Mengenal Denda dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Masih banyaknya anggapan bahwa klausul “denda” dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah hanya denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atau lebih dikenal dengan “denda keterlambatan”, menyebabkan simpulan yang sumir terkait klausul denda. Ini berbahaya dalam manajemen risiko kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk itu melalui artikel sederhana ini mari kita coba urai definisi dan jenis denda yang ada pada struktur kontrak standar pengadaan barang/jasa pemerintah. Referensi ini diambil dari standar yang diatur berbasis Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010) yaitu Perka LKPP 1/2015 dan diatur berbasis PP 29/2000 tentang Jasa Konstruksi yaitu Permenpu 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpu 31/2015 (Permenpu 31/2015).

Peristiwa Sanksi dan Kompensasi

Sebelum masuk ke pembahasan denda ada baiknya dibahas dua peristiwa yang pasti akan terjadi dalam satu perikatan. Peristiwa tersebut adalah peristiwa sanksi dan kompensasi. Karena perikatan terjadi setidaknya antara 2 pihak maka peristiwa sanksi bisa saja merupakan kompensasi bagi pihak yang lain, demikian juga sebaliknya.

Misal ketika penyedia diberikan sanksi denda akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, maka disisi pengguna denda keterlambatan ini adalah kompensasi atas kerugian akibat pekerjaan terlambat.

Hubungan timbal balik antara para pihak tidak selalu dipahami secara negatif. Misal pembayaran kepada penyedia adalah peristiwa kompensasi atas prestasi pekerjaan bagi penyedia. Namun demikian bagi pengguna seolah-olah adalah sanksi dengan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pembayaran. Tentu pembayaran disini tidak dapat diartikan sebagai hal yang negatif.

Namun setidaknya mindset “sanksi dan kompensasi” ini dapat digunakan dalam memahami unsur dan kriteria dalam klausul perikatan. Untuk mempermudah pemahaman, dalam artikel ini dipertegas bahwa peristiwa sanksi adalah segala hal yang dikenakan kepada penyedia. Dan peristiwa kompensasi adalah segala hal yang diterima oleh pengguna.

Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.

Dari definisi ini maka dapat dilihat bahwa Denda adalah bentuk ganti kerugian bagi pihak lain dalam sebuah perikatan. Sebagaimana kesepakatan awal tentang pembahasan peristiwa sanksi dan kompensasi, maka pengertian “Denda” yang digunakan pada artikel ini adalah ganti kerugian yang diberikan penyedia atas kelalaiannya melaksanakan ketentuan perikatan kepada pihak pengguna. Pengguna dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Maka Denda adalah peristiwa sanksi bagi penyedia.

Denda dalam Pengadaan Barang/Jasa

Mengutip Standar Dokumen Pengadaan Pelelangan Konstruksi Pasca Kualifikasi Perka LKPP 1/2015 maka didapati ketentuan sebagai berikut :

Syarat-Syarat Umum Kontrak :

Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Mengutip Standar Dokumen Pengadaan Pelelangan Konstruksi Pasca Kualifikasi Permenpu 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpu 31/2015 maka didapati ketentuan sebagai berikut :

Syarat-Syarat Umum Kontrak :

Syarat-Syarat Khusus Kontrak :

Jika kita perbandingkan di antara kedua standar dokumen ini, maka dapat ditemui definisi dan jenis denda tidak hanya denda keterlambatan. Ketentuan umum tentang Denda diatur pada SSUK dan SSKK.

1. Pembayaran Denda
   

Dari pasal di atas dapat diurai 3 hal :

1. Denda adalah sanksi finansial bagi penyedia karena wanprestasi atau cidera janji.
   
2. Tata cara pengenaan denda dengan memotong prestasi pekerjaan.
   
3. Adanya pembayaran denda tidak lantas mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
   

Sedikit perlu dibahas terkait poin 2 tentang tata cara pengenaan denda. Tata cara ini mengisyaratkan bahwa peristiwa denda adalah potensi. Artinya tidak perlu menunggu terjadinya wanprestasi atau cidera janji baru dilakukan penanganan denda. PPK wajib mengendalikan kontrak dimana salah satunya memperhatikan indikasi potensi terjadinya denda. Jika dalam perjalanan pelaksanaan kontrak indikasi telah ditemukan, misal terjadi deviasi antara target dan realisasi melebih batas kritis 10%, maka PPK segera melakukan rapat dengan memanggil penyedia. Jika dari hasil pembahasan potensi wanprestasi atau cidera janji sangat besar, PPK segera merubah skema pembayaran dengan mempertimbangkan pembayaran denda.

1. Jenis Denda
   

Dari perbandingan di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis denda pada pengadaan barang/jasa yang standar terjadi adalah:

1. Denda Keterlambatan
   

   Denda ini dikenakan jika penyedia wanprestasi atau ingkar janji dalam hal memenuhi target waktu penyelesaian pekerjaan. Baik penyelesaian perbagian pekerjaan (target) ataupun total output yang diperjanjikan. Tentang pilihan perbagian atau total output harus ditegaskan dalam SSKK.
   

   Pada Permenpu 31/2015 tentang bagian kontrak lebih jelas diuraikan yaitu nilai bagian kontrak yang belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial atau perbagian.
   

   Besaran nilai denda adalah 1/1.000 dari nilai bagian pekerjaan atau total output.
   

   Untuk itu penting detil pengenaan bagian kontrak ini diperjelas antara para pihak paling lambat pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa kontrak dikemudian hari.
   

2. Denda Cacat Mutu
   

   Denda cacat mutu ini hampir mirip dengan denda keterlambatan namun obyeknya adalah keterlambatan akibat perbaikan cacat mutu. Menurut standar dokumen Perka 1/2015 denda ini dapat dikenakan atas kesalahan penyedia terkait perbaikan Cacat Mutu. Pemenpu 31/2015 lebih spesifik menyebutkan denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
   

3. Denda Putus Kontrak
   

   Perka 1/2015 menguraikan bahwa denda ini dikenakan jika terjadi peristiwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK. Sedangkan Permenpu 31/2015 menegaskan bahwa denda putus kontrak dikenakan jika pekerjaan tidak selesai pada waktu yang diperjanjikan karena kesalahan atau kelalaian penyedia. Pengecualian pengenaan denda putus kontrak jika penyebabnya adalah:
   

   1. Keadaan Kahar;
      
   2. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
      
   3. Bukan kesalahan atau kelalaian penyedia.
      

   Besaran denda putus kontrak tidak ditemukan secara jelas dalam kedua standar dokumen. Dengan demikian jika keputusan pengenaan denda putus kontrak digunakan, PPK wajib menetapkan dalam rancangan kontrak. Jika tidak, paling lambat sebelum tanda tangan kontrak, PPK dan Penyedia wajib menyepakati besaran denda putus kontrak yang ditetapkan sebagai bagian dari detil kontrak (SSKK).

   Sebagai referensi dapat kita lihat kaitannya dengan Denda Keterlambatan. Merujuk Pasal 93 Perpres 54/2010 maksimal waktu pemberian satu kali keterlambatan adalah 50 hari. Maka dengan analogi pekerjaan tidak selesai sama dengan terjadinya keterlambatan secara total. Untuk jika denda keterlambatan per hari adalah 1/1.000 maka keterlambatan total dikalikan 50 hari yaitu sama dengan 5% dari nilai total kontrak. Maka besaran denda putus kontrak yang dapat diambil adalah 5% dari nilai total kontrak.

4. Denda SubKontrak
   

   Denda ini dikenakan atas kesalahan penyedia yang mengalihkan pekerjaan, baik sebagian atau seluruhnya atau subkontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.

   Ketentuan pengalihan dan subkontrak sesuai standar dokumen Perka 1/2015 adalah :

   1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
      
   2. Subkontrak adalah kerjasama penyedia dengan penyedia lain untuk sebagian pekerjaan. Syarat-syarat subkontrak adalah :
      

• Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
  
• Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
  
• Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
  
• Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
  

Permenpu 31/2015 menjelaskan bahwa subkontrak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis; dan/atau
   
2. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
   

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Penyedia dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak baik secara keseluruhan maupun sebagian (subkontrak) kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia spesialis setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK.

Jika larangan ini dilanggar maka penyedia dikenakan denda subkontrak dengan ketentuan diantaranya:

1. Pemutusan kontrak atau membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor. (SDP Perka 1/2015)
   
2. Didenda senilai pekerjaan yang akan disubkontrakkan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran (Permenpu 31/2015)
   

1. Denda TKDN
   

   Jenis denda ini terdapat dalam Permenpu 31/2015. Meskipun tidak disebutkan secara langsung sebagai denda namun dari sisi definisi adalah bagian dari sanksi finansial bagi penyedia.

   Denda ini dikenakan jika ternyata selisih nilai TKDN dalam penawaran dengan nilai TKDN riil pada saat pelaksanaan melebihi 15%.

   Besaran denda atau sanksi finansial dihitung berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN realisasi dikalikan dengan Harga Penawaran.

Atas uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Denda adalah sanksi finansial bagi penyedia karena wanprestasi atau cidera janji.
   
2. Dengan 2 referensi Perpres 54/2010 melalui standar dokumen Perka 1/2015 dan Permenpu 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpu 31/2015 didapatkan setidaknya 5 jenis denda yaitu Denda keterlambatan, Denda Cacat Mutu, Denda Putus Kontrak, Denda Subkontrak dan Denda TKDN.
   
3. PPK, dalam melakukan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan, wajib menetapkan jenis denda yang akan diberlakukan dalam rancangan kontrak. Perlu juga disadari oleh PPK bahwa penerapan denda juga mempertimbangkan tata nilai pengadaan barang/jasa.
   
4. Para pihak dalam kontrak harus menyadari jenis-jenis denda yang berlaku dalam kontrak. Utamanya penyedia, dalam merespon dokumen pemilihan melalui penawaran, wajib memperhitungkan risiko denda yang akan disepakati.
   

Semoga dengan artikel sederhana ini pemahaman denda dalam klausul kontrak menjadi lebih jelas.