Sebelum memulai pembahasan tentang distribusi kewenangan Penggunaan Anggaran dari PA kepada staf atau orang lain. Maka ada baiknya kita mengurai sedikit distribusi kekuasaan pengelolaan keuangan negara menurut UU 17/2003.
Tahun: 2018
Distribusi Kewenangan PA, KPA dan PPK (Bagian 1) tentang PA
Judul artikel terlihat kaku sekali. Sengaja memang karena dibuat informal takutnya tidak dipahami secara serius. Ini sebagai respon dari banyaknya pertanyaan tentang distribusi kewenangan antara Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sebagai acuan utama Selengkapnya …
Lebih Dekat dengan Green Public Procurement
*Artikel diterbitkan Pada Harian Lokal Radar Banjarmasin, 14-12-2018 Sejak isu Green Public Procurement (GPP), atau pengadaan barang/jasa pemerintah berwawasan lingkungan, untuk kesekiankalinya diangkat ternyata diskusi tetap pada tataran taktis. Ini menandakan bahwa isu lingkungan dalam persepsi publik masih sebatas ide Selengkapnya …
Kalsel Terdepan dalam Penerapan Green Public Procurement
* Artikel diterbitkan pada Harian Banjarmasin Post, tanggal 4 Desember 2018 dengan Judul Green Public Procurement dan Penerapannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti seluruh aturan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 54 Tahun Selengkapnya …
Contoh Dokumen Pengadaan E-Tender Cepat Pengadaan Barang
Alhamdulillah nongkrong @ Starbuck Coffee Cafe Siam Paragon Bangkok berbuah koleksi tambahan Contoh Dokumen Pengadaan (CDP) E-Tender Cepat Pengadaan Barang V.1 sekaligus juga updating CDP Tender Pengadaan Barang V.3. Link untuk pustaka CDP tetap sama disini Konsep dokumen juga sama Selengkapnya …
Standar Serah Terima Pekerjaan Konstruksi
Akhirnya tunai janji saya untuk segera membagikan Format Standar Operasional Prosedur (SOP) Serah Terima Pekerjaan Konstruksi. Semoga hasil ini dapat dimanfaatkan dan disempurnakan kembali oleh seluruh pembaca. Masih dengan harapan yang sama meski sampai dengan saat ini format-format yang sudah Selengkapnya …
Contoh Dokumen Pengadaan Perpres 16/2018
Dalam waktu yang cukup terbatas sementara tuntutan proses tender menjelang akhir tahun 2018 maka proses updating Contoh Dokumen Pengadaan (CDP) versi Perpres 16/2018 yang awalnya hanya untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Sederhana kemudian ditambahkan untuk Pengadaan Barang.
Pejabat Penandatangan Kontrak
Pada artikel Tentang PPK dan Perjanjian sudah sedikit dibahas tentang dilepaskannya kewenangan mutlak penandatanganan kontrak dari tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Artinya kewenan`gan penandatangan kontrak adalah kewenangan tambahan bagi seorang yang menjabat sebagai PPK. Sedikit mengurai terkait pelimpahan kewenangan yang Selengkapnya …
PPHP dan Pemeriksa Barang
(Serial #8 Perpres 16/2018) Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa merubah istilah PPHP dari Panitia/Pejabat “Penerima” Hasil Pekerjaan menjadi Panitia/Pejabat “Pemeriksa” Hasil Pekerjaan. Seketika nomenklatur Pemeriksa ini mengingatkan pada peran Pemeriksa Barang pada pengadaan barang. Apakah Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah entitas Selengkapnya …
Peran PPHP Era Perpres 16/2018
(Serial #6 Perpres 16/2018) Salah satu perubahan utama dalam Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa adalah berubahanya nomenklatur PPHP dari Panitia/Pejabat “Penerima” Hasil Pekerjaan menjadi Panitia/Pejabat “Pemeriksa” Hasil Pekerjaan. Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai makna telah dilakukan tahapan pemeriksaan hasil pekerjaan. Karena Selengkapnya …