Contoh Dokumen Pengadaan Perpres 16/2018

Dalam waktu yang cukup terbatas sementara tuntutan proses tender menjelang akhir tahun 2018 maka proses updating Contoh Dokumen Pengadaan (CDP) versi Perpres 16/2018 yang awalnya hanya untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Sederhana kemudian ditambahkan untuk Pengadaan Barang. 

CDP ini hanyalah ikhtiar sebagaimana amanat Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP RI Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik V.4.3.

Silakan Download Disini 

Tadinya materi CDP Pengadaan Barang ini akan menjadi bagian dari kegiatan Cafe2Cafe Pengadaan Bulan Oktober 2018 namun demikian mengingat ketersediaan waktu yang tidak memungkinkan bahan ini dibagikan secara luas tanpa even Cafe2Cafe Pengadaan.

Perlu juga diketahui bahwa CDP ini sedikit lebih berani dari amanat Lampiran  Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP RI Nomor 29 Tahun 2018 bagian B angka 2 bahwa penyesuaian hanya terbatas pada klausul/istilah/teks, sementara pada beberapa bagian terdapat penyesuaian tata cara sesuai pemahaman penyusun. Untuk itu kepada pengguna CDP agar mempelajari lebih mendalam CDP ini jika ingin menggunakan. Mohon dicermati klausula disclaimer pada bagian awal CDP.

Terlepas dari ini semua CDP ini berupaya memberikan alternatif pilihan bagi pelaku pengadaan yang juga mengalami kondisi serupa dengan penyusun. Yaitu tuntutan pemenuhan program pembangunan dengan proses percepatan pengadaan barang/jasa ditengah ketidaksiapan yang ada baik dari sisi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem, Regulasi dan lain sebagainya.

Akhirul kalam semoga ikhtiar ini bermanfaat.

17 thoughts on “Contoh Dokumen Pengadaan Perpres 16/2018”

  1. Kecendrungan Pengalaman 1 th pada divisi sama dan pengalaman 3 th pd grup sama yg disampaikan adlh yg dg pihak swasta, sy bukan suuzon ke pelaku usaha, tapi berdasarkan pengalaman banyak yg bodong setelah diklarifikasi dlm laporan pajaknya. Gimana membahasakannya dlm dokumen pak? Mohon ditambahkan, tks.

  2. siang pak mohon izin bertanya apakah SBD untuk jasa konstruksi melalu SPK sesuai PP 16 2018 sudah ada? klu blm ada kira2 untuk pengadaan langsung apakah masi bisa di pakai SBD yang lama? mohon pencerahannya pak

  3. bang mau nanya nih…sebenernya kontrak itu siapa sih yang buat? kenapa ketika saya ada pekerjaan di pemerintahan itu saya harus membayar dalam pembuatan kontrak…dan mereka bilang pembuatan kontrak itu tanggung jawap penyedia…terima kasih

  4. saya bertanya disi dalam hal dokumen tender ( SDP ) apa boleh Pokja / PPK menambah persyaratan lain yang tidak terdapat pada Standar Dokumen Pengadaan ( SDP ) seperti :
    Penyedia jasa pada divisi yang sama memiliki Pengalaman paling kurang 1 ( satu ) pekerjaan dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak,
    pertanyaanya : dalam SDP tidak ditemukan kata kata Pengalaman jadi mohon petunjuk apa dasar aturan nya Pokja / PPK meninta persyaratan tersebut terimakasih

    1. kaliamta Perlem LKPP 9/2018 memang seperti itu pak 1) Memiliki pengalaman:
      a) Penyediaan barang pada divisi yang sama1 paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
      b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

      Disebutkan atau tidak kata “pengalaman” maka normanya tetap pengalaman mengacu pada aturan yang lebih tinggi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.