Standar Serah Terima Pekerjaan Konstruksi

Akhirnya tunai janji saya untuk segera membagikan Format Standar Operasional Prosedur (SOP) Serah Terima Pekerjaan Konstruksi. Semoga hasil ini dapat dimanfaatkan dan disempurnakan kembali oleh seluruh pembaca. Masih dengan harapan yang sama meski sampai dengan saat ini format-format yang sudah dibagikan oleh cafe2cafepengadaan belum mendapatkan respon balik yang cukup memuaskan. Jumlah akses dan download lumayan besar namun respon balik belum ada satupun yang menyampaikan untuk penyempurnaan. Okelah mungkin karena Blockchain atau sistem Cloud Sharing belum terbiasa, semoga nanti praktisi Pengadaan dapat membiasakan sehingga ilmu pengadaan menjadi ilmu yang terbuka tidak lagi eksklusif.

Silakan Download Disini

Format ini berupaya menawarkan konsep Serah Terima Barang/Jasa yang runtut dan sederhana sesuai dengan pembagian tugas yang diamanatkan Perpres 16/2018. Format ini juga beruoaya menjawab berbagai pertanyaan tentang PPHP dan tugas-tugas pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan maupun hasil pekerjaan.

Dalam format sudah termasuk Bahan Paparan, Tahapan, Flow Chart dan Contoh Administrasi.

Selamat menikmati, mempelajari, mengkritisi, menggunakan dan jangan lupa untuk membagi lagi.

18 thoughts on “Standar Serah Terima Pekerjaan Konstruksi

  1. Terima kasih atas SOP nya pak, ini sangat bermanfaat sekali untuk kami berusaha menerapkannya. Untuk kedepannya juga diharapkan agar ada juga SOP terkait pekerjaan yang wan prestasi sehingga putus kontrak. SOP apa saja langkah-langkah dalam penyelesaian baik terkait inti pekerjaan juga terkait dengan hal pembayaran sampai dengan pencairan Jaminan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih pak.

  2. Selamat malam bpk sy kagum dgn keahlian bpk dlm bidang pengadaan brg dan jasa, sy mohon pencerahanya pak, sy adalah rekanan pak sy punya contoh permasalahan, di kota sy pokja memenangkan salah satu perusahaan dgn nilai paket kontruksi diatas 2,5 m, padahal perusahaan tsb baru 2 bln berdiri sehingga bs dipastikan tdk ckp syarat KD seperti pasal 19 (1) hrf h, yg sy tnyakan pak : bagaimana tindakan pokja dan rekanan pemenang dlm hal ini apakah telah melanggar perbuatan pidana, terima kasih bnyk pak

    1. Yang jelas melanggar ketentuan peraturan dalam hal ini Perpres 54/2010 yang dipakai saat itu. Karena tata caranya melanggar aturan maka proses pemilihan berpotensi melawan hukum sehingga kontrak yang terjadi berpotensi melanggar asas obyektif berkontrak. Untuk itu penyelesaiannya harus dengan audit internal secara mendalam untuk menghindari risiko pidana. Secara keperdataan dapat diselesaikan melalui peradilan perdata.

  3. Gracias om Sam…

    Pian sekali2 perlu ulah roadshow ke kabupaten2 atas inisiatif pribadi ja… kaya urang dakwah jua toh… qiqiqi… mencerahkan kakawanan di pwmda dan ulp di kabupaten tanpa takutan memikirakan biaya workshop dll… (keina alasan defisit apbd, jd kadeda dananya san kegiatan itu jer). 😅😅😅

      1. Mun parlu manajer bisa ja hubungi olon… wkwkwkk

        Ulah selebaran, bagi ke ulp2/pemda. Cukup fasiltas ruangan ja wan stand buku pengadaan… 😁😁😁 gasan bajualan gagantian ungkus minyak haja…

  4. mohon share BA PPHP harus dikeluarkan sebelum kontrak berakhir
    contoh : pekerjaan berakhir kontrak 31 sedang batas pencairan dari biro keuangan mengharuskan BA tersebut harus dibuat tanggal 28 Desember

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.