi syarat “kejahatan” maka bertanggungjawab secara pribadi atas kejahatannya. Jika syarat “kejahatan” tidak terpenuhi maka nilai perbuatan yang tidak sesuai aturan hanyalah “kesalahan” yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif baik tanggung jawab (administrasi) maupun tanggung gugat (perdata).

Sesuai dengan asas hukum Pidana sebagai Ultimum Remedium maka penyelesaian admnistratif dan perdata meluruhkan tanggung jawab dan tanggung gugat selama belum terbukti secara kuat keterpenuhan syarat kejahatan (mens rea + actus rea). Sebaliknya jika telah terbukti kuat keterpenuhan syarat kejahatan maka penyelesaian administratif dan perdata tidak meluruhkan tanggung jawab pidananya.

Mengutip laman www.hukumonline.com tanggal 11 Juni 2011, disebutkan bahwa S.R. Sianturi dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” (hal. 418), peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam Bab VIII Buku I KUHP adalah:

  1. Telah ada putusan hakim yang tetap (de kracht van een rechterlijk gewisjde) mengenai tindakan (feit) yang sama (Pasal 76);
  2. Terdakwa meninggal (Pasal 77);
  3. Perkara tersebut daluwarsa (Pasal 78);
  4. Terjadi penyelesaian di luar persidangan (Pasal 82) (khusus untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh peneliti Lembaga Kajian untuk Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP) Arsil. Menurutnya, pengembalian dana yang telah digelapkan baik sebagian maupun seluruhnya tidak akan menghapuskan pidananya karena perbuatan pidananya telah sempurna.

    Dari bagian pertama artikel ini maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Kewenangan adalah segala tindakan baik berupa pelaksanaan, perintah, keputusan, pengelolaan dan/atau pelimpahan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan (hukum).
  2. Kewenangan mengandung unsur pelaksanaan tugas dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas.
  3. Pelimpahan kewenangan terdiri atas 3 jenis yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
    1. Atribusi adalah pelimpahan tugas, tanggungjawab dan tanggung gugat yang telah diamanatkan oleh UUD atau UU.
    2. Delegasi adalah pelimpahan tugas, tanggung jawab dan tanggung gugat berdasarkan Surat Keputusan Penetapan oleh penerima kewenangan atribusi.
    3. Mandat adalah pelimpahan tugas oleh penerima delegasi atau pemilik kewenangan atribusi. Sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap melekat pada yang melimpahkan kewenangan.
  4. PA adalah kewenangan atribusi yang melekat pada Menteri, Pimpinan Lembaga atau Kepala Perangkat Daerah. Untuk itu kewenangan PA tidak memerlukan Surat Penetapan sebagai PA karena melekat pada penetapan sebagai Menteri, Pimpinan Lembaga atau Kepala Perangkat Daerah.
  5. PA memiliki seluruh peran dan kewenangan terkait pengadaan barang/jasa untuk itu tidak ada alasan melimpahkan “masalah” kepada proses penetapan staf atau orang lain untuk segera memulai proses pengadaan barang/jasa.
  6. PA memiliki kewenangan untuk melimpahkan tugas, tanggungjawab dan tanggung gugat kepada staf dibawahnya maupun orang lain melalui mekanisme delegasi ataupun mandat sesuai batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang (UU).
  7. Pertanggungjawaban hukum administrasi dan perdata atas pelimpahan kewenangan bersifat struktural organisasional sesuai dengan sifat pelimpahan kewenangan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana mengikat secara pribadi/individu.

Demikian artikel awal dalam lingkup bahasan distribusi kewenangan PA, KPA dan PPK semoga bahasan ini mampu menjelaskan lingkup-lingkup kewenangan masing-masing pihak dalam pengadaan barang/jasa. Agar kedepan menjadi bahan acuan dalam mengurai secara jernih permasalahan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Artikel lanjutan dengan judul yang sama akan segera diterbitkan.

5 thoughts on “Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 1) tentang PA

  1. Maaf pa samsul , bagaimana dengan kewenNgan menanda tangani kontrak yg diserahkan pa ke ppk, dalam pelaksanaan kontrak tentu yg berkontrak saja yang berkontrak, apa masih bisa disebut ppk menerima mandat saja, bukan sebagai atribusi.

    1. Silakan di cek apakah kalimatnya ditugaskan atau diserahkan? Jadi PPK tidak diserahkan sebagai penandatangan kontrak. Hanya ditugaskan sebagai penandatangan kontrak. Jadi kembalikan Ke UU nya..

  2. Salam. Pa Samsul, apakah tugas PPK sebagai penandatangan kontrak memerlukan SK pelimpahan kewenangan nya dari PA/KPA? Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.