Pejabat Penandatangan Kontrak

    Pada artikel Tentang PPK dan Perjanjian sudah sedikit dibahas tentang dilepaskannya kewenangan mutlak penandatanganan kontrak dari tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Artinya kewenan`gan penandatangan kontrak adalah kewenangan tambahan bagi seorang yang menjabat sebagai PPK.

    Sedikit mengurai terkait pelimpahan kewenangan yang berkaitan dengan PPK. Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 10 menyebutkan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Setidaknya ada 2 wilayah kewenangan yang dapat dilimpahkan PA/KPA kepada PPK, yaitu:

1. Mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
   
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
   

Konsep Perpres 16/2018 Pasal 1 angka 10 menduplikasi sepenuhnya definisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP 45/2013) pasal angka 23. Ini sekaligus menegaskan bahwa Pepres 16/2018 mengadopsi mindset pengelolaan APBN. Sebagai catatan ini nanti akan sangat berbeda dengan mindset pengelolaan APBD.

Rincian tentang tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah tidak terdapat pada Perpres 16/2018 namun rinci tertuang pada PP 45/2013 Pasal 12 ayat 1 bahwa dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
   
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
   
3. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
   
4. melaksanakan Kegiatan swakelola;
   
5. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
   
6. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
   
7. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
   
8. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
   
9. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;
   
10. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
    
11. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
    
12. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
    

Konsep kewenangan ke-PPK-an PP 45/2013 yang dilimpahkan oleh PA/KPA melingkupi perjanjian dan hingga administrasi surat permintaan pembayaran (SPP). Untuk APBD kewenangan administrasi SPP dilimpahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah salah satunya pasal 92 ayat 2. Kemudian administrasi SPP oleh PPTK di verifikasi atau diteliti Pejabat Penatausaha Keuangan yang “celakanya” juga sering diberi akronim PPK. Kedepan kesamaan akronim dengan Pejabat Pembuat Komitmen di pengelolaan APBD sering menjadi membingungkan. Disatu kota akhirnya Pejabat Pembuat Komitmen disebut dengan PPKom, hanya untuk membedakan dengan PPK nya Pejabat Penatausaha Keuangan. Disinilah perbedaan konsepsi PPK APBN dengan PPK APBD.

Oke kembali pada pembahasan utama, sebelum tersesat pembahasan PPK APBN dan APBD yang melelahkan.

Pada Perpres 16/2018 Pasal 10 ayat 3 disebutkan bahwa KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan PA terkait dengan:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
   
2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
   

Kemudian Pasal 11 ayat 1 secara detail menyebutkan bahwa selain yang dilimpahkan oleh KPA sebagaimana pasal 10 ayat 3, PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa juga memiliki tugas:

1. menyusun perencanaan pengadaan;
   
2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
   
3. menetapkan rancangan kontrak;
   
4. menetapkan HPS;
   
5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
   
6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
   
7. menetapkan tim pendukung;
   
8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
   
9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   
10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
    
11. mengendalikan Kontrak;
    
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
    
13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
    
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
    
15. menilai kinerja Penyedia.
    

Dari sini bagian-bagian kewenangan PPK terlihat jelas. Ada bagian kewenangan yang ada sejak PPK ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA ada bagian yang merupakan opsional yang dapat diberikan atau dapat tidak diberikan oleh PA/KPA kepada PPK.

 

Jika dilihat dari lingkup PP 45/2013 Pasal 12 ayat 1 tentang tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja maka kewenangan ke-PPK-an dasar dan tambahan pada Perpres 16/2018 Pasal 11 ayat 1 adalah merupakan bagian dari tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hanya saja Perpres 16/2018 terkait pengadaan barang/jasa mencoba memberi peluang melepaskan kewenangan penandatangan kontrak dari PPK. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Perlem 9/2018). Tidak kurang dari 69 kali Perlem 9/2018 menyebutkan “Pejabat Penandatangan Kontrak” sementara pada Perlem 15/2018 tidak ditemukan pelaku pengadaan yang disebut sebagai “Pejabat Penandatangan Kontrak”. Ini menandakan bahwa “Pejabat Penandatangan Kontrak” adalah kewenangan saja bukan pelaku pengadaan.

Ruang lingkup kewenangan “Pejabat Penandatangan Kontrak” jika ditelusuri hadir sejak proses pemilihan yaitu menerima dan menjawab sanggahan banding, Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), tandatangan dan mengendalikan kontrak hingga serah terima pekerjaan/barang.

Berarti kewenangan pejabat penandatangan kontrak adalah kewenangan PA yang dapat dilimpahkan kepada KPA dan/atau PPK. KPA pun dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan kontrak kepada PPK.

Sehingga terdapat beberapa skenario yang muncul terkait kewenangan penandatangan kontrak yaitu:

1. PA sebagai penandatangan kontrak sedangkan PPK hanya sebagai tim pendukung PA dalam mempersiapkan dan melaksanakan pekerjaan dalam kontrak hingga serah terima.
   
2. PA sebagai penanggungjawab kegiatan, KPA sebagai pejabat penandatangan kontrak, mempersiapkan dan melaksanakan pekerjaan dalam kontrak hingga serah terima tanpa ada PPK.
   
3. PA sebagai penanggungjawab kegiatan, KPA sebagai pejabat penandatangan kontrak sedangkan PPK hanya sebagai tim pendukung KPA dalam mempersiapkan dan melaksanakan pekerjaan dalam kontrak hingga serah terima..
   
4. PPK sebagai pejabat penandatangan kontrak, mempersiapkan pelaksanaan pengadaan dan melaksanakan pekerjaan dalam kontrak hingga serah terima.
   

Namun demikian tersisa satu hal cukup mengganjal terkait dengan penetapan atau penerbitan SPPBJ. Sebenarnya siapa yang bertandatangan dalam SPPBJ apakah PPK atau Pejabat Penandatangan Kontrak?

Dalam Perpres 16/2018 pasal 11 ayat 1 huruf j, jelas disebutkan bahwa PPK j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Sedangkan Perlem 9/2018 menyebutkan bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Selama PPK diberi kewenangan sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak kedua klausula ini tidak akan bermasalah. Tapi bagaimana jika kewenangan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dilimpahkan kepada PPK misalkan hanya kepada PA/KPA? Apakah SPPBJ tetap ditandatangani oleh PPK atau oleh PA/KPA?

Kekuatan PPK sebagai pejabat yang menetapkan SPPBJ tentu lebih kuat dibandingkan ketentuan dalam Perlem 9/2018 yang notabene hanya petunjuk teknis saja. Namun demikian jika dikembalikan pada fungsi adanya SPPBJ dalam perjanjian semestinya tidak perlu ada perdebatan. SPPBJ berfungsi sebagai tahap awal persiapan kontrak, bahkan dokumen SPPBJ adalah bagian tak terpisahkan dari lahirnya sebuah perikatan. Kekuatan SPPBJ hampir sama dengan Surat Perjanjian itu sendiri.

Inilah kenapa SPPBJ kemudian dapat dijadikan dasar diterbitkannya Sertifikat Jaminan (Surety Bond). Secara hukum keperdataan dan penjaminan, Sertifikat Jaminan tidak dapat terbit tanpa ada kepastian yang dijamin. Sertifikat Jaminan Pelaksanaan tidak sah terbit jika Surat Perjanjian (Kontrak) tidak ada, namun demikian dalam tata cara berkontrak disebutkan bahwa kontrak baru bisa ditandatangani apabila penyedia telah menyerahkan sertifikat jaminan pelaksanaan. Untuk itu muncullah klausula SPPBJ sebagai pengganti keberadaan perikatan.

Artinya SPPBJ adalah bagian dari penandatanganan kontrak, sehingga nomor SPPBJ menjadi satu bagian tak terpisahkan dari klausula perikatan (kontrak). Akan aneh jika penandatangan SPPBJ, tujuan sertifikat jaminan pelaksanaan dan Penandatangan Kontrak adalah pihak yang berbeda.

Dapat ditarik kesimpulan jika pejabat penandatangan kontrak bukan PPK maka yang menandatangani SPPBJ adalah bukan PPK yaitu PA/KPA.

Demikian sedikit uraian terkait munculnya klausul “Pejabat Penandatangan Kontrak” pada Perlem 9/2018. Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam konsepsi Perpres 16/2018 tidak lagi mutlak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak.
   
2. PA dapat tidak melimpahkan atau juga dapat melimpahkan kewenangan pejabat penandatangan kontrak kepada KPA atau PPK.
   
3. KPA yang mendapat pelimpahan kewenangan penadatangan kontrak dapat melimpahkan kepada PPK atas persetujuan dari PA.
   
4. Seluruh klausula dokumen yang membahas tentang kewenangan kontraktual hanya menyebutkan jabatan “Pejabat Penandatangan Kontrak” baik itu dari SPPBJ, Kontrak, Jaminan hingga proses serah terima pekerjaan/barang. Alur pelimpahan kewenangan PA/KPA/PPK diperjelas dalam dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perikatan/kontrak.